Review
Selasa, 28 September 2021 | 10:30 WIB
Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rachman:
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Fokus
Literasi
Selasa, 28 September 2021 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Penentuan Penerbitan Faktur Pajak untuk Penyerahan JKP

A+
A-
12
A+
A-
12
Penentuan Penerbitan Faktur Pajak untuk Penyerahan JKP

Pertanyaan:
SAYA adalah staf akuntansi dan pajak di salah satu perusahaan yang bergerak bidang servis/perbaikan alat berat. Kantor pusat kami berada di Jakarta. Kami melayani perbaikan alat berat di seluruh Indonesia.

Saya kesulitan menentukan kapan harus menerbitkan faktur pajak saat memberikan jasa servis alat berat kepada konsumen kami. Hal ini dikarenakan sulitnya menentukan tanggal servis alat berat tersebut dilakukan, mengingat dalam praktiknya pemberian jasa servis alat berat tersebut dapat dilakukan selama berhari-hari.

Belum pula ditambah dengan masalah nonteknis yang dapat menyebabkan tertundanya pemberian jasa servis alat berat tersebut, yang tidak diketahui oleh kami yang berada di kantor pusat.

Padahal, UU PPN mengatur kami wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan jasa kena pajak (JKP), yang harus dibuat pada saat penyerahan JKP tersebut. Pertanyaan saya, apakah ada cara lain yang dapat digunakan untuk menentukan saat diserahkannya JKP dalam kasus kami?

George, Jakarta.

Jawaban:
TERIMA kasih Bapak George atas pertanyaannya. Memang, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf c UU PPN, PPN dikenakan atas penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Selanjutnya, pengusaha kena pajak (PKP) wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan JKP, yang harus dibuat pada saat penyerahan JKP dimaksud sesuai Pasal 13 ayat (1) huruf b dan ayat (1a) huruf a UU PPN.

Hal yang sama juga diatur dalam aturan pelaksanaan UU PPN yaitu Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2012 yang mengatur mengenai pelaksanaan UU PPN (PP 1/2012). Dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c PP 1/2012, terutangnya PPN atau PPN dan PPnBM terjadi pada saat penyerahan JKP.

Lebih lanjut, dalam Pasal 17 ayat (5) PP 1/2012 mengatur ketentuan sebagai berikut:

“Penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terjadi pada saat:

  1. harga atas penyerahan Jasa Kena Pajak diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh Pengusaha Kena Pajak, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten;
  2. kontrak atau perjanjian ditandatangani, dalam hal saat sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diketahui; atau
  3. mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya, dalam hal pemberian cuma-cuma atau pemakaian sendiri Jasa Kena Pajak.”

Kemudian, Penjelasan Pasal 17 ayat (5) PP 1/2012 memuat ketentuan sebagai berikut:

“Penyerahan Jasa Kena Pajak terjadi pada saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya. Saat penyerahan Jasa Kena Pajak ini merupakan dasar penentuan saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai dan sekaligus sebagai dasar pembuatan Faktur Pajak.

Namun demikian, dalam praktik kegiatan usaha dan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum, saat pengakuan piutang atau penghasilan, atau saat penerbitan faktur penjualan dapat terjadi tidak bersamaan dengan saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya.

Dalam rangka memberikan kemudahan administrasi terkait dengan saat penerbitan Faktur Pajak, saat penerbitan faktur penjualan dapat ditetapkan sebagai saat penyerahan jasa yang menjadi dasar saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mensinkronisasikan saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai dengan praktik yang lazim terjadi dalam kegiatan usaha yang tercermin dalam praktik pencatatan atau pembukuan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum serta diterapkan secara konsisten oleh Pengusaha Kena Pajak.”

Selanjutnya, Pasal 19 ayat (1) UU PPN mengatur ketentuan sebagai berikut:

Faktur Pajak wajib diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak pada saat penyerahan atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 17 ayat (3), ayat (5), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10).”

Kemudian, Penjelasan Pasal 19 ayat (1) UU PPN memuat ketentuan sebagai berikut:

“Secara prinsip Faktur Pajak harus dibuat pada saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, namun demikian karena suatu hal dapat terjadi keterlambatan penerbitan Faktur Pajak.

Atas keterlambatan penerbitan Faktur Pajak dikenakan sanksi sesuai Pasal 14 ayat (1) huruf d juncto Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tanpa adanya ketentuan mengenai batas waktu keterlambatan.

Untuk menjamin kepastian terlaksananya pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, perlu adanya pembatasan jangka waktu penerbitan Faktur Pajak.

Di samping itu, ketentuan ini dimaksudkan juga untuk menyelaraskan pengakuan penghasilan di dalam menghitung peredaran usaha yang digunakan di dalam menghitung Pajak Penghasilan dengan peredaran usaha yang digunakan untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai.

Dengan demikian, saat pembuatan Faktur Pajak ditentukan sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan harus memenuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum serta diterapkan secara konsisten.”

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan apabila terdapat kesulitan dalam menerbitkan faktur pajak karena sulitnya menentukan kapan suatu penyerahan JKP dilakukan, maka penerbitan faktur pajak dapat dilakukan pada saat harga atas penyerahan JKP diakui sebagai piutang atau penghasilan atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh PKP, sepanjang memenuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum serta diterapkan secara konsisten.

Demikian jawaban kami. Semoga membantu.

(Disclaimer)
Topik : konsultasi pajak, konsultasi, faktur pajak, jasa kena pajak, JKP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 25 Agustus 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK

Cara Input Retur Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0

Selasa, 24 Agustus 2021 | 14:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Pengaturan Ulang Dokumen yang Dipersamakan dengan Faktur Pajak

Rabu, 18 Agustus 2021 | 18:28 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Faktur Pajak Gabungan?

Rabu, 18 Agustus 2021 | 17:42 WIB
KONSULTASI PAJAK

Hasil Closing Conference Kurang Memuaskan, Adakah Upaya Lanjutan?

berita pilihan

Selasa, 28 September 2021 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

3 Tahapan untuk Tingkatkan Kepatuhan Pajak UMKM, Apa Saja?

Selasa, 28 September 2021 | 10:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

UMKM Tidak Lagi Pakai PPh Final, Tantangan Ini Perlu Diatasi Bersama

Selasa, 28 September 2021 | 10:30 WIB
Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rachman:

'Bukan dari Pajaknya, melainkan Kapasitas UMKM-nya'

Selasa, 28 September 2021 | 10:17 WIB
BELANDA

Kelompok Menengah ke Bawah Bakal Dapat Keringanan Pajak Tahun Depan

Selasa, 28 September 2021 | 10:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK UMKM

Ketika UMKM Sudah Harus Meninggalkan Rezim PPh Final

Selasa, 28 September 2021 | 10:01 WIB
RUU KUP

Bersifat Omnibus, DPR Usulkan Perubahan Nama RUU KUP

Selasa, 28 September 2021 | 08:57 WIB
KINERJA FISKAL

Anggaran Insentif Pajak Menipis, Tersisa Rp3,75 T Hingga Akhir Tahun

Selasa, 28 September 2021 | 08:20 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Ini Imbauan DJP Ketika Wajib Pajak Terima SP2DK dari KPP

Selasa, 28 September 2021 | 07:00 WIB
KABUPATEN SLEMAN

Patuh Bayar PBB Selama Pandemi, Wajib Pajak Diganjar Penghargaan Pemda

Senin, 27 September 2021 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyaluran Insentif Diklaim Lebih Baik, DJP Janji Dengarkan Pengusaha