Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Pemerintah Rilis 2 Opsi Pengenaan Pajak Layanan Digital

2
2

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah Selandia Baru merilis dua opsi pengenaan pajak layanan digital (digital service tax/DST). Pemerintah menanti masukan terhadap dokumen yang memuat dua opsi tersebut hingga 18 Juli 2019.

Dokumen diskusi yang dirilis pekan ini menunjukkan bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan dua opsi utama. Baik Menteri Keuangan Grant Robertson maupun Menteri Pendapatan Stuart Nash memastikan perusahaan digital offshore nantinya tidak lagi bisa menikmati keringanan pajak yang tidak tersedia untuk bisnis lokal.

“DST akan ditargetkan secara sempit pada model bisnis tertentu yang sangat digital (highly digitalised). Ini tidak akan berlaku untuk penjualan barang atau jasa, tetapi untuk platform digital yang bergantung pada basis pengguna untuk pendapatan dari iklan atau data,” kata Robertson, seperti dikutip pada Selasa (4/6/2019).

Baca Juga: Para Menkeu G7 Sepakat Bakal Pajaki Raksasa Digital

DST pertama kali diumumkan oleh Perdana Menteri Jacinda Ardern pada Februari 2019. Saat itu, DST diestimasi akan berdampak langsung pada perusahaan seperti Facebook, Uber, dan Airbnb melalui pemungutan pajak atas pendapatan yang diperoleh dari operasi perusahaan di Selandia Baru.

Adapun dua opsi yang disodorkan pemerintah yakni pertama, mengubah aturan pajak penghasilan (PPh) internasional yang berlaku saat ini. Perubahan akan memungkinkan pemajakan yang lebih banyak di negara-negara pasar. Kedua, menerapkan DST terpisah 3% untuk pendapatan tertentu yang diperoleh dari Selandia Baru.

“Nilai layanan digital lintas batas di Selandia Baru diperkirakan sekitar US$2,7 miliar. Perkiraan pendapatan DST sekitar US$30 juta hingga US$80 juta, tergantung pada desain,” imbuh Robertson.

Baca Juga: Diancam AS, Prancis Tidak Gentar Tetap Terapkan Pajak Digital

Menteri Pendapatan Stuart Nash mengatakan impelementasi DST di Selandia Baru akan menjadi langkah sementara hingga OECD membuat keputusan bersama (konsensus global) untuk mengubah aturan PPh internasional saat ini.

“Pemerintah berkomitmen untuk untuk memastikan sistem pajak di masa depan dapat menangani perubahan bagaimana orang bekerja dan bagaimana bisnis dilakukan. Kita perlu terus beradaptasi untuk memastikan perusahaan multinasional yang melakukan bisnis di sini membayar pajak yang adil,” kata Nash, seperti dilansir Newshub.

Kendati demikian, renca pemerintah ini mendapat kritik dari beberapa pengamat, salah satunya adalah pakar pajak dari Universitas Victoria, John Shewan. Dia khawatir penerapan DST justru akan membebani masyarakat. Hambatan terbesar ada pada detailkebijakan.

Baca Juga: Pajak Digital Bakal Dominasi Bahasan Para Menkeu G7

“Mungkin saja perusahaan-perusahaan itu menyerahkannya kembali kepada pengguna Selandia Baru sehingga pajak akhirnya benar-benar ditanggung oleh warga Selandia Baru. Jadi, itu masalah besar,” ujarnya. (kaw)

“DST akan ditargetkan secara sempit pada model bisnis tertentu yang sangat digital (highly digitalised). Ini tidak akan berlaku untuk penjualan barang atau jasa, tetapi untuk platform digital yang bergantung pada basis pengguna untuk pendapatan dari iklan atau data,” kata Robertson, seperti dikutip pada Selasa (4/6/2019).

Baca Juga: Para Menkeu G7 Sepakat Bakal Pajaki Raksasa Digital

DST pertama kali diumumkan oleh Perdana Menteri Jacinda Ardern pada Februari 2019. Saat itu, DST diestimasi akan berdampak langsung pada perusahaan seperti Facebook, Uber, dan Airbnb melalui pemungutan pajak atas pendapatan yang diperoleh dari operasi perusahaan di Selandia Baru.

Adapun dua opsi yang disodorkan pemerintah yakni pertama, mengubah aturan pajak penghasilan (PPh) internasional yang berlaku saat ini. Perubahan akan memungkinkan pemajakan yang lebih banyak di negara-negara pasar. Kedua, menerapkan DST terpisah 3% untuk pendapatan tertentu yang diperoleh dari Selandia Baru.

“Nilai layanan digital lintas batas di Selandia Baru diperkirakan sekitar US$2,7 miliar. Perkiraan pendapatan DST sekitar US$30 juta hingga US$80 juta, tergantung pada desain,” imbuh Robertson.

Baca Juga: Diancam AS, Prancis Tidak Gentar Tetap Terapkan Pajak Digital

Menteri Pendapatan Stuart Nash mengatakan impelementasi DST di Selandia Baru akan menjadi langkah sementara hingga OECD membuat keputusan bersama (konsensus global) untuk mengubah aturan PPh internasional saat ini.

“Pemerintah berkomitmen untuk untuk memastikan sistem pajak di masa depan dapat menangani perubahan bagaimana orang bekerja dan bagaimana bisnis dilakukan. Kita perlu terus beradaptasi untuk memastikan perusahaan multinasional yang melakukan bisnis di sini membayar pajak yang adil,” kata Nash, seperti dilansir Newshub.

Kendati demikian, renca pemerintah ini mendapat kritik dari beberapa pengamat, salah satunya adalah pakar pajak dari Universitas Victoria, John Shewan. Dia khawatir penerapan DST justru akan membebani masyarakat. Hambatan terbesar ada pada detailkebijakan.

Baca Juga: Pajak Digital Bakal Dominasi Bahasan Para Menkeu G7

“Mungkin saja perusahaan-perusahaan itu menyerahkannya kembali kepada pengguna Selandia Baru sehingga pajak akhirnya benar-benar ditanggung oleh warga Selandia Baru. Jadi, itu masalah besar,” ujarnya. (kaw)

Topik : pajak digital, DST, pajak layanan digital, GAFA, Selandia Baru
artikel terkait
Sabtu, 20 Juli 2019 | 15:47 WIB
THAILAND
Jum'at, 19 Juli 2019 | 18:08 WIB
FILIPINA
Jum'at, 19 Juli 2019 | 10:31 WIB
PRANCIS
Kamis, 18 Juli 2019 | 12:00 WIB
AMERIKA SERIKAT
berita pilihan
Jum'at, 21 Juni 2019 | 16:16 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 26 April 2019 | 15:54 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 15 September 2016 | 06:02 WIB
ZIMBABWE
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
Senin, 12 September 2016 | 17:01 WIB
ZIMBABWE
Jum'at, 10 Mei 2019 | 16:37 WIB
ZAMBIA
Rabu, 15 Agustus 2018 | 12:10 WIB
ZAMBIA
Senin, 10 September 2018 | 09:45 WIB
YUNANI
Jum'at, 15 Juni 2018 | 17:42 WIB
ARAB SAUDI
Jum'at, 27 Juli 2018 | 16:21 WIB
JEPANG