Berita
Minggu, 27 September 2020 | 13:28 WIB
LAYANAN PENGADILAN PAJAK
Minggu, 27 September 2020 | 13:01 WIB
APBN 2021
Minggu, 27 September 2020 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Minggu, 27 September 2020 | 11:01 WIB
UNI EROPA
Review
Sabtu, 26 September 2020 | 08:20 WIB
PERSPEKTIF
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Fokus
Literasi
Jum'at, 25 September 2020 | 19:00 WIB
MARGARET THATCHER:
Jum'at, 25 September 2020 | 17:44 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 16:44 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 25 September 2020 | 15:49 WIB
TIPS PAJAK
Data & alat
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Komunitas
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER:
Sabtu, 26 September 2020 | 07:51 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 16:00 WIB
LOMBA MENULIS ARTIKEL PAJAK 2020
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

Pemerintah, Mengapa Saya Harus Bayar Pajak?

A+
A-
2
A+
A-
2
Pemerintah, Mengapa Saya Harus Bayar Pajak?

Tampilan sampul depan buku 'Making People Pay'. Buku ini bisa Anda baca juga di DDTC Library.

KETIDAKPATUHAN wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya menjadi masalah menahun yang selalu dibahas di berbagai negara, tidak terkecuali Indonesia. Masih rendahnya tax ratio selalu menjadi patokan awal untuk menilai rendahnya kepatuhan pajak.

Tahukah Anda, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam laporan bertajuk ‘Tax Morale: What Drives People and Businesses to Pay Tax?’ memaparkan kepatuhan tidak hanya ditentukan tarif atau ancaman hukum, tapi juga faktor ekonomi sosial dan kelembagaan.

Sibichen K Mathew dalam bukunya ‘Making People Pay’ memaparkan hasil penelitiannya yang mendalam tentang faktor-faktor yang membuat orang mau dan enggan membayar pajak. Model ekonomi dikatakan tidak dapat sepenuhnya menjelaskan perilaku pembayar pajak.

Baca Juga: Soal Shortfall Pajak, Kepala BKF: Teman-Teman di DJP Lagi Kerja Keras

Secara singkat, dalam buku terbitan Penguin Books India Pvt. Ltd, 2013 ini, Mathew memaparkan sejumlah kondisi yang memperkuat pertanyaan urgensi dari pembayaran pajak. Berikut perinciannya. Mengapa saya harus bayar pajak …

  • jika saya tidak mendapat manfaat apa pun,
  • jika apa yang saya bayar diselewengkan,
  • jika apa yang saya bayar tidak dipergunakan dengan efisien,
  • jika prosedur pajak sangat rumit,
  • jika untuk memahami seluk beluk hukum pajak begitu sulit bagi saya,
  • jika berinteraksi dengan otoritas pajak tidak menyenangkan,
  • jika saya diperiksa dan disidik dengan tidak seharusnya,
  • jika biaya kepatuhan pajak terlalu mahal bagi saya,
  • jika orang-orang di sekitar saya tidak membayar pajak,
  • jika saya tidak membayar pajak, tidak menjadi masalah karena tidak membawa pengaruh bagi penerimaan?

Sejumlah kondisi yang menyertai pertanyaan urgensi pembayaran pajak tersebut jelas harus ditiadakan jika suatu negara, termasuk Indonesia, ingin untuk menciptakan kepatuhan yang berkelanjutan.

Beberapa kondisi itu memang berkaitan dengan otoritas pajak, terutama dari sisi administrasi maupun pelayanan. Oleh karena itu, perbaikan dari sisi otoritas pajak jelas sebuah keharusan. Reformasi perpajakan harus menjadi momentum untuk pembenahan.

Baca Juga: Besok Malam, Tidak Bisa Bayar Pajak Lewat MPN

Namun, perlu diingat ada pula faktor yang bukan menjadi domain otoritas pajak, seperti tidak ada manfaat yang dirasakan pembayar pajak, adanya penyelewengan penerimaan pajak, serta tidak efisiennya pemanfaatan uang penerimaan pajak. Hal ini jelas tugas institusi di luar otoritas pajak.

Dari pemaparan Mathew dalam buku tersebut tersirat pentingnya kerja sama atau gotong-royong seluruh stakeholder pajak, terutama pemerintah. Pembayar pajak juga harus diyakinkan bahwa setiap kontribusi dari mereka, sekecil apa pun, sangat berarti bagi pembangunan negara. Edukasi pajak pada akhirnya juga menjadi aspek yang penting.

Jadi, jika mau kepatuhan suka rela dari wajib pajak bisa berkelanjutan, sejumlah kondisi yang masuk dalam pertanyaan tersebut harus dijawab. Jika kondisi itu masih terjadi tanpa ada perbaikan, bisa jadi, ketidakpatuhan wajib pajak hanya akan terus menjadi permasalahan menahun yang tidak pernah usai. (kaw)

Baca Juga: Hanya 4,3% Permintaan Data dari Ditjen Pajak yang Dipenuhi Perbankan

Topik : kepatuhan pajak, tax morale, making people pay, Ditjen Pajak, DJP
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 22 September 2020 | 13:32 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Selasa, 22 September 2020 | 13:29 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Selasa, 22 September 2020 | 12:02 WIB
KINERJA FISKAL
Selasa, 22 September 2020 | 11:20 WIB
KINERJA FISKAL
berita pilihan
Minggu, 27 September 2020 | 13:28 WIB
LAYANAN PENGADILAN PAJAK
Minggu, 27 September 2020 | 13:01 WIB
APBN 2021
Minggu, 27 September 2020 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Minggu, 27 September 2020 | 11:01 WIB
UNI EROPA
Minggu, 27 September 2020 | 10:01 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 27 September 2020 | 09:06 WIB
KOREA SELATAN
Minggu, 27 September 2020 | 08:01 WIB
RUU PAJAK ATAS BARANG & JASA
Minggu, 27 September 2020 | 07:01 WIB
KOTA PALEMBANG
Minggu, 27 September 2020 | 06:01 WIB
APBN 2021
Sabtu, 26 September 2020 | 15:01 WIB
PROVINSI KALIMANTAN UTARA