Fokus
Data & Alat
Rabu, 26 Januari 2022 | 08:11 WIB
KURS PAJAK 26 JANUARI - 1 FEBRUARI 2022
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

'Pemerintah Terus Berupaya Mewujudkan Tarif Cukai yang Ideal'

A+
A-
1
A+
A-
1
'Pemerintah Terus Berupaya Mewujudkan Tarif Cukai yang Ideal'

Dirjen Bea dan Cukai Askolani. (foto: DJBC)

PENERIMAAN kepabeanan dan cukai konsisten melampaui target dalam beberapa tahun terakhir, bahkan dalam situasi pandemi Covid-19. Hingga akhir November 2021, realisasinya sudah 108,0% dari target Rp215,0 triliun.

Untuk tahun anggaran 2022, Dirjen Bea dan Cukai Askolani meyakini tren positif itu akan berlanjut seiring dengan pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat. Apalagi, pemerintah juga menerbitkan sejumlah kebijakan cukai yang berpotensi meningkatkan penerimaan.

UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) juga berdampak. DDTCNews berkesempatan mewawancarai Askolani secara tertulis mengenai arah kebijakan kepabeanan dan cukai 2022. Berikut petikannya:

Baca Juga: Giliran Nasabah Bank Jadi Sasaran Petugas Pajak Promosikan PPS

Bagaimana Anda melihat outlook penerimaan kepabeanan dan cukai pada 2022?
Kinerjanya dipengaruhi oleh kondisi eksternal seperti perdagangan dan perekonomian global yang belum terlepas dari efek pandemi Covid-19. Kemudian, ada kondisi internal seperti kebijakan penanganan pandemi [adanya PPKM], larangan ekspor, dan tentunya perekonomian nasional atau daya beli.

Outlook penerimaan kepabeanan dan cukai tahun 2022 juga tidak lepas dari kinerja penerimaan tahun 2021 yang kami perkirakan dapat melebihi target. Tren perbaikan ekonomi nasional menjadi faktor utama pendorong kinerja penerimaan.

Kontributor kinerja penerimaan tadi diperkirakan masih berlanjut pada tahun 2022 mendatang. Hal itu bukan mustahil mengingat program vaksinasi yang masif diharapkan menjadi game changer dan mampu mendongkrak kinerja perekonomian nasional.

Baca Juga: Sri Mulyani Ingin Capaian Penerimaan Pajak 100% Tak Mandek di 2021

Kondisi itu menjadi fundamental yang bagus untuk penerimaan kepabeanan dan cukai di tahun 2022. Fundamental penerimaan yang positif dikombinasikan dengan pengawasan yang efektif sehingga kami yakin target penerimaan kepabeanan dan cukai tahun 2022 bisa tercapai.

Bagaimana efektivitas instrumen cukai dalam mengurangi eksternalitas negatif selama ini?
Salah satunya dapat dilihat dari tren produksinya. Barang kena cukai (BKC) hasil tembakau atau rokok misalnya, tren pertumbuhan produksinya dari tahun ke tahun cenderung berkurang.

Selama periode 2016-2020, tren produksi rokok selalu turun dengan rata-rata penurunan sekitar 1,5% setiap tahunnya. Kondisi tersebut menggambarkan instrumen cukai masih efektif untuk mengendalikan konsumsi atau mengurangi eksternalitas negatif.

Baca Juga: UMKM Bisa Catat Omzet dan Bayar PPh Final Lewat M-Pajak, Simak Caranya

Apakah kenaikan tarif cukai rokok selama ini sudah ideal?
Pemerintah terus berupaya mewujudkan tarif cukai yang ideal. Kenaikan tarif cukai mempertimbangkan 4 faktor, yaitu aspek kesehatan melalui pengendalian konsumsi rokok, aspek keberlangsungan industri dan pertanian tembakau, aspek penerimaan negara, dan aspek pengendalian peredaran rokok ilegal.

Dari aspek kesehatan, kebijakan cukai hasil tembakau (CHT) mempertimbangkan target penurunan prevalensi perokok usia di bawah umur sebesar 15% sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024. Dari aspek penerimaan negara, berdasarkan APBN 2022, penerimaan cukai hasil tembakau ditargetkan sebesar Rp193 triliun atau naik sebesar 11,4% dari tahun 2021.

Sementara dari aspek industri dan pertanian tembakau, kebijakan CHT harus dapat memastikan industri tetap berkelanjutan karena terkait penyerapan tenaga kerja. Di samping itu, kebijakan CHT juga harus mampu memastikan keterserapan tembakau dalam negeri.

Baca Juga: Kemenkeu Jamin Pengurangan Pengecualian PPN Tidak Menambah Beban WP

Terkait dengan peredaran rokok ilegal, pemerintah harus dapat memastikan bahwa kebijakan tarif cukai hasil tembakau tidak menjadi insentif bagi peredaran rokok ilegal.

Pemerintah memutuskan untuk menaikkan tarif cukai rokok rata-rata 12% dan mengubah skema cukai HPTL pada tahun depan. Bagaimana rencana implementasinya?
Kami sudah melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha, baik terkait dengan cukai hasil tembakau maupun hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL). Sebelumnya kami juga sudah melakukan koordinasi dengan Perum Peruri untuk mencetak pita cukai yang baru.

Sesuai dengan yang kami koordinasikan dengan asosiasi bahwa di awal Januari 2022, pita cukai yang baru siap kami distribusikan kepada pelaku usaha.

Baca Juga: Data PPS 26 Januari 2022: 8.180 Wajib Pajak Sudah Ungkap Harta

Pemerintah juga telah melakukan simplifikasi tarif CHT dari saat ini 10 layer menjadi 8 layer
Salah satu concern pemerintah dalam perumusan kebijakan CHT di tahun 2022 yaitu terkait jumlah layer tarif CHT saat ini. Sebagaimana diketahui, layering tarif CHT merupakan salah satu manifestasi dari resultan beberapa kepentingan yang diusung oleh 4 pilar pertimbangan kebijakan. Pemerintah terus memperhatikan dinamika yang berkembang di keempat pilar kebijakan tersebut agar menghasilkan kebijakan CHT yang optimal.

Sudah 2 kali pemerintah memberikan kelonggaran pelunasan pita cukai karena pandemi. Apakah relaksasi serupa akan kembali diberikan tahun depan?
Kebijakan relaksasi jangka waktu penundaan cukai di tahun 2020 dan 2021 diambil dalam rangka menyikapi tekanan pandemi yang berdampak pada industri hasil tembakau. Untuk 2022, pemerintah akan mengevaluasi kondisi perekonomian Indonesia berdasarkan proyeksi parameter makro dan tentunya kondisi mikro yang berkembang dalam industri hasil tembakau.

Apakah rencana ekstensifikasi barang kena cukai baru akan direalisasikan tahun depan?
Pembahasan penambahan daftar BKC secara formal dilakukan sejak Februari 2020 meliputi kantong plastik, minuman bergula dalam kemasan, dan emisi kendaraan. Namun, persetujuan hanya didapatkan untuk produk plastik saja, sedangkan calon barang kena cukai lain belum disetujui.

Baca Juga: Permudah Proses Kepabeanan, DJBC Diganjar WCO Certificate of Merits

Pembahasan juga belum dilaksanakan lebih lanjut karena juga mempertimbangkan kondisi ekonomi dan upaya pemulihannya di masa pandemi saat ini.

Perpres 104/2021 memerinci target cukai 2022 termasuk dari produk plastik dan minuman bergula dalam kemasan. Kapan ekstensifikasi BKC atas kedua produk akan dimulai?
Mengenai cukai plastik dan minuman berpemanis, kalau kita melihat di turunan APBN 2022, di Perpres kami merencanakan salah satu penerimaan cukai pada tahun 2022 itu berbasis kepada plastik dan minuman berpemanis.

Namun, pemerintah akan lihat secara seimbang dengan kondisi aktual yang dihadapi pada 2022. Akan dilihat apakah kebijakan itu bisa dilaksanakan atau disesuaikan.

Baca Juga: Apa Itu Deklarasi Inisiatif atau Voluntary Declaration?

Bagaimana rencana penindakan terhadap BKC ilegal pada tahun depan?
Intensitas dan kualitas penindakan akan makin digencarkan demi mengamankan penerimaan negara dan menekan peredaran BKC ilegal. Patroli pengawasan serta operasi pasar akan kembali dilakukan secara berkesinambungan.

Bea Cukai juga menggandeng instansi eksternal terkait seperti asosiasi pengusaha legal, TNI/Polri, dan Pemda untuk terus memperkuat sinergi pengawasan di lapangan.

Dalam UU HPP diatur tentang penerapan prinsip ultimum remedium pelanggaran di bidang cukai…
DJBC mengedepankan upaya pengembalian kerugian negara terlebih dahulu, sedangkan upaya pidana merupakan upaya terakhir. Singkatnya, para pelaku tindak pidana diberi kesempatan untuk mengganti kerugian negara berupa denda, baik pada tahap penelitian dengan denda sebesar 3 kali dari nilai cukai maupun penyidikan yang dendanya sebesar 4 kali dari nilai cukai.

Baca Juga: Kantor Pajak Tebar Pesan WhatsApp ke WP, Imbau Ikut PPS

Hal itu diharapkan dapat menimbulkan efek jera dan potensi kerugian negara dapat diminimalisasi sekaligus dapat meningkatkan penerimaan negara.

Dari sisi kepabeanan, bagaimana prospek penggunaan instrumen bea masuk dan bea keluar?
Instrumen bea masuk maupun bea keluar tidak hanya sebagai fungsi budgetair atau sumber penerimaan, tetapi juga sebagai fungsi pengendali/mengatur atau regulerend. Pertimbangan menjaga ketahanan industri dalam negeri, keterjaminan pasokan dalam negeri, hingga kelestarian sumber daya alam adalah sebagian dari implementasi fungsi regulerend tadi.

Apakah bea masuk dan bea keluar selama ini sudah efektif melindungi kepentingan ekonomi nasional?
Bea masuk dan bea keluar mempunyai fungsi regulerend. Implementasi bea masuk sejauh ini relatif efektif melindungi kepentingan nasional, terutama industri dalam negeri, hingga sebagai aksi retaliasi atas praktik ketidakadilan yang dilakukan negara mitra.

Baca Juga: Kemenkeu Antisipasi Imbas Penurunan Harga Komoditas Terhadap Pajak

Adapun pengenaan bea keluar terhadap komoditas ekspor tertentu dirasa efektif dalam menjaga pasokan atau ketersediaan bahan baku bagi industri dalam negeri hingga menjamin keberlangsungan sumber daya nasional.

Sejak 2020, pemerintah memberikan banyak fasilitas kepabeanan. Bagaimana evaluasinya sejauh ini?
DJBC telah memberikan insentif fiskal untuk jenis barang berupa alat kesehatan dalam rangka penanganan Covid-19 sejak Maret 2020 sampai dengan saat ini.

Untuk evaluasi atas pemberian fasilitas atau stimulus dilakukan melakukan survei. Tujuan survei selain juga untuk mengetahui efektifitas pemberian fasilitas atau stimulus kepabeanan dan cukai terkait penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional. Alhamdulillah, dari hasil survei, mayoritas menilai sangat bermanfaat dan tidak terkendala atas pemanfaatan stimulus tersebut.

Apakah pemberian fasilitas tersebut akan tetap berlanjut?
Salah satu fungsi Bea Cukai adalah memberikan fasilitasi dan asistensi kepada industri serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Alhasil, pemberian fasilitasi sebenarnya sudah bukan hal baru bagi Bea Cukai.

Baca Juga: Sederhanakan Proses Bisnis, Dirjen Bea Cukai Minta TIK Dioptimalkan

Untuk fasilitas atas penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi, apakah perlu dilanjutkan atau bahkan ditambah, akan mempertimbangkan sesuai dengan dinamika yang akan terjadi tahun depan. (sap)

Topik : wawancara, Fokus Akhir Tahun 2021, dirjen bea cukai, Askolani, UU HPP, tarif cukai rokok, CHT, kepabeanan, barang kena cukai

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 24 Januari 2022 | 15:19 WIB
KINERJA FISKAL

Penerimaan Pajak 2021 Tinggi, Menkeu: Levelnya Seperti Sebelum Krisis

Senin, 24 Januari 2022 | 15:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Catat! PPh Final PPS Tidak Dapat Dibayar Melalui Pemindahbukuan

Senin, 24 Januari 2022 | 14:35 WIB
PMK 2/2022

Kemenkeu Rilis Perincian DBH Cukai Rokok, Jatim Dapat Paling Banyak

Senin, 24 Januari 2022 | 09:25 WIB
DATA PPS HARI INI

Data 23 Januari 2022: Sudah 6.867 Wajib Pajak Ikut PPS

berita pilihan

Kamis, 27 Januari 2022 | 18:41 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Wajib Pajak UMKM Bisa Catat Omzet dan Buat Kode Billing di Fitur Ini

Kamis, 27 Januari 2022 | 18:30 WIB
KPP PRATAMA PAREPARE

Giliran Nasabah Bank Jadi Sasaran Petugas Pajak Promosikan PPS

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:49 WIB
KOTA BANJARMASIN

Perda Baru Dirancang, Atur Pungutan Pajak Atas Perdagangan Online

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:35 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Terbit Surat Edaran Soal P3B, KPP Diminta Samakan Pemahaman

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Terlalu Sering Ditanya Soal Pajak Kendaraan, Begini Jawaban DJP

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Simak! Ini Deret Stimulus untuk Pulihkan Sektor Otomotif dan Properti

Kamis, 27 Januari 2022 | 16:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPh Pasal 21 Naik, Kemenkeu: Upah Pegawai Mulai Membaik

Kamis, 27 Januari 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sambut Pajak Minimum Global, Insentif Pengganti Tax Holiday Belum Siap