Penerimaan Pajak Bakal Menanjak dengan Pembaruan Core Tax System

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah optimistis penerimaan pajak akan terus menguat setelah pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP/core tax administration system) rampung pada 2024.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pembaruan core tax system menjadi salah satu strategi pemerintah melakukan reformasi di bidang administrasi perpajakan. Sistem tersebut juga akan mengintegrasikan berbagai berbagai proses bisnis sehingga memudahkan petugas dan wajib pajak.

"Untuk 2023 mungkin nanti agak flat karena tidak terlalu banyak kebijakan. Tapi 2024, seharusnya kita punya dorongan, bukan dari kebijakan tapi dari administrasi core tax yang sudah mulai berjalan," katanya dalam wawancara khusus dengan DDTCNews, dikutip Senin (20/12/2021).

Suahasil mengatakan pemerintah melakukan reformasi perpajakan untuk mengoptimalkan penerimaan sekaligus menyehatkan APBN. Baru-baru ini, pemerintah dan DPR bersepakat mengesahkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) sebagai bagian dari upaya reformasi tersebut.

Implementasi UU HPP pada 2022 akan langsung berdampak pada peningkatan penerimaan negara. Pada tahun tersebut, pemerintah mengestimasikan penerimaan perpajakan yang didukung dengan UU HPP dan reformasi perpajakan akan mencapai Rp1.649,3 triliun atau setara 109,2% dari target pada UU APBN 2022 senilai Rp1.510,0 triliun.

Dengan realisasi tersebut, tax ratio akan mencapai 9,22% PDB, lebih tinggi dari estimasi ketika tidak ada UU HPP yang hanya 8,44% PDB. Tren perbaikan tax ratio diprediksi akan terus berlanjut seiring dengan implementasi UU HPP dan dampak reformasi perpajakan menjadi 9,29% PDB pada 2023, 9,53% PDB pada 2024, dan 10,12% PDB pada 2025.

Suahasil menilai tren pertumbuhan penerimaan pajak akan lebih kuat dengan pembaruan core tax system. Setelah 2024, dia memperkirakan penerimaan pajak juga akan lebih stabil karena basis pajak meluas dan pembaruan sistem telah berjalan.

Dia berharap pemerintahan di bawah presiden yang baru pada 2024 dapat meneruskan langkah-langkah optimalisasi mengumpulkan pajak agar lebih berkelanjutan.

"Dengan begitu seharusnya bisa lebih cepat kenaikannya. Pada 2025, kami membayangkan kalau pertumbuhan tetap steady. Mungkin itu tahun yang lebih kuat," ujarnya.

Pembaruan core tax system merupakan perintah dari Peraturan Presiden (Perpres) No. 40/2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan. Beleid itu menyebut pengembangan sistem informasi untuk pembaruan sistem administrasi perpajakan paling sedikit meliputi core tax administration system dan/atau sistem pendukung operasional administrasi perpajakan (operational support tax administration system).

Pembaruan core tax administration system terbagi dalam 4 paket pekerjaan, yakni pengadaan agen pengadaan (procurement agent), pengadaan sistem integrator inti administrasi perpajakan, pengadaan jasa konsultansi owner's agent - project management and quality assurance, serta pengadaan jasa konsultansi owner's agent - change management.

Pembaruan core tax system tersebut akan mendigitalisasi 21 proses bisnis utama DJP. Proses bisnis utama tersebut mulai dari aspek pelayanan, pemeriksaan, pengawasan, manajemen data, hingga penegakkan hukum.

Simak juga ulasan lengkap DDTCNews mengenai target penerimaan ke depan dalam Fokus Akhir Tahun: Kerek Penerimaan, Konsolidasi Fiskal di Tengah Pemulihan Ekonomi. (sap)