Pemerintah Diminta Kaji Penyaluran Bansos Lewat Fintech

JAKARTA, DDTCNews – Indonesia Fintech Society (IFSoc) meminta pemerintah mengkaji penyaluran bantuan sosial (bansos) nontunai melalui teknologi finansial (financial technology/fintech).

Ketua Steering Committee IFSoc Mirza Adityaswara mengatakan fintech bisa menjadi solusi penyaluran bansos yang lebih efisien dan tepat sasaran. Menurutnya, fintech akan melengkapi penyaluran bansos nontunai yang selama ini berjalan melalui perbankan.

“Tentu tidak untuk mengganti. Karena perkembangan masyarakat sekarang yang memakai handphone juga sudah banyak dan yang mempunyai kartu uang elektronik [juga banyak], alangkah baiknya jalur distribusi ini dilengkapi metodologi fintech," katanya melalui konferensi video, Selasa (9/3/2021).

Mirza mengatakan hampir setiap rumah tangga di Indonesia sudah memiliki ponsel pintar. Oleh karena itu, distribusi bansos melalui fintech bisa lebih luas ketimbang hanya mengandalkan perbankan.

Meski demikian, rencana digitalisasi penyaluran bansos harus lebih dulu merevisi Peraturan Presiden No. 63/2017 karena belum memuat mekanisme penyaluran bantuan nontunai melalui platform fintech. Setelah revisi, dia menilai pemanfaatan fintech untuk distribusi bansos akan makin optimal.

Selain itu, Mirza mengusulkan ada platform omnichannel dalam menyalurkan bansos. Dengan prinsip ini, penyaluran bansos tunai tidak hanya bisa melalui PT Pos Indonesia, tetapi juga apotek dan pasar swalayan seperti yang ada di Ekuador.

Anggota Steering Committee IFSoc Hendri Saparini menambahkan pemerintah juga bisa mereplikasi platform Kartu Prakerja sebagai bansos core platform. Dengan prinsip tersebut, satu platform bansos dapat dimanfaatkan untuk berbagai institusi, misalnya dengan Kementerian Sosial sebagai leading sector.

"Ini bansos masih banyak transaksinya, dan kita perlu ada penyaluran bansos yang cepat, tepat, dan bisa dipercaya," ujarnya. (kaw)