Berita
Kamis, 09 April 2020 | 09:57 WIB
DIRJEN PERBENDAHARAAN ANDIN HADIYANTO:
Kamis, 09 April 2020 | 08:20 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 08 April 2020 | 19:00 WIB
KOREA SELATAN
Rabu, 08 April 2020 | 16:42 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Fokus
Data & alat
Rabu, 08 April 2020 | 09:12 WIB
KURS PAJAK 8 APRIL-14 APRIL 2020
Selasa, 07 April 2020 | 13:30 WIB
STATISTIK DAYA SAING PAJAK
Jum'at, 03 April 2020 | 17:01 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Kamis, 02 April 2020 | 14:31 WIB
PROFESI
Komunitas
Selasa, 07 April 2020 | 17:08 WIB
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Selasa, 07 April 2020 | 16:45 WIB
STISIPOL PAHLAWAN 12 BANGKA
Kamis, 02 April 2020 | 15:11 WIB
LEE JI-EUN:
Selasa, 31 Maret 2020 | 09:52 WIB
PROGRAM BEASISWA
Reportase

Pemerintah Hapus Pajak Hotel & Restoran Selama 6 Bulan

A+
A-
26
A+
A-
26
Pemerintah Hapus Pajak Hotel & Restoran Selama 6 Bulan

Ratas Lanjutan Pembahasan Dampak Virus Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia, Selasa (25/2/2020). (foto: Setkab)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah berencana menghapus pajak hotel dan restoran di 10 destinasi wisata utama di Indonesia. Rencana kebijakan yang masuk paket stimulus untuk mengatasi dampak virus Corona ini menjadi bahasan sejumlah media massa pada hari ini, Rabu (26/2/2020).

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kesepuluh destinasi wisata itu meliputi semua kabupaten yang mengelilingi Danau Toba, Yogyakarta, Malang, Manado, Bali, Mandalika, Labuan Bajo, Bangka Belitung, Batam, dan Bintan.

Sayangnya, Airlangga tidak menyebutkan skema penghapusan yang akan dijalankan 6 bulan. Dia hanya mengatakan pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) yang akan dilanjutkan dengan pembentukan project management office (PMO).

Baca Juga: Pelaporan SPT Tahunan Secara Manual Turun 52%

Dia memahami pajak hotel dan restoran memang menjadi sumber utama pendapatan asli daerah (PAD). Oleh karena itu, pemerintah pusat akan mengalokasikan dana hibah kepada pemerintah daerah yang terkena imbas dari kebijakan pembebasan pajak hotel dan restoran tersebut.

“Besarnya sebanyak Rp3,3 triliun,” ujarnya.

Pemerintah juga akan memberikan stimulus realokasi dana alokasi khusus (DAK) untuk 10 destinasi wisata. Realokasi DAK itu kini mencapai Rp147,7 miliar, dari rencana awal Rp50,79 miliar. Tambahan Rp96,8 miliar itu akan segera disalurkan, dan sifatnya bisa diubah menjadi hibah pemerintah pusat kepada daerah.

Baca Juga: Efek Corona, 54 Perusahaan Petrokimia Dapat Relaksasi Pajak

Selain itu sejumlah media juga menyoroti masalah strategi Ditjen Pajak (DJP) yang dilakukan menjelang batas akhir pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan wajib pajak orang pribadi (OP) yang jatuh pada 31 Maret 2020. DJP optimistis pelaporan SPT akan meningkat pada tahun ini.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Total Alokasi Anggaran Senilai Rp10,3 Triliun

Secara total, pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp10,3 triliun untuk memberi stimulus yang dapat mendongkrak sektor konsumsi, investasi, dan pariwisata. Seluruh tambahan anggaran itu berasal dari pos cadangan yang sifatnya untuk membiayai hal yang tidak terencana.

Baca Juga: Alur Klaim Biaya Rawat Pasien Corona Dirancang, Begini Perinciannya

“Apakah itu bencana atau merespons kondisi yang terjadi seperti saat ini,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dia juga mengatakan 10 destinasi itu terdiri atas 33 kabupaten dan kota. Simak artikel ‘Ini Perincian Isi Paket Stimulus untuk Atasi Dampak Corona’. (Kompas/Bisnis Indonesia/Kontan/DDTCNews)

  • Diskon Tiket Pesawat

Untuk mengantisipasi dampak wabah virus Corona terhadap perekonomian Indonesia, pemerintah juga akan memberikan insentif berupa diskon tiket hingga potongan harga pelayanan jasa penumpang pesawat udara dan avtur. Hal ini berpotensi memotong tarif tiket pesawat domestik hingga 30%.

“Kami akan bahas, diharapkan mulai 1 Maret ini,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. (Bisnis Indonesia/Kontan/DDTCNews)

Baca Juga: Cara Melapor SPT Masa PPh Pasal 23/26 Melalui e-Bupot
  • Mengirim Email Pengingat kepada Wajib Pajak

Direktur Peraturan Perpajakan II DJP Yunirwansyah mengungkapkan ada 6 langkah yang diambil DJP menjelang batas akhir pelaporan SPT wajib pajak OP. Pertama, membentuk satuan tugas (Satgas) penanganan SPT tahunan. Kedua, mengirimkan email blast kepada sekitar 11 juta wajib pajak untuk mengingatkan kewajiban pelaporan SPT.

Ketiga, memberikan layanan di luar kantor untuk mendekati lokasi wajib pajak. Keempat, mengirimkan email kepada pemeri kerja atau WP badan agar segera menyampaikan bukti potong kepada karyawan. Kelima, menggelar sosialisasi lewat kampanye early filing. Keenam, melakukan sosialisasi pengisian SPT tahunan melalui media digital maupun media sosial. (Kontan)

  • Pelayanan Terus Berlanjut

Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) Nirwala Dwi Heryanto mengatakan mesti banjir melanda kantor DJBC, pelayanan masih tetap berjalan. Sejak Senin (24/2/2020), hingga pukul 11.00 WIB, otoritas melayani pengambilan pita cukai hasil tembakau (CHT) senilai Rp1,2 triliun.

Baca Juga: Apa Kabar Rencana Unifikasi SPT Masa PPh? Ini Penjelasan DJP

“Kami tetap melayani pengambilan pita cukai untuk rokok selama dua hari ini walau kena banjir dan listrik padam,” katanya. (Kontan)

  • Bea Masuk Ditanggung Pemerintah

Guna meningkatkan daya saing industri, pemerintah memberikan fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP) atas bahan baku dan barang yang diimpor oleh 20 industri tertentu.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No.12/PMK.010/2020. Melalui beleid ini, pemerintah menetapkan besaran pagu anggaran untuk setiap industri, termasuk Kuasa Pengguna Anggaran Belanja Subsidi Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (KPABMDTP).

Baca Juga: Siap-siap Bayar Pajak, Lurah dan Camat Mulai Sebar SPPT PBB

“BMDTP diberikan kepada sektor industri tertentu dengan KPA-BMDTP dan alokasi pagu anggaran tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini,” demikian kutipan dari pasal (2) ayat 1 beleid tersebut. (DDTCNews) (kaw)

Sayangnya, Airlangga tidak menyebutkan skema penghapusan yang akan dijalankan 6 bulan. Dia hanya mengatakan pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) yang akan dilanjutkan dengan pembentukan project management office (PMO).

Baca Juga: Pelaporan SPT Tahunan Secara Manual Turun 52%

Dia memahami pajak hotel dan restoran memang menjadi sumber utama pendapatan asli daerah (PAD). Oleh karena itu, pemerintah pusat akan mengalokasikan dana hibah kepada pemerintah daerah yang terkena imbas dari kebijakan pembebasan pajak hotel dan restoran tersebut.

“Besarnya sebanyak Rp3,3 triliun,” ujarnya.

Pemerintah juga akan memberikan stimulus realokasi dana alokasi khusus (DAK) untuk 10 destinasi wisata. Realokasi DAK itu kini mencapai Rp147,7 miliar, dari rencana awal Rp50,79 miliar. Tambahan Rp96,8 miliar itu akan segera disalurkan, dan sifatnya bisa diubah menjadi hibah pemerintah pusat kepada daerah.

Baca Juga: Efek Corona, 54 Perusahaan Petrokimia Dapat Relaksasi Pajak

Selain itu sejumlah media juga menyoroti masalah strategi Ditjen Pajak (DJP) yang dilakukan menjelang batas akhir pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan wajib pajak orang pribadi (OP) yang jatuh pada 31 Maret 2020. DJP optimistis pelaporan SPT akan meningkat pada tahun ini.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Total Alokasi Anggaran Senilai Rp10,3 Triliun

Secara total, pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp10,3 triliun untuk memberi stimulus yang dapat mendongkrak sektor konsumsi, investasi, dan pariwisata. Seluruh tambahan anggaran itu berasal dari pos cadangan yang sifatnya untuk membiayai hal yang tidak terencana.

Baca Juga: Alur Klaim Biaya Rawat Pasien Corona Dirancang, Begini Perinciannya

“Apakah itu bencana atau merespons kondisi yang terjadi seperti saat ini,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dia juga mengatakan 10 destinasi itu terdiri atas 33 kabupaten dan kota. Simak artikel ‘Ini Perincian Isi Paket Stimulus untuk Atasi Dampak Corona’. (Kompas/Bisnis Indonesia/Kontan/DDTCNews)

  • Diskon Tiket Pesawat

Untuk mengantisipasi dampak wabah virus Corona terhadap perekonomian Indonesia, pemerintah juga akan memberikan insentif berupa diskon tiket hingga potongan harga pelayanan jasa penumpang pesawat udara dan avtur. Hal ini berpotensi memotong tarif tiket pesawat domestik hingga 30%.

“Kami akan bahas, diharapkan mulai 1 Maret ini,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. (Bisnis Indonesia/Kontan/DDTCNews)

Baca Juga: Cara Melapor SPT Masa PPh Pasal 23/26 Melalui e-Bupot
  • Mengirim Email Pengingat kepada Wajib Pajak

Direktur Peraturan Perpajakan II DJP Yunirwansyah mengungkapkan ada 6 langkah yang diambil DJP menjelang batas akhir pelaporan SPT wajib pajak OP. Pertama, membentuk satuan tugas (Satgas) penanganan SPT tahunan. Kedua, mengirimkan email blast kepada sekitar 11 juta wajib pajak untuk mengingatkan kewajiban pelaporan SPT.

Ketiga, memberikan layanan di luar kantor untuk mendekati lokasi wajib pajak. Keempat, mengirimkan email kepada pemeri kerja atau WP badan agar segera menyampaikan bukti potong kepada karyawan. Kelima, menggelar sosialisasi lewat kampanye early filing. Keenam, melakukan sosialisasi pengisian SPT tahunan melalui media digital maupun media sosial. (Kontan)

  • Pelayanan Terus Berlanjut

Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) Nirwala Dwi Heryanto mengatakan mesti banjir melanda kantor DJBC, pelayanan masih tetap berjalan. Sejak Senin (24/2/2020), hingga pukul 11.00 WIB, otoritas melayani pengambilan pita cukai hasil tembakau (CHT) senilai Rp1,2 triliun.

Baca Juga: Apa Kabar Rencana Unifikasi SPT Masa PPh? Ini Penjelasan DJP

“Kami tetap melayani pengambilan pita cukai untuk rokok selama dua hari ini walau kena banjir dan listrik padam,” katanya. (Kontan)

  • Bea Masuk Ditanggung Pemerintah

Guna meningkatkan daya saing industri, pemerintah memberikan fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP) atas bahan baku dan barang yang diimpor oleh 20 industri tertentu.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No.12/PMK.010/2020. Melalui beleid ini, pemerintah menetapkan besaran pagu anggaran untuk setiap industri, termasuk Kuasa Pengguna Anggaran Belanja Subsidi Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (KPABMDTP).

Baca Juga: Siap-siap Bayar Pajak, Lurah dan Camat Mulai Sebar SPPT PBB

“BMDTP diberikan kepada sektor industri tertentu dengan KPA-BMDTP dan alokasi pagu anggaran tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini,” demikian kutipan dari pasal (2) ayat 1 beleid tersebut. (DDTCNews) (kaw)

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, pajak hotel, pajak restoran, pajak daerah, DJP, SPT, virus Coro
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
0/1000
artikel terkait
Rabu, 08 April 2020 | 07:51 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 08 April 2020 | 07:00 WIB
KABUPATEN REJANG LEBONG
Selasa, 07 April 2020 | 18:31 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Selasa, 07 April 2020 | 16:18 WIB
JERMAN
berita pilihan
Kamis, 09 April 2020 | 09:57 WIB
DIRJEN PERBENDAHARAAN ANDIN HADIYANTO:
Kamis, 09 April 2020 | 09:19 WIB
OPINI
Kamis, 09 April 2020 | 08:20 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 08 April 2020 | 19:00 WIB
KOREA SELATAN
Rabu, 08 April 2020 | 18:15 WIB
PROFIL PERPAJAKAN SERBIA
Rabu, 08 April 2020 | 17:20 WIB
MEMO PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 08 April 2020 | 16:42 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Rabu, 08 April 2020 | 16:22 WIB
TIPS E-BUPOT
Rabu, 08 April 2020 | 16:16 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS