Review
Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:
Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Data & Alat
Rabu, 08 Desember 2021 | 08:31 WIB
KURS PAJAK 8 DESEMBER - 14 DESEMBER 2021
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Penetapan Upah Minimum 2022, Kemnaker Minta Semua Pihak Tahan Diri

A+
A-
3
A+
A-
3
Penetapan Upah Minimum 2022, Kemnaker Minta Semua Pihak Tahan Diri

ILUSTRASI. Warga binaan menjahit pakaian dipabrik konveksi yang didirikan di dalam Rumah Tahanan di Rutan Klas I Solo, Jawa Tengah, Kamis (16/9/2021). Pabrik garmen di dalam rutan tersebut untuk mengoptimalkan program pembinaan warga binaan sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi dan keterampilan warga binaan sehingga menjadi pribadi yang lebih produktif. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/foc.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Ketenagekerjaan (Kemnaker) meminta semua pihak yang terlibat menahan ego dalam penetapan upah minimum tahun 2022. Alasannya, ekonomi yang belum sepenuhnya pulih tak cuma menyulitkan pekerja saja tetapi juga pengusaha sebagai pemberi kerja.

Pernyataan tersebut disampaikan kata Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri, saat berdialog dengan Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dan Badan Pekerja Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (BP LKS Tripnas). Dialog ini digelar untuk menyamakan pandangan mengenai mekanisme penetapan upah minimum, sejalan dengan berlakunya UU Cipta Kerja dan PP No. 36/2021 tentang Pengupahan.

Dalam pertemuan tersebut Depenas dan LKS Tripnas sepakat untuk mendorong penetapan upah minimum sesuai dengan aturan perundang-undangan. "Bagi para pihak yang tidak puas, mereka bisa menggunakan mekanisme gugatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Putri dikutip dari siaran pers Kemnaker, Sabtu (23/10/2021).

Baca Juga: Revisi UU Cipta Kerja Resmi Masuk Daftar Prolegnas Prioritas 2022

Putri menyampaikan, penetapan upah minimum tahun depan memang tidak akan memuaskan semua pihak. Ia beralasan, energi pengusaha dan pekerja sama-sama terkuras selama pandemi untuk bisa bertahan. "Dengan demikian maka Depenas dan LKS Tripnas berharap harus saling menahan diri agar dapat segera keluar dari tekanan akibat pandemi Covid," katanya.

Pada prinsipnya, sambung Putri, penetapan upah bertujuan mewujudkan sistem pengupahan yang berkeadilan bagi seluruh pihak, termasuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh. Namun, tetap memperhatikan kemampuan perusahaan dan kondisi perekonomian nasional.

"Jadi tak hanya berpikir kesejahteraan pekerja/buruh, tapi juga berpikir atau memperhatikan kemampuan perusahaan sehingga kelangsungan bekerja dapat terjaga, dengan demikian dapat mendorong perekonomian nasional," ujarnya. (sap)

Baca Juga: PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Daerah Vaksinasi Rendah Naik 1 Level

Topik : upah mininum, UMR, subsidi gaji, pandemi, buruh, UU Cipta Kerja

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 29 November 2021 | 08:30 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Paling Lambat Besok, Pembetulan Laporan Insentif Pajak Semester I/2021

Minggu, 28 November 2021 | 12:00 WIB
PAJAK DALAM BERITA

Video: Cacat Formil UU Ciptaker, Insentif Pajak Dipangkas, & RUU HKPD

Minggu, 28 November 2021 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

MK Minta Pemerintah dan DPR Kaji Kembali Substansi UU Cipta Kerja

Sabtu, 27 November 2021 | 13:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Dana PEN 2022 Dialokasikan Rp414 Triliun, Masih Ada Peluang Bertambah

berita pilihan

Rabu, 08 Desember 2021 | 14:09 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Realisasi Investasi Luar Jawa Ungguli Jawa, Ini Resep Jokowi

Rabu, 08 Desember 2021 | 13:41 WIB
KINERJA PAJAK

Target Kepatuhan Lapor SPT Tahun Pajak 2020 Tercapai, Ini Perinciannya

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Transformasi Ekonomi Hijau, Begini Desain Kebijakan Fiskal Pemerintah

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:01 WIB
HARI ANTIKORUPSI SEDUNIA

Beberkan Dampak Korupsi, Sri Mulyani: Penyakit dan Bahayanya Nyata

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Kasus Faktur Pajak Fiktif Rp10,2 M, Tersangka Diserahkan ke Kejaksaan

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK

Menjaga Ruang Fiskal Agar Bisa Tetap Responsif

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
HARTA PEJABAT NEGARA

Permudah Pegawai Lapor Harta Kekayaan, Dua Aplikasi Ini Diintegrasikan

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:00 WIB
FILIPINA

Dorong Produktivitas Usaha, Keringanan Pajak Disiapkan