Fokus
Literasi
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Pengenaan Sanksi Kenaikan Pajak dalam UU KUP, Apa Saja?

A+
A-
6
A+
A-
6
Pengenaan Sanksi Kenaikan Pajak dalam UU KUP, Apa Saja?

SECARA umum, terdapat 3 jenis sanksi administrasi di bidang perpajakan, yakni denda, bunga, dan kenaikan. Pada artikel sebelumnya telah diuraikan sanksi administratif berupa bunga dan denda. Pada artikel kali ini akan dibahas lebih lanjut mengenai alasan pengenaan sanksi administrasi berupa kenaikan.

Dalam rezim pajak di Indonesia, sanksi administrasi berupa kenaikan dipahami sebagai hukuman secara administrasi berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar atas pelanggaran terhadap ketentuan material (Rahayu, 2006). Sanksi kenaikan dikenakan agar wajib pajak tidak berupaya untuk melakukan penghindaran pembayaran pajak karena dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara (Saidi, 2014).

Namun demikian, pada dasarnya pengenaan sanksi administrasi di bidang perpajakan harus memenuhi prinsip proporsionalitas (Pistone, 2019). Artinya, besaran sanksi yang dikenakan disesuaikan dengan derajat kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan wajib pajak. Oleh sebab itu, umumnya besaran sanksi pajak berbeda tergantung dari pelanggaran yang dilakukan.

Baca Juga: Faktur Pajak Dinyatakan Terlambat Dibuat, Begini Konsekuensinya

Adapun ketentuan mengenai sanksi kenaikan diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU KUP). Berdasarkan pada UU KUP, setidaknya terdapat 4 alasan yang menyebabkan pengenaan sanksi administrasi kenaikan.

Pertama, sanksi kenaikan akibat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf b, c, dan d UU KUP. SKPKB tersebut diterbitkan dengan 3 alasan, yakni wajib pajak tidak menyampaikan SPT sesuai jangka waktu yang ditetapkan dan telah ditegur secara tertulis, hasil pemeriksaan atas PPN dan PPnBM yang seharusnya tidak dikompensasikan atau tidak dikenakan tarif 0%, dan tidak dipenuhinya kewajiban pembukuan dan pemeriksaan.

Atas ketiga jenis pelanggaran tersebut, wajib pajak akan dikenai sanksi kenaikan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (3) UU KUP. Sanksi tersebut antara lain kenaikan sebesar 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak, 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong, dipungut, maupun disetor, dan kenaikan 100% dari PPN dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayar.

Baca Juga: Kejar Tunggakan PBB Rp70 Miliar, Pemkab Bentuk Satgas Penagihan

Kedua, diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) karena ditemukan data baru termasuk data yang semula belum terungkap. Berdasarkan pada Pasal 15 ayat (2) UU KUP, terhadap penerbitan SKPKBT tersebut dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak.

Namun demikian, sanksi kenaikan tersebut tidak dikenakan apabila SKPKBT tersebut diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari wajib pajak atas kehendak sendiri. Hal tersebut berlaku sepanjang Dirjen Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPKBT.

Ketiga, dilakukannya pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari wajib pajak kriteria tertentu yang menyebabkan diterbitkannya SKPKB.

Baca Juga: Pemerintah Minta BI Tak Naikkan Suku Bunga, Ini Alasannya

Sesuai dengan Pasal 17C ayat (5) UU KUP, terhadap pemeriksaan dan penerbitan SKPKB tersebut dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pembayaran pajak. Dengan kata lain, wajib pajak harus membayar kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pembayaran pajak.

Keempat, dilakukannya penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu dan menyebabkan diterbitkannya SKPKB. Terhadap penelitian yang menyebabkan diterbitkannya SKPKB dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak.(zaka/kaw)

Baca Juga: NIK Wajib Pajak Bakal Jadi Common Identifier di Sistem Baru DJP
Topik : kelas pajak, sanksi administrasi, kelas sanksi administrasi, UU KUP, denda, bunga, kenaikan

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

David

Minggu, 03 Oktober 2021 | 14:53 WIB
terimakasih

Rizki Zakariya

Kamis, 30 September 2021 | 12:25 WIB
Terima kasih atas penjelasannya
1

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 05 Juni 2022 | 13:00 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Sebut Beban Bunga Pembiayaan APBN 2023 Bisa Lebih Tinggi

Rabu, 01 Juni 2022 | 09:00 WIB
KMK 27/2022

KMK Baru! Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Juni 2022

Senin, 30 Mei 2022 | 13:20 WIB
PPh FINAL (8)

PPh Final atas Usaha Jasa Konstruksi

berita pilihan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Keterbukaan Informasi Perpajakan Punya Peran dalam Menekan Korupsi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Menyimak Lagi Siasat DJBC Lindungi Perusahaan dari Pukulan Pandemi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha?

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:05 WIB
PER-03/PJ/2022

Upload Faktur Pajak Muncul Eror ETAX-API-10041, Perhatikan Tanggalnya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 16:10 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Kembangkan CRM-BI, Data Keuangan dan Aset Wajib Pajak Berperan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PMK 112/2022

NIK Jadi NPWP Bisa Dorong Standardisasi Identitas, Ini Alasannya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:09 WIB
PER-03/PJ/2022

Isi Keterangan Jenis Barang dalam Faktur Pajak? Begini Ketentuannya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:00 WIB
KPP PRATAMA BATANG

WP Tak Lunasi Tagihan Rp285 Juta, Kantor Pajak Adakan Penyitaan Aset

Rabu, 10 Agustus 2022 | 14:30 WIB
CRYPTOCURRENCY

Makin Banyak! Bappebti Rilis 383 Aset Kripto yang Legal Diperdagangkan