Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Mulai Hari Ini Sampai 10 Desember 2019

A+
A-
32
A+
A-
32
Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Mulai Hari Ini Sampai 10 Desember 2019

BANDUNG, DDTCNews—Pemprov Jawa Barat melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar membebaskan denda tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bagi warga Jawa Barat mulai 10 November hingga 10 Desember 2019.

Penunggak pajak lebih dari 5 tahun hanya perlu membayar 4 tahun pajak sebelumnya, tanpa harus membayar denda, atau penunggak hanya dikenakan pajak pokoknya saja. Selain itu, penunggak pajak di bawah 5 tahun mendapatkan keringanan yang sama, yaitu membayar pokok pajak tanpa denda.

Baca Juga: DDTC Fiscal Research Kembali Rilis Laporan Terbaru, Download di Sini

Kepala Bapenda Jabar Hening Widiatmoko mengatakan pembebasan denda PKB tersebut seperti amnesti pajak terhadap para penunggak PKB. Hal ini telah disetujui oleh Gubernur Jabar melalui Keputusan Gubernur Nomor 973/443-Bapenda/2019.

“Kalau 2 tahun enggak bayar ya sudah pokoknya saja 2 tahun, tapi kalau 5 tahun atau lebih itu kan mati STNK, ini bisa 4 tahun bayar. Kalau mengurus STNK baru dia harus bayar STNK satu tahun ke depan. Jadi 5-10 tahun menunggak mau dihidupkan lagi ini boleh,” katanya di Bandung, pekan ini.

Program pembebasan denda PKB tersebut, lanjut Hening, juga ditujukan untuk mengejar target pendapatan pada APBD Perubahan 2019. Target tersebut dikhawatirkan tidak tercapai karena ada deviasi 100.000 unit penjualan kendaraan bermotor secara nasional tahun ini.

Baca Juga: NJOP Naik, PBB-P2 Ikut Naik?

Ia menambahkan pembayaran bisa dilakukan secara manual maupun melalui e Samsat atau Samsat Jebret. Dalam sistem program, denda sudah dihilangkan. Wajib pajak hanya cukup membayar pokok pajak yang sudah diakumulasikan. “Kalau bayar ya pokoknya saja, disederhanakan,” katanya.

Menurut Hening, target dari pembebasan denda PKB selama sebulan ini bisa mencapai Rp 800 miliar. Pihaknya optimistis bisa mencapai target tersebut. Namun jika tidak terpenuhi pihaknya akan meminta izin kembali pada gubernur untuk memperpanjangnya kembali.

Dengan potensi tersebut, sambungnya seperti dilansir pikiran-rakyat.com, maka akan memenuhi target pendapatan pada APBD Perubahan 2019 ini yang dipatok kurang lebih mencapai Rp20 triliun. Sementara di APBD murni hanya Rp19 triliun.

Baca Juga: Pengawasan Tak Optimal, Target Penerimaan Pajak Air Tanah Turun 70%

Senada dengan Hening, Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan Pusat Pelayanan Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi Bapenda Jabar Gumiwan mengatakan program pembebasan denda pajak itu diberlakukan pada wajib pajak yang kendaraannya sudah kedaluwarsa 5 tahun.

“Denda pajak kendaraan bermotor otomatis terhapus jika warga membayar denda pada rentang 10 November-10 Desember 2019. Dengan demikian, warga tinggal membayar pajak pokoknya. Selain itu, tunggakan pajak 5 tahun akan didiskon 1 tahun, jadi 4 tahun,” katanya. (Bsi)

Baca Juga: Tunggakan dan Denda PBB Capai Rp300 Miliar

Penunggak pajak lebih dari 5 tahun hanya perlu membayar 4 tahun pajak sebelumnya, tanpa harus membayar denda, atau penunggak hanya dikenakan pajak pokoknya saja. Selain itu, penunggak pajak di bawah 5 tahun mendapatkan keringanan yang sama, yaitu membayar pokok pajak tanpa denda.

Baca Juga: DDTC Fiscal Research Kembali Rilis Laporan Terbaru, Download di Sini

Kepala Bapenda Jabar Hening Widiatmoko mengatakan pembebasan denda PKB tersebut seperti amnesti pajak terhadap para penunggak PKB. Hal ini telah disetujui oleh Gubernur Jabar melalui Keputusan Gubernur Nomor 973/443-Bapenda/2019.

“Kalau 2 tahun enggak bayar ya sudah pokoknya saja 2 tahun, tapi kalau 5 tahun atau lebih itu kan mati STNK, ini bisa 4 tahun bayar. Kalau mengurus STNK baru dia harus bayar STNK satu tahun ke depan. Jadi 5-10 tahun menunggak mau dihidupkan lagi ini boleh,” katanya di Bandung, pekan ini.

Program pembebasan denda PKB tersebut, lanjut Hening, juga ditujukan untuk mengejar target pendapatan pada APBD Perubahan 2019. Target tersebut dikhawatirkan tidak tercapai karena ada deviasi 100.000 unit penjualan kendaraan bermotor secara nasional tahun ini.

Baca Juga: NJOP Naik, PBB-P2 Ikut Naik?

Ia menambahkan pembayaran bisa dilakukan secara manual maupun melalui e Samsat atau Samsat Jebret. Dalam sistem program, denda sudah dihilangkan. Wajib pajak hanya cukup membayar pokok pajak yang sudah diakumulasikan. “Kalau bayar ya pokoknya saja, disederhanakan,” katanya.

Menurut Hening, target dari pembebasan denda PKB selama sebulan ini bisa mencapai Rp 800 miliar. Pihaknya optimistis bisa mencapai target tersebut. Namun jika tidak terpenuhi pihaknya akan meminta izin kembali pada gubernur untuk memperpanjangnya kembali.

Dengan potensi tersebut, sambungnya seperti dilansir pikiran-rakyat.com, maka akan memenuhi target pendapatan pada APBD Perubahan 2019 ini yang dipatok kurang lebih mencapai Rp20 triliun. Sementara di APBD murni hanya Rp19 triliun.

Baca Juga: Pengawasan Tak Optimal, Target Penerimaan Pajak Air Tanah Turun 70%

Senada dengan Hening, Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan Pusat Pelayanan Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi Bapenda Jabar Gumiwan mengatakan program pembebasan denda pajak itu diberlakukan pada wajib pajak yang kendaraannya sudah kedaluwarsa 5 tahun.

“Denda pajak kendaraan bermotor otomatis terhapus jika warga membayar denda pada rentang 10 November-10 Desember 2019. Dengan demikian, warga tinggal membayar pajak pokoknya. Selain itu, tunggakan pajak 5 tahun akan didiskon 1 tahun, jadi 4 tahun,” katanya. (Bsi)

Baca Juga: Tunggakan dan Denda PBB Capai Rp300 Miliar
Topik : pemutihan pajak kendaraan, Jawa Barat, pajak kendaraan bermotor, pajak daerah
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Jum'at, 31 Januari 2020 | 18:11 WIB
DKI JAKARTA
Kamis, 30 Januari 2020 | 20:26 WIB
KOTA BEKASI
Kamis, 30 Januari 2020 | 17:07 WIB
KABUPATEN SUBANG
Kamis, 30 Januari 2020 | 11:42 WIB
KABUPATEN KEBUMEN
berita pilihan
Rabu, 19 Februari 2020 | 16:44 WIB
PMK 11/2020
Rabu, 19 Februari 2020 | 15:45 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Rabu, 19 Februari 2020 | 15:17 WIB
INVESTASI
Rabu, 19 Februari 2020 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Rabu, 19 Februari 2020 | 14:17 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Rabu, 19 Februari 2020 | 13:55 WIB
BARANG KENA CUKAI
Rabu, 19 Februari 2020 | 13:43 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 19 Februari 2020 | 13:33 WIB
BARANG KENA CUKAI
Rabu, 19 Februari 2020 | 11:53 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 19 Februari 2020 | 10:54 WIB
REALISASI INVESTASI