Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Pemilu Mulai Diwarnai Kampanye Lawan Pengelakan Pajak Orang Kaya

A+
A-
0
A+
A-
0
Pemilu Mulai Diwarnai Kampanye Lawan Pengelakan Pajak Orang Kaya

Ilustrasi penghindaran pajak.

OTTAWA, DDTCNews - Partai yang turut bersaing dalam pemilu di Kanada, New Democratic Party (NDP), berjanji untuk menindak tegas praktik penghindaran dan pengelakan pajak yang dilakukan orang kaya.

Ketua NDP Jagmeet Singh mengatakan penindakan atas praktik pengelakan pajak dan revisi aturan untuk menutup celah hukum menjadi 2 agenda utama NDP di parlemen.

"Kami percaya orang-orang superkaya seharusnya membayar pajak secara lebih adil. Pada masa pemerintahan Partai Liberal dan Konservatif, orang-orang kaya dibiarkan menjadi free rider. Kami akan mengakhiri hal tersebut," ujar Singh, dikutip Selasa (31/8/2021).

Baca Juga: Lagi-Lagi Streamer asal China Mengelak Pajak, Kena Sanksi Rp239 Miliar

Bila berhasil menguasai tampuk pemerintahan, NDP berencana memperkuat kapabilitas otoritas pajak, Canada Revenue Agency (CRA), dalam penegakan hukum. Transparansi perpajakan dari wajib pajak korporasi juga akan ditingkatkan.

Singh mengatakan hingga saat ini masih terdapat banyak korporasi besar yang mendapatkan penghasilan di Kanada. Meski demikian, pajak yang dibayarkan oleh korporasi tersebut sangat minim atau bahkan tidak dibayarkan sama sekali.

"Terdapat puluhan miliar dolar [Kanada] potensi penerimaan yang seharusnya bisa kita kumpulkan untuk mendanai program-program yang dibutuhkan," ujar Singh seperti dilansir globalnews.ca.

Baca Juga: Lembaga Think Tank Ini Usulkan Garam Dikenai Cukai

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh CRA sendiri, total penerimaan pajak yang hilang akibat penghindaran dan pengelakan pajak diperkirakan mencapai CA$51 miliar. Kebanyakan penghindaran dan pengelakan pajak tersebut dilakukan oleh korporasi melalui yurisdiksi suaka pajak.

Tak hanya itu, NDP juga berencana untuk memberikan tambahan anggaran sebesar CA$100 juta atau Rp1,13 triliun bagi CRA. Tambahan anggaran tersebut diperkirakan akan memberikan tambahan penerimaan pajak sebesar CA$25 miliar per tahun.

Dalam hal kebijakan, NDP berencana mengenakan pajak kekayaan atas rumah tangga. Nantinya, rumah tangga dengan kekayaan di atas CA$10 juta wajib membayar pajak bertarif 1%. Tarif tertinggi pajak penghasilan orang pribadi juga akan ditingkatkan dari 33% menjadi sebesar 35%. Adapun tarif pajak korporasi juga akan ditingkat dari 15% menjadi sebesar 18%.

Baca Juga: Pajak Judi Online Belum Diatur, Malaysia Rugi Rp6,74 Triliun per Tahun

NDP juga berencana untuk mengenakan pajak sebesar 20% atas pembelian properti oleh warga negara asing dan pajak atas excess profit sebesar 15% terhadap korporasi raksasa yang mendapatkan penghasilan berlebih di tengah pandemi Covid-19. (sap)

Topik : penghindaran pajak, pajak internasional, pemilu, pajak orang kaya

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 18 Juni 2022 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Harga BBM Melambung, Senat AS Usulkan Pajak Tambahan Atas Sektor Migas

Jum'at, 17 Juni 2022 | 15:00 WIB
KOREA SELATAN

Terancam Stagflasi, Korea Selatan Bakal Pangkas PPh Badan Jadi 22%

Jum'at, 17 Juni 2022 | 14:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Dukung Piala Dunia 2026, Kota Ini Bebaskan Pajak Tiket Pertandingan

Jum'at, 17 Juni 2022 | 14:00 WIB
PRANCIS

Selesaikan Kasus Pajak, McDonald's Siap Bayar Rp19,5 Triliun

berita pilihan

Senin, 27 Juni 2022 | 12:00 WIB
KP2KP TANJUNG SELOR

Kunjungi Toko Emas, Petugas Periksa Wajib Pajak dan Ajak Ikut PPS

Senin, 27 Juni 2022 | 11:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Uji Kelayakan Calon Hakim Agung Resmi Dimulai Hari Ini

Senin, 27 Juni 2022 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

23 Kode Akun Pajak dan Jenis Setoran Terbaru

Senin, 27 Juni 2022 | 11:00 WIB
KINERJA FISKAL

Hingga Akhir Mei 2022, Posisi Utang Pemerintah Sentuh Rp7.002 Triliun

Senin, 27 Juni 2022 | 10:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

PPS 3 Hari Lagi Rampung, Ditjen Pajak Tegaskan Tak Ada Perpanjangan

Senin, 27 Juni 2022 | 09:30 WIB
KP2KP NUNUKAN

Wakili Istri Konsultasi PPS, Anggota Polri Ini Datangi Kantor Pajak

Senin, 27 Juni 2022 | 09:00 WIB
DATA PPS HARI INI

Sisa 3 Hari! Rp346 Triliun Harta Diungkap, 178.496 Suket PPS Dirilis

Senin, 27 Juni 2022 | 08:27 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Temukan Data Wajib Pajak Terkait PPS? KPP Wajib Sampaikan ke Sini Dulu

Minggu, 26 Juni 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA BINTAN

Utang Pajak Rp16 M Tak Dibayar, Puluhan Kendaraan Milik WP Disita KPP