Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Pemerintah Godok Insentif Pajak Khusus Tenaga Kerja Asing

1
1

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah tengah menggodok insentif berupa perlakuan khusus pajak penghasilan untuk tenaga kerja asing dengan kompetensi tertentu yang masuk dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Rencana ini menjadi bagian dari revisi beleid insentif untuk KEK yang tengah dilakukan di bawah Kemenko Perekonomian. Pemerintah berencana merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No.96/2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan KEK serta PP No.2/2011 tentang Penyelenggaraan KEK.

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian Ellen Setiadi mengatakan pemerintah akan memperjelas pajak penghasilan (PPh) orang pribadi (OP) untuk wajib pajak luar negeri. Hal ini dikarenakan KEK jasa akan mendatangkan banyak pelaku asing seperti tenaga pendidikan dan kesehatan.

Baca Juga: Gelar Konsultasi Publik, Pemerintah: Investasi di KEK Lebih Menarik

“Misalnya rumah sakit atau sekolah internasional. Kalau pajak PPh OP di Indonesia lebih tinggi dari negara asal, jadi tidak menarik,” katanya.

Dalam catatan DDTCNews, rencana pemerintah ini tidak bisa dilepaskan dari kompetisi memperebutkan sumber daya manusia (SDM) bertalenta tinggi dan fenomena tax exile. Hal ini, salah satunya ditandai dengan adanya perlakuan pajak khusus bagi individu subjek pajak dalam negeri (SPDN) negara lain. Simak bahasan mengenai tax exile di sini.

Selain itu beberapa media nasional juga menyoroti permintaan dari Ditjen Pajak (DJP) kepada wajib pajak (WP) badan yang melaporkan SPT Tahunan PPh untuk mengunggah kembali dokumen atau lampiran. Lampiran itu ternyata tidak terbaca oleh sistem.

Baca Juga: Wah, Mayoritas Jutawan Dukung Pajak Kekayaan

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Memindahkan Tenaga Andal ke Dalam Negeri

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian Ellen Setiadi mengatakan kajian insentif untuk KEK jasa tetap akan disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang PPh. Jika memang dimungkinkan, pemerintah akan merinci dan menerbitkan insentif tersebut. Pada intinya, pemerintah ingin menarik tenaga ahli atau andal ke dalam negeri. Hal ini juga agar tidak membuat devisa selalu lari ke luar.

“Seperti [dalam bidang] kesehatan, orang sakit biasanya ke luar negeri. Nah, kita pindahkan pelakunya ke dalam negeri,” imbuhnya.

Baca Juga: Wah, Pemerintah Bakal Rombak Insentif di Kawasan Ekonomi Khusus
  • DJP Kirim Surel ke 90.000 WP

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan permintaan untuk mengunggah ulang itu untuk WP yang melaporkan SPT melalui layanan e-Filing via website DJP online pada 18 April 2019—10 Mei 2019.

“Pada periode itu, ada sekitar 90.000-an SPT Tahunan WP Badan yang disampaikan secara e-filing via web,” katanya.

Para WP badan yang menerima imbauan lewat surel diharapkan untuk segera mengunggah dokumen tersebut sebelum jangka waktu yang tertera pada surel. Adapun jangka waktu tersebut ditetapkan pada 30 Juni 2019.

Baca Juga: Sadari Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual, Bekraf Gandeng WIPO
  • Asosiasi: Jangan Hanya Fokus Pada Google dan Facebook

Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Ignatius Untung mengatakan masih ada celah penghindaran pajak untuk penyedia layanana aplikasi konten melalui internet (over the top/OTT). Dia mengungkapkan selama ini transaksi daring masih berlangsung meskipun perusahaan OTT itu belum mengantongi bentuk usaha tetap (BUT).

“Fokus seharusnya tidak melulu pada Google dan Facebook. Ada sejumlah perusahaan OTT, misalnya yang menawarkan layanan teknologi pemasaran dan punya jejaring besar, tetapi tidak punya kantor di Indonesia,” katanya.

  • Indonesia Bisa Ambil Peluang dari Perang Dagang

Indonesia dinilai mampu menangkap peluang dari perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat (AS) dan China. Namun, perbaikan iklim investasi menjadi bagian yang paling krusial. Pemerintah perlu mengevaluasi berbagai paket kebijakan yang belum berjalan baik, perkembangan KEK yang mandek, dan ekosistem pengembangan ekonomi kreatif. (kaw)

Baca Juga: Memahami Fenomena Tax Exile

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian Ellen Setiadi mengatakan pemerintah akan memperjelas pajak penghasilan (PPh) orang pribadi (OP) untuk wajib pajak luar negeri. Hal ini dikarenakan KEK jasa akan mendatangkan banyak pelaku asing seperti tenaga pendidikan dan kesehatan.

Baca Juga: Gelar Konsultasi Publik, Pemerintah: Investasi di KEK Lebih Menarik

“Misalnya rumah sakit atau sekolah internasional. Kalau pajak PPh OP di Indonesia lebih tinggi dari negara asal, jadi tidak menarik,” katanya.

Dalam catatan DDTCNews, rencana pemerintah ini tidak bisa dilepaskan dari kompetisi memperebutkan sumber daya manusia (SDM) bertalenta tinggi dan fenomena tax exile. Hal ini, salah satunya ditandai dengan adanya perlakuan pajak khusus bagi individu subjek pajak dalam negeri (SPDN) negara lain. Simak bahasan mengenai tax exile di sini.

Selain itu beberapa media nasional juga menyoroti permintaan dari Ditjen Pajak (DJP) kepada wajib pajak (WP) badan yang melaporkan SPT Tahunan PPh untuk mengunggah kembali dokumen atau lampiran. Lampiran itu ternyata tidak terbaca oleh sistem.

Baca Juga: Wah, Mayoritas Jutawan Dukung Pajak Kekayaan

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Memindahkan Tenaga Andal ke Dalam Negeri

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian Ellen Setiadi mengatakan kajian insentif untuk KEK jasa tetap akan disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang PPh. Jika memang dimungkinkan, pemerintah akan merinci dan menerbitkan insentif tersebut. Pada intinya, pemerintah ingin menarik tenaga ahli atau andal ke dalam negeri. Hal ini juga agar tidak membuat devisa selalu lari ke luar.

“Seperti [dalam bidang] kesehatan, orang sakit biasanya ke luar negeri. Nah, kita pindahkan pelakunya ke dalam negeri,” imbuhnya.

Baca Juga: Wah, Pemerintah Bakal Rombak Insentif di Kawasan Ekonomi Khusus
  • DJP Kirim Surel ke 90.000 WP

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan permintaan untuk mengunggah ulang itu untuk WP yang melaporkan SPT melalui layanan e-Filing via website DJP online pada 18 April 2019—10 Mei 2019.

“Pada periode itu, ada sekitar 90.000-an SPT Tahunan WP Badan yang disampaikan secara e-filing via web,” katanya.

Para WP badan yang menerima imbauan lewat surel diharapkan untuk segera mengunggah dokumen tersebut sebelum jangka waktu yang tertera pada surel. Adapun jangka waktu tersebut ditetapkan pada 30 Juni 2019.

Baca Juga: Sadari Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual, Bekraf Gandeng WIPO
  • Asosiasi: Jangan Hanya Fokus Pada Google dan Facebook

Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Ignatius Untung mengatakan masih ada celah penghindaran pajak untuk penyedia layanana aplikasi konten melalui internet (over the top/OTT). Dia mengungkapkan selama ini transaksi daring masih berlangsung meskipun perusahaan OTT itu belum mengantongi bentuk usaha tetap (BUT).

“Fokus seharusnya tidak melulu pada Google dan Facebook. Ada sejumlah perusahaan OTT, misalnya yang menawarkan layanan teknologi pemasaran dan punya jejaring besar, tetapi tidak punya kantor di Indonesia,” katanya.

  • Indonesia Bisa Ambil Peluang dari Perang Dagang

Indonesia dinilai mampu menangkap peluang dari perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat (AS) dan China. Namun, perbaikan iklim investasi menjadi bagian yang paling krusial. Pemerintah perlu mengevaluasi berbagai paket kebijakan yang belum berjalan baik, perkembangan KEK yang mandek, dan ekosistem pengembangan ekonomi kreatif. (kaw)

Baca Juga: Memahami Fenomena Tax Exile
Topik : tenaga kerja asing, KEK, tax exile
artikel terkait
Rabu, 19 Juni 2019 | 14:04 WIB
SELANDIA BARU
Rabu, 19 Juni 2019 | 10:09 WIB
PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 19 Juni 2019 | 08:27 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 18 Juni 2019 | 17:49 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
berita pilihan
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 06 Mei 2019 | 14:30 WIB
PMK 49/2019
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Rabu, 24 Agustus 2016 | 10:48 WIB
RAKORNAS APIP
Senin, 06 Mei 2019 | 18:37 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Rabu, 10 April 2019 | 16:37 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Senin, 18 Maret 2019 | 16:49 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Selasa, 18 September 2018 | 10:43 WIB
BERITA PAJAK HARI INI