PERTUMBUHAN EKONOMI

Pemerintah Revisi Lagi Outlook Pertumbuhan Ekonomi 2020, Maksimal 1%

Dian Kurniati | Jumat, 19 Juni 2020 | 09:23 WIB
Pemerintah Revisi Lagi Outlook Pertumbuhan Ekonomi 2020, Maksimal 1%

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kiri) memberikan dokumen tanggapan pemerintah kepada Ketua DPR Puan Maharani (kanan) yang disaksikan Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin (kedua kanan) dan Rachmad Gobel (kiri) pada rapat paripurna DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (18/6/2020). Rapat tersebut beragendakan mendengarkan tanggapan pemerintah terhadap pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN TA 2021. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww)

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah kembali merevisi outlook pertumbuhan ekonomi tahun 2020, dari yang semula minus 0,4% hingga 2,3% menjadi 0,4% hingga 1,0%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan perubahan proyeksi itu berdasarkan pertimbangan skenario terberat pada perekonomian Indonesia akibat pandemi virus Corona. Menurutnya kondisi terberat akan terjadi pada kuartal II/2020.

"Untuk batas atas kami turunkan 2,3% ke 1,0%, revisi agak turun karena kami melihat kontraksi cukup dalam di kuartal II," katanya dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR-RI, Kamis (18/6/2020).

Baca Juga:
Sri Mulyani Beberkan Tantangan Indonesia Naikkan Peringkat Kredit

Sri Mulyani memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal II/2020 terkontraksi hingga minus 3,1%. Proyeksi itu jauh lebih rendah dibanding capaian kuartal I/2020 yang sebesar 2,97%.

Sri Mulyani menjelaskan pandemi virus Corona yang diikuti oleh kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) telah berdampak pada terhentinya hampir semua kegiatan ekonomi di Indonesia.

Apalagi, kasus virus Corona dan kebijakan PSBB itu terjadi di daerah dengan kontribusi PSB besar, seperti DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat.

Baca Juga:
Di Forum IMF, Sri Mulyani: Konsolidasi Fiskal Tak Ganggu Perekonomian

Secara keseluruhan, Sri Mulyani menyebut capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2020 akan sangat tergantung dari upaya pemulihan pada kuartal III dan IV/2020. Jika pada kuartal III ekonomi berangsur pulih, masih ada ruang pertumbuhannya tercatat positif di level 1%.

Namun jika tak kunjung ada perbaikan, Sri Mulyani menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan terkontraksi hingga minus 0,4%.

Sri Mulyani menambahkan revisi atas outlook pertumbuhan ekonomi Indonesia juga dilakukan oleh berbagai lembaga ekonomi dan keuangan dunia. Misalnya, Bank Dunia yang merevisi dari 2,5% menjadi hanya 0%, sedangkan ADB merevisi di kisaran 2,5% menjadi minus 1,0%.

Meski demikian, Sri Mulyani memiliki optimisme bahwa ekonomi akan kembali pulih pada 2021. "Tahun 2021 kita masih kisaran 4,5% hingga 5,5%, sesuai dengan KEM-PPKF yang disampaikan kepada DPR," ujarnya. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 22 April 2024 | 14:05 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani Beberkan Tantangan Indonesia Naikkan Peringkat Kredit

Senin, 22 April 2024 | 10:25 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Di Forum IMF, Sri Mulyani: Konsolidasi Fiskal Tak Ganggu Perekonomian

Sabtu, 20 April 2024 | 16:30 WIB KEANGGOTAAN FATF

Di FATF, Sri Mulyani Tegaskan Komitmen RI Perangi Kejahatan Keuangan

BERITA PILIHAN
Rabu, 24 April 2024 | 18:50 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Koperasi Simpan Pinjam Modal Rp5 Miliar, Lapkeu Wajib Diaudit AP

Rabu, 24 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Perhotelan di UU HKPD?

Rabu, 24 April 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Awasi WP Grup, DJP Bakal Reorganisasi Kanwil LTO dan Kanwil Khusus

Rabu, 24 April 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Urus NTPN Hilang? Ini Beberapa Solusi yang Bisa Dilakukan Wajib Pajak

Rabu, 24 April 2024 | 16:50 WIB PAJAK PENGHASILAN

DJP Sebut Tiap Perusahaan Bebas Susun Skema Pemberian THR dan Bonus

Rabu, 24 April 2024 | 16:45 WIB PENGADILAN PAJAK

Patuhi MK, Kemenkeu Bersiap Alihkan Pembinaan Pengadilan Pajak ke MA

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

DJP Tegaskan Tak Ada Upaya ‘Ijon’ Lewat Skema TER PPh Pasal 21

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB KPP MADYA TANGERANG

Lokasi Usaha dan Administrasi Perpajakan WP Diteliti Gara-Gara Ini

Rabu, 24 April 2024 | 15:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

DJP: 13,57 Juta WP Sudah Laporkan SPT Tahunan hingga 23 April 2024