INGGRIS

Pemerintah Diminta Batalkan Rencana Kenaikan Tarif Pajak Perusahaan

Redaksi DDTCNews | Rabu, 03 Maret 2021 | 10:04 WIB
Pemerintah Diminta Batalkan Rencana Kenaikan Tarif Pajak Perusahaan

Ilustrasi. 

LONDON, DDTCNews – Pemerintah Inggris diminta tidak menaikkan tarif pajak perusahaan saat pandemi Covid-19 masih berlangsung.

Shadow Chancellor dari Partai Buruh Anneliese Dodds mengatakan kenaikan tarif PPh badan bukan keputusan tepat pada masa krisis akibat pandemi. Dia menawarkan alternatif kebijakan untuk menyelamatkan keuangan negara akibat belanja jumbo penanganan pandemi.

"Menkeu Sunak harus mundur dari rencana menaikkan pajak," katanya, dikutip pada Rabu (3/3/2021).

Baca Juga:
Begini Skema Pajak (PPh Pasal 21) pada Bulan Pegawai Terima THR

Dia menjabarkan alternatif kebijakan yang ditawarkan Partai Buruh adalah tidak ada aturan fiskal baru pada periode krisis. Menurutnya, pemerintah seharusnya mulai membatasi pengeluaran dengan mendukung sektor prioritas dalam pemulihan ekonomi.

Opsi kenaikan pajak baru bisa dibuka dalam beberapa tahun ke depan saat ekonomi menunjukkan tanda pemulihan. Anneliese menyatakan prioritas pemerintah saat ini seharusnya adalah menjaga basis pajak, bukan menambah beban pajak.

Pilihan politik Partai Buruh yang tidak mendukung gagasan kenaikan pajak perusahaan dari Partai Konservatif dinilai cukup mengejutkan publik Inggris. Anneliese menyebutkan kenaikan beban pajak untuk korporasi masih bisa ditangguhkan selama beberapa tahun ke depan.

Baca Juga:
Dapat Hadiah, Bagaimana Cara Melaporkannya di SPT Tahunan?

"Menkeu fokus pada perubahan kebijakan pajak dengan menempatkan agenda kenaikan pajak langsung. Namun, sebenarnya yang harus dia fokuskan adalah mengamankan basis pajak itu ketika orang kehilangan pekerjaan," terang Anneliese.

Dia menegaskan masih terlalu dini untuk menerapkan kenaikan pajak pada sistem perekonomian yang masih rapuh akibat pandemi. Selain itu, pemerintah juga harus berhitung dengan dampak Brexit bagi roda perekonomian nasional.

"Sekarang terlalu dini untuk menarik dukungan [insentif] atau menerapkan kenaikan pajak ke ekonomi yang rapuh," imbuhnya, seperti dilansir bbc.com. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

18 Maret 2021 | 13:27 WIB

bener nih

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 19 Maret 2024 | 08:58 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Begini Skema Pajak (PPh Pasal 21) pada Bulan Pegawai Terima THR

Senin, 18 Maret 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Dapat Hadiah, Bagaimana Cara Melaporkannya di SPT Tahunan?

Senin, 18 Maret 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Dividen 2023 Bebas Pajak, WP Harus Investasikan Paling Lambat Maret

BERITA PILIHAN
Selasa, 19 Maret 2024 | 09:51 WIB LEBARAN 2024

Menaker Minta Gubernur Ikut Memantau Pencairan THR oleh Perusahaan

Selasa, 19 Maret 2024 | 09:07 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Fitch Pertahankan Credit Rating RI pada BBB dengan Outlook Stabil

Selasa, 19 Maret 2024 | 08:58 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Begini Skema Pajak (PPh Pasal 21) pada Bulan Pegawai Terima THR

Senin, 18 Maret 2024 | 18:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Aktivasi EFIN Tak Harus di KPP Terdaftar, Bisa Cari yang Terdekat

Senin, 18 Maret 2024 | 18:00 WIB KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu PKBE dalam Konsolidasi Barang Ekspor?

Senin, 18 Maret 2024 | 17:30 WIB PENGADILAN PAJAK

Percepat Penyelesaian Sengketa Pajak, Data Analytics Dikembangkan

Senin, 18 Maret 2024 | 17:20 WIB LAPORAN KINERJA SETJEN 2023

Transformasi Sekretariat Pengadilan Pajak, Fokus 5 Hal Ini Tahun Lalu

Senin, 18 Maret 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Dapat Hadiah, Bagaimana Cara Melaporkannya di SPT Tahunan?

Senin, 18 Maret 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Simpanan Emas Bertambah, Isi SPT Perlu Tambah Baris Harta yang Baru

Senin, 18 Maret 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Submit SPT Tahunan Gagal karena Token Tidak Valid, DJP Sarankan Ini