Review
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 17 September 2021 | 17:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 17 September 2021 | 16:56 WIB
PROFIL PERPAJAKAN MAKAU
Jum'at, 17 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Sabtu, 18 September 2021 | 13:13 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 17 September 2021 | 14:00 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 11:44 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Pemotongan Pajak untuk Pekerja yang WFH Terus Diserukan

A+
A-
0
A+
A-
0
Pemotongan Pajak untuk Pekerja yang WFH Terus Diserukan

Ilustrasi. 

MANILA, DDTCNews – Senat Filipina terus mendorong pemberian pengurangan pajak untuk meringankan beban para pekerja yang bekerja dari rumah (work from home/WFH).

Senator Bidang Ekonomi Sherwin Gatchalian mengatakan pemotongan pajak tersebut akan mengimbangi biaya yang dikeluarkan pekerja karena WFH. Menurutnya, biaya bekerja dari rumah jauh lebih besar ketimbang pekerja mengeluarkan ongkos perjalanan ke kantor dalam situasi normal.

"Karyawan yang WFH harus mengeluarkan sejumlah biaya, mulai dari logistik, biaya internet dan biaya utilitas, serta biaya kesehatan mental mereka," katanya, dikutip pada Senin (10/5/2021).

Baca Juga: Kurang Dimanfaatkan, Aturan Supertax Deduction Terbuka untuk Direvisi

Dia mengatakan telah banyak survei yang menunjukkan para pekerja WFH membutuhkan bantuan dari pemerintah. Mengutip survei terbaru Microsoft, Indeks Tren Pekerjaan Tahunan, sebanyak 42% responden mengalami kekurangan fasilitas ketika bekerja dari rumah.

Survei dilakukan terhadap 31.092 pekerja penuh waktu atau pekerja mandiri di 31 negara, termasuk Filipina. Survei juga menunjukkan 1 dari 10 orang tidak memiliki koneksi internet yang memadai untuk melakukan pekerjaan mereka.

Sebanyak 46% mengatakan pemberi kerja tidak membantu biaya kerja jarak jauh. Secara lebih spesifik, sebanyak 63% pekerja di Filipina merasa terlalu banyak bekerja. Selain itu, sebanyak 31% merasa lelah.

Baca Juga: Menkeu Belum Kabulkan Pembebasan PPh Gaji ke-13, Ini Alasannya

Gatchalian kemudian mengutip survei JobStreet.com Filipina 10 bulan lalu. Survei itu menunjukkan 75% responden mengaku tidak menerima penggantian atau tunjangan apapun untuk biaya listrik dan internet mereka.

Survei juga menunjukkan 87% responden menilai para pemberi kerja perlu menanggung biaya WFH mereka. Kemudian, sebanyak 38% responden mengklaim adanya penurunan pendapatan karena layanan internet yang buruk.

Menurut Gatchalian, pemerintah dapat meringankan beban para pekerja dengan memberi pengurangan pajak senilai P25 atau Rp7.400 dari pendapatan kena pajak mereka untuk setiap jam kerja di bawah ketentuan WFH. Dengan insentif itu, pajak yang harus dibayarkan pekerja akan berkurang sehingga gaji bersih mereka menjadi bertambah.

Baca Juga: Menantikan Peran Pajak dan Retribusi Daerah dalam Pemulihan Ekonomi

"Pengusaha juga harus memberi tunjangan tidak lebih dari P2.000 [hampir Rp600.000] per bulan, yang dapat disahkan sebagai tunjangan tidak kena pajak," ujarnya, seperti dilansir philstar.com. (kaw)

Topik : Filipina, pemotongan pajak, insentif pajak, work from home, WFH, kebijakan pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 14 September 2021 | 16:30 WIB
RUU KUP

Dukung Reformasi Fiskal, Fraksi PDIP Sampaikan Sejumlah Catatan

Selasa, 14 September 2021 | 14:00 WIB
KOTA PEKANBARU

Insentif Berakhir Bulan Ini, Posko Pembayaran PBB Dibuka di Kelurahan

Selasa, 14 September 2021 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Airlangga Sebut Insentif Dunia Usaha Sudah Terserap Rp57,92 Triliun

Selasa, 14 September 2021 | 10:30 WIB
FILIPINA

Terdampak Lockdown, Pengusaha Harapkan Diskon Pajak Jumbo

berita pilihan

Minggu, 19 September 2021 | 12:00 WIB
PROVINSI LAMPUNG

Segera Berakhir, Masyarakat Diimbau Segera Ikuti Pemutihan Pajak

Minggu, 19 September 2021 | 11:30 WIB
PENERIMAAN CUKAI

DJBC Prediksi Setoran Cukai Minuman Beralkohol Membaik Tahun Ini

Minggu, 19 September 2021 | 11:00 WIB
REPUBLIK CEKO

Proses Penegakan Hukum Dihentikan, Wajib Pajak Bisa Dapat Kompensasi

Minggu, 19 September 2021 | 10:30 WIB
KABUPATEN MALANG

Sektor Jasa Tertekan, Setoran Pajak PBB Bakal Dipacu

Minggu, 19 September 2021 | 10:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Pegawai Pajak Turun ke Lapangan, Dua Hal Ini Jadi Pertimbangan DJP

Minggu, 19 September 2021 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemda Usulkan Penerapan Pajak Sampah, Begini Respons Sri Mulyani

Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:

Tantangannya Memang Tak Mudah, tapi Kami Siapkan Strateginya

Minggu, 19 September 2021 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kurang Dimanfaatkan, Aturan Supertax Deduction Terbuka untuk Direvisi

Minggu, 19 September 2021 | 07:00 WIB
APBN 2021

Sri Mulyani Sebut APBN Tetap Waspadai Covid-19 Varian Mu