Fokus
Literasi
Senin, 27 Juni 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 27 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 29 Juni 2022 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI - 5 JULI 2022
Selasa, 28 Juni 2022 | 19:00 WIB
STATISTIK CUKAI DUNIA
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Penerimaan Pajak Bakal Menanjak dengan Pembaruan Core Tax System

A+
A-
1
A+
A-
1
Penerimaan Pajak Bakal Menanjak dengan Pembaruan Core Tax System

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. (foto: Biro KLI Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah optimistis penerimaan pajak akan terus menguat setelah pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP/core tax administration system) rampung pada 2024.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pembaruan core tax system menjadi salah satu strategi pemerintah melakukan reformasi di bidang administrasi perpajakan. Sistem tersebut juga akan mengintegrasikan berbagai berbagai proses bisnis sehingga memudahkan petugas dan wajib pajak.

"Untuk 2023 mungkin nanti agak flat karena tidak terlalu banyak kebijakan. Tapi 2024, seharusnya kita punya dorongan, bukan dari kebijakan tapi dari administrasi core tax yang sudah mulai berjalan," katanya dalam wawancara khusus dengan DDTCNews, dikutip Senin (20/12/2021).

Baca Juga: NPWP Masih Aktif? Ditjen Pajak: Ada Kewajiban Lapor SPT, Diawasi KPP

Suahasil mengatakan pemerintah melakukan reformasi perpajakan untuk mengoptimalkan penerimaan sekaligus menyehatkan APBN. Baru-baru ini, pemerintah dan DPR bersepakat mengesahkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) sebagai bagian dari upaya reformasi tersebut.

Implementasi UU HPP pada 2022 akan langsung berdampak pada peningkatan penerimaan negara. Pada tahun tersebut, pemerintah mengestimasikan penerimaan perpajakan yang didukung dengan UU HPP dan reformasi perpajakan akan mencapai Rp1.649,3 triliun atau setara 109,2% dari target pada UU APBN 2022 senilai Rp1.510,0 triliun.

Dengan realisasi tersebut, tax ratio akan mencapai 9,22% PDB, lebih tinggi dari estimasi ketika tidak ada UU HPP yang hanya 8,44% PDB. Tren perbaikan tax ratio diprediksi akan terus berlanjut seiring dengan implementasi UU HPP dan dampak reformasi perpajakan menjadi 9,29% PDB pada 2023, 9,53% PDB pada 2024, dan 10,12% PDB pada 2025.

Baca Juga: PPS Sisa Sehari! Harta yang Diungkap Wajib Pajak Capai Rp452,9 Triliun

Suahasil menilai tren pertumbuhan penerimaan pajak akan lebih kuat dengan pembaruan core tax system. Setelah 2024, dia memperkirakan penerimaan pajak juga akan lebih stabil karena basis pajak meluas dan pembaruan sistem telah berjalan.

Dia berharap pemerintahan di bawah presiden yang baru pada 2024 dapat meneruskan langkah-langkah optimalisasi mengumpulkan pajak agar lebih berkelanjutan.

"Dengan begitu seharusnya bisa lebih cepat kenaikannya. Pada 2025, kami membayangkan kalau pertumbuhan tetap steady. Mungkin itu tahun yang lebih kuat," ujarnya.

Baca Juga: Tidak Semua Pemilik NIK Bakal Wajib Bayar Pajak, Ini Kata Pemerintah

Pembaruan core tax system merupakan perintah dari Peraturan Presiden (Perpres) No. 40/2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan. Beleid itu menyebut pengembangan sistem informasi untuk pembaruan sistem administrasi perpajakan paling sedikit meliputi core tax administration system dan/atau sistem pendukung operasional administrasi perpajakan (operational support tax administration system).

Pembaruan core tax administration system terbagi dalam 4 paket pekerjaan, yakni pengadaan agen pengadaan (procurement agent), pengadaan sistem integrator inti administrasi perpajakan, pengadaan jasa konsultansi owner's agent - project management and quality assurance, serta pengadaan jasa konsultansi owner's agent - change management.

Pembaruan core tax system tersebut akan mendigitalisasi 21 proses bisnis utama DJP. Proses bisnis utama tersebut mulai dari aspek pelayanan, pemeriksaan, pengawasan, manajemen data, hingga penegakkan hukum.

Baca Juga: NIK Jadi NPWP Mulai 2023, Siapa yang Wajib Bayar Pajak?

Simak juga ulasan lengkap DDTCNews mengenai target penerimaan ke depan dalam Fokus Akhir Tahun: Kerek Penerimaan, Konsolidasi Fiskal di Tengah Pemulihan Ekonomi. (sap)

Topik : penerimaan pajak, kinerja fiskal, setoran pajak, APBN Kita, Sri Mulyani, Ditjen Pajak, Suahasil Nazara

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:30 WIB
DATA PPS HARI INI

PPS Sisa 5 Hari, Deklarasi Harta Luar Negeri Melejit ke Rp31,7 Triliun

Sabtu, 25 Juni 2022 | 07:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pertumbuhan Penerimaan Pajak Double Digit Belum Tentu Lanjut Terus

Jum'at, 24 Juni 2022 | 20:56 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Penuhi Kebijakan II tapi Tak Ikut PPS? Simak Risikonya

Jum'at, 24 Juni 2022 | 20:18 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penerapan Pajak Karbon Ditunda Lagi, Ini Keterangan Resmi BKF Kemenkeu

berita pilihan

Rabu, 29 Juni 2022 | 14:34 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

NPWP Masih Aktif? Ditjen Pajak: Ada Kewajiban Lapor SPT, Diawasi KPP

Rabu, 29 Juni 2022 | 14:30 WIB
PROVINSI BALI

Berlaku Hingga 31 Agustus! Gubernur Imbau Warga Ikut Pemutihan Pajak

Rabu, 29 Juni 2022 | 14:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

WP Bingung Pilih Pembetulan SPT atau PPS Jelang Deadline, Ini Kata DJP

Rabu, 29 Juni 2022 | 13:00 WIB
KPP PRATAMA BONTANG

KPP Kirim Whatsapp ke Ribuan WP, Isinya Data Harta dan Imbauan PPS

Rabu, 29 Juni 2022 | 12:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

PPATK Selesaikan Analisis Pidana Pencucian Uang, Kasus Pajak Dominan

Rabu, 29 Juni 2022 | 12:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Contoh Pemberian Hibah Antar-Perusahaan yang Dikenai Pajak Penghasilan

Rabu, 29 Juni 2022 | 11:39 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

CHA TUN Pajak: Pengadilan Pajak Independen Meski di Bawah Kemenkeu

Rabu, 29 Juni 2022 | 11:01 WIB
DATA PPS HARI INI

PPS Sisa Sehari! Harta yang Diungkap Wajib Pajak Capai Rp452,9 Triliun