Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Literasi
Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Pemilu Mulai Diwarnai Kampanye Lawan Pengelakan Pajak Orang Kaya

A+
A-
0
A+
A-
0
Pemilu Mulai Diwarnai Kampanye Lawan Pengelakan Pajak Orang Kaya

Ilustrasi penghindaran pajak.

OTTAWA, DDTCNews - Partai yang turut bersaing dalam pemilu di Kanada, New Democratic Party (NDP), berjanji untuk menindak tegas praktik penghindaran dan pengelakan pajak yang dilakukan orang kaya.

Ketua NDP Jagmeet Singh mengatakan penindakan atas praktik pengelakan pajak dan revisi aturan untuk menutup celah hukum menjadi 2 agenda utama NDP di parlemen.

"Kami percaya orang-orang superkaya seharusnya membayar pajak secara lebih adil. Pada masa pemerintahan Partai Liberal dan Konservatif, orang-orang kaya dibiarkan menjadi free rider. Kami akan mengakhiri hal tersebut," ujar Singh, dikutip Selasa (31/8/2021).

Baca Juga: Pengenaan Pajak Pariwisata Kembali Ditunda Hingga 2023

Bila berhasil menguasai tampuk pemerintahan, NDP berencana memperkuat kapabilitas otoritas pajak, Canada Revenue Agency (CRA), dalam penegakan hukum. Transparansi perpajakan dari wajib pajak korporasi juga akan ditingkatkan.

Singh mengatakan hingga saat ini masih terdapat banyak korporasi besar yang mendapatkan penghasilan di Kanada. Meski demikian, pajak yang dibayarkan oleh korporasi tersebut sangat minim atau bahkan tidak dibayarkan sama sekali.

"Terdapat puluhan miliar dolar [Kanada] potensi penerimaan yang seharusnya bisa kita kumpulkan untuk mendanai program-program yang dibutuhkan," ujar Singh seperti dilansir globalnews.ca.

Baca Juga: Diskon PPh Badan 30% Ditawarkan untuk Pendapatan di Bawah Rp124,3 T

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh CRA sendiri, total penerimaan pajak yang hilang akibat penghindaran dan pengelakan pajak diperkirakan mencapai CA$51 miliar. Kebanyakan penghindaran dan pengelakan pajak tersebut dilakukan oleh korporasi melalui yurisdiksi suaka pajak.

Tak hanya itu, NDP juga berencana untuk memberikan tambahan anggaran sebesar CA$100 juta atau Rp1,13 triliun bagi CRA. Tambahan anggaran tersebut diperkirakan akan memberikan tambahan penerimaan pajak sebesar CA$25 miliar per tahun.

Dalam hal kebijakan, NDP berencana mengenakan pajak kekayaan atas rumah tangga. Nantinya, rumah tangga dengan kekayaan di atas CA$10 juta wajib membayar pajak bertarif 1%. Tarif tertinggi pajak penghasilan orang pribadi juga akan ditingkatkan dari 33% menjadi sebesar 35%. Adapun tarif pajak korporasi juga akan ditingkat dari 15% menjadi sebesar 18%.

Baca Juga: Harga Minyak Dunia Melambung, Pemerintah Pangkas Pajak BBM

NDP juga berencana untuk mengenakan pajak sebesar 20% atas pembelian properti oleh warga negara asing dan pajak atas excess profit sebesar 15% terhadap korporasi raksasa yang mendapatkan penghasilan berlebih di tengah pandemi Covid-19. (sap)

Topik : penghindaran pajak, pajak internasional, pemilu, pajak orang kaya

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 16:00 WIB
ITALIA

Italia akan Cabut Pajak Digital di 2024

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 15:00 WIB
KOREA SELATAN

Samsung Mulai Waspadai Dampak Perpajakan dari Pilar 1 OECD

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 14:00 WIB
AUSTRALIA

Negara Ini Kukuh Tolak Pajak Karbon, Pilih Cara Lain Tekan Emisi

berita pilihan

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:32 WIB
LAYANAN PAJAK

Hingga Besok, Kring Pajak Hanya Dapat Dihubungi Lewat Ini

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:30 WIB
KINERJA PERINDUSTRIAN

Kurangi Emisi Karbon, Jokowi Dorong Hilirisasi Sawit Lewat Biodiesel

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Kejar Penerimaan, Begini Mekanisme Mutasi Pegawai Ditjen Pajak

Kamis, 21 Oktober 2021 | 16:53 WIB
LITERASI PAJAK

Perpajakan.id Versi 2 Rilis Lebih dari 12.000 Peraturan Pajak

Kamis, 21 Oktober 2021 | 16:37 WIB
LAYANAN PAJAK

Sore Ini, 2 Aplikasi DJP Tidak Bisa Diakses Wajib Pajak

Kamis, 21 Oktober 2021 | 16:00 WIB
MALAYSIA

Pengenaan Pajak Pariwisata Kembali Ditunda Hingga 2023

Kamis, 21 Oktober 2021 | 15:33 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Diawasi Ketat, Sri Mulyani Ingin Pemda Lebih Pede Jalankan Program PEN

Kamis, 21 Oktober 2021 | 15:10 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

UU HPP Jadi Terobosan Tepat di Tengah Pemulihan Ekonomi

Kamis, 21 Oktober 2021 | 15:01 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

KPP Bisa Akses Data Wajib Pajak dari Luar Negeri, Tapi Ada Syarat Ini