KINERJA FISKAL

Pendapatan Negara Melambat, Sri Mulyani: Kami Mulai Waspada

Redaksi DDTCNews | Jumat, 17 Mei 2019 | 05:45 WIB
Pendapatan Negara Melambat, Sri Mulyani: Kami Mulai Waspada

Suasana konferensi pers APBN Kita.

JAKARTA, DDTCNews – Pendapatan negara hingga April 2019 tercatat melambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kementerian Keuangan mengakui hal tersebut mencerminkan lemahnya aktivitas perekonomian nasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pendapatan negara hingga 30 April 2019 tercatat senilai Rp530,7 triliun atau 24,5% dari target Rp2.165,1 triliun. Kinerja tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu yang mencapai 27,9% dari target.

“Pertumbuhan pendapatan tersebut naik 0,5% dibanding tahun lalu sampai April. Ini menandakan pertumbuhan yang mulai melambat [tahun lalu pertumbuhan mencapai 13,3%] dan terlihat dari penerimaan perpajakan yang alami pelemahan,” jelasnya dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (16/5/2019).

Baca Juga:
Penerimaan Pajak Secara Neto Kontraksi 8,86 Persen di Kuartal I/2024

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut kemudian menguraikan kinerja setoran perpajakan yang tumbuh 4,7% hingga April 2019. Angka pertumbuhan tersebut jauh lebih rendah dari kinerja periode yang sama tahun lalu yang mampu tumbuh 11,1%.

Loyonya pertumbuhan penerimaan perpajakan ini, menurutnya, telah meningkatkan kewaspadaan pemerintah. Otoritas fiskal menjamin catatan kinerja penerimaan ini akan menjadi landasan kebijakan pada semester II/2019.

“Ini [realisasi penerimaan perpajakan] menggambarkan bahwa kita lihat ekonomi mengalami pelemahan meski tidak berada dalam zona negatif. Namun, kami mulai waspada,” paparnya.

Baca Juga:
Imbauan DJPK Soal Transfer ke Daerah pada Gubernur, Sekda, hingga OPD

Meskipun kinerja penerimaan terpantau lesu. Sri Mulyani menjamin anggaran negara masih dalam teritori aman dan terkendali untuk menopang perekonomian nasional.

“Pelaksanaaan APBN 2019 tetap aman dan terjaga untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi. Pemerintah akan mewaspadai dinamika perekonomian global yang melambat dengan strategi APBN countercyclical,” imbuhnya. (kaw)

Berikut rincian realisasi APBN 2019 hingga April:

Baca Juga:
Pemerintah Siapkan Tarif Royalti 0% untuk Proyek Hilirisasi Batu Bara
Pos APBN 2019 Realisasi* 2018**
Pendapatan Negara (Rp Triliun) 2.165,1 530,7 528,1
Belanja Negara (Rp Triliun) 2.461,1 631,8 582,9
Keseimbangan Primer (Rp Triliun) (20,1) (18,4) 24,4
Surplus/(Defisit) Anggaran (Rp Triliun) (296,0) (101,0) (54,9
Persentase Surplus/(Defisit) Anggaran terhadap PDB (%) (1,84) (0,63) (0,37)
Pembiayaan Anggaran (Rp Triliun) 296,0 143,8 194,3

Ket: *realisasi hingga April 2019; **realisasi pada Januari hingga April 2018

Sumber: Kementerian Keuangan.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 26 April 2024 | 11:09 WIB PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Secara Neto Kontraksi 8,86 Persen di Kuartal I/2024

Kamis, 25 April 2024 | 17:45 WIB DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN

Imbauan DJPK Soal Transfer ke Daerah pada Gubernur, Sekda, hingga OPD

Kamis, 25 April 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Siapkan Tarif Royalti 0% untuk Proyek Hilirisasi Batu Bara

Kamis, 25 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

RI Pasang Target Lebih Ambisius dalam Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca

BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 11:13 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Status PKP Dicabut, Tak Bisa Lapor SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan

Jumat, 26 April 2024 | 11:09 WIB PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Secara Neto Kontraksi 8,86 Persen di Kuartal I/2024

Jumat, 26 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS KEPABEANAN

Kriteria Barang Bawaan Impor yang Wajib Diperiksa via Jalur Merah

Jumat, 26 April 2024 | 10:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Sertel ke KPP Hanya Bisa oleh Pengurus Badan, Siapa Saja?

Jumat, 26 April 2024 | 10:00 WIB KABUPATEN KLUNGKUNG

Penerimaan Pajak Belum Optimal, Pemkab Bikin Satgas Libatkan Pemuda

Jumat, 26 April 2024 | 09:50 WIB PEMERIKSAAN PAJAK

Terkait Transfer Pricing, Pemeriksaan Kantor Bisa Diubah ke Lapangan

Jumat, 26 April 2024 | 09:05 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Soal Badan Otorita Penerimaan Negara, Kadin Minta Pemerintah Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 07:00 WIB LITERATUR PAJAK

Hal Unik Ini Hanya Ada di Perpajakan DDTC, Sudah Coba?

Jumat, 26 April 2024 | 06:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Diskon Pajak Pasal 31E UU PPh Bisa Digunakan Tanpa Ajukan Permohonan

Kamis, 25 April 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pegawai Diimbau Cek Kebenaran Pemotongan PPh 21 oleh Pemberi Kerja