KOTA SURABAYA

Pemkot Surabaya Beri Relaksasi Sanksi Bunga Pajak Sampai November

Muhamad Wildan | Minggu, 23 Oktober 2022 | 13:00 WIB
Pemkot Surabaya Beri Relaksasi Sanksi Bunga Pajak Sampai November

Ilustrasi. Warga memainkan drama kolosal peringatan peristiwa perobekan bendera Belanda oleh para pejuang di Hotel Majapahit (dulu Hotel Yamato) Jalan Tunjungan, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (18/9/2022). ANTARA FOTO/Didik Suhartono/tom.

SURABAYA, DDTCNews – Pemkot Surabaya memberikan fasilitas relaksasi sanksi administratif berupa bunga atas pajak hotel, pajak restoran, pajak penerangan jalan (PPJ), pajak parkir, pajak reklame, pajak hiburan, dan pajak air tanah.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan fasilitas relaksasi sanksi bunga pajak daerah diberikan terhitung sejak 10 Oktober 2022 sampai dengan 30 November 2022.

"Tujuannya agar masyarakat aktif membayar pajak, baik itu PBB dan sebagainya," katanya, dikutip pada Minggu (23/10/2022).

Baca Juga:
Kumpulkan Data IMB dan TDU, Petugas Pajak Kunjungi Kantor Pemda

Bila wajib pajak melunasi tunggakan pajak daerah pada Oktober 2022, pemkot memberikan fasilitas penghapusan bunga secara penuh. Bila tunggakan baru dilunasi pada November 2022, keringanan sanksi bunga yang diberikan sebesar 50%.

"Penghapusan sanksi administratif kali ini terhadap bunga pajak daerah tahun 2011 sampai dengan November tahun 2022, sedangkan dendanya secara sistem akan dihapus," ujar Kepala Bapenda Kota Surabaya Musdiq Ali Suhudi seperti dilansir lenteratoday.com.

Musdiq menjelaskan program tersebut digelar untuk meringankan beban masyarakat pada masa pemulihan pascapandemi Covid-19.

Baca Juga:
Ingat, Pakai e-Bupot 21/26 Tidak Butuh Installer Lagi Seperti e-SPT

Dia berharap fasilitas yang diberikan tersebut dapat mendorong wajib pajak yang memiliki tunggakan untuk segera membayar pajak.

"Penghapusan sanksi ini guna mendorong wajib pajak yang selama ini keberatan bayar karena kondisi ekonomi sejak pandemi. Kami harap masyarakat bisa berkurang bebannya sehingga bisa segera membayar hutang dan tunggakannya," tuturnya. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 25 April 2024 | 16:00 WIB KPP PRATAMA KOSAMBI

Kumpulkan Data IMB dan TDU, Petugas Pajak Kunjungi Kantor Pemda

Kamis, 25 April 2024 | 15:45 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ingat, Pakai e-Bupot 21/26 Tidak Butuh Installer Lagi Seperti e-SPT

Kamis, 25 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

RI Pasang Target Lebih Ambisius dalam Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca

BERITA PILIHAN
Kamis, 25 April 2024 | 15:45 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ingat, Pakai e-Bupot 21/26 Tidak Butuh Installer Lagi Seperti e-SPT

Kamis, 25 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

RI Pasang Target Lebih Ambisius dalam Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca

Kamis, 25 April 2024 | 15:00 WIB KOTA TANGERANG SELATAN

BPHTB Kini Terutang Saat PPJB, Jadi Peluang Peningkatan Penerimaan

Kamis, 25 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC Bagikan Tip Terhindar Sanksi Saat Belanja Online dari Luar Negeri

Kamis, 25 April 2024 | 14:17 WIB KABUPATEN JOMBANG

Objek PBB-P2 Didata Ulang, Pemkab Hitung Pajak Terutang yang Akurat

Kamis, 25 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II

Kanwil DJP Jakarta Selatan II Resmikan Tax Center STIH IBLAM

Kamis, 25 April 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PTKP Karyawati Kawin Bisa Ditambah jika Suami Tak Punya Penghasilan

Kamis, 25 April 2024 | 13:00 WIB KEANGGOTAAN OECD

OECD Rilis Roadmap Aksesi, Ada 8 Prinsip Pajak yang Perlu Diadopsi RI

Kamis, 25 April 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

WP Badan Pakai Stempel Perusahaan yang Berbeda, SPT Tahunan Tetap Sah?