BERITA PAJAK HARI INI

Pemerintah Daerah Perlu Siapkan Rancangan Perda Pajak dan Retribusi

Redaksi DDTCNews | Kamis, 22 September 2022 | 08:34 WIB
Pemerintah Daerah Perlu Siapkan Rancangan Perda Pajak dan Retribusi

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah daerah (pemda) diminta segera menyusun rancangan peraturan daerah (perda) terkait dengan pajak dan retribusi yang sesuai dengan ketentuan dalam UU HKPD. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (22/9/2022).

Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Komaedi mengatakan rancangan peraturan pemerintah (RPP) terkait dengan pajak daerah sedang dibahas dan akan segera diterbitkan. Pemerintah juga menyiapkan template perda yang bisa diadopsi pemda dalam penyusunan rancangan perda.

Template sudah mengacu pada draf RPP yang saat ini sedang dalam pembahasan. Mudah-mudahan segera dikeluarkan. Kalau ada bedanya, saya yakin tidak terlalu jauh," katanya.

Baca Juga:
Penunggak Pajak Kendaraan di Aceh Bakal Dilarang Beli BBM Bersubsidi

Ketika PP sudah terbit, lanjut Komaedi, pemda diharapkan sudah memiliki rancangan perda pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) yang siap untuk dibahas bersama DPRD dan diundangkan.

Selain mengenai RPP pajak daerah, ada pula bahasan terkait dengan perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon hakim agung (CHA) dan CHA ad hoc hak asasi manusia (HAM). Ada pula ulasan ketentuan tentang keberatan bea dan cukai.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Penyusunan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Komaedi mengatakan Undang-Undang (UU) Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) mengamanatkan kepada pemda untuk memiliki perda PDRD terbaru paling lambat pada 5 Januari 2024.

Baca Juga:
Bangunan Seluas 205 m2 Dibangun Sendiri, WP Diminta Fiskus Bayar PPN

Waktu penyusunan perda yang singkat tersebut perlu dimanfaatkan seoptimal mungkin mengingat pada 2023 dan 2024 akan ramai dengan isu-isu pemilu. Simak pula ‘Masih Disusun, RPP KUP Daerah Selaraskan Pajak Daerah dengan UU KUP’. (DDTCNews)

Opsen Pajak MBLB

Opsen atas pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) diharapkan mendorong pemerintah provinsi untuk segera menerbitkan izin atas tambang-tambang MBLB.

Pasalnya, selama ini banyak kegiatan tambang yang tak kunjung diberi izin oleh pemerintah provinsi (pemprov). Akibatnya, petugas pajak dari pemerintah kabupaten/kota (pemkab/pemkot) kesulitan memungut pajak MBLB dari para penambang tersebut.

Baca Juga:
Riset Pajak Masih Dihadapkan Tantangan, Tapi Peluangnya Luas

"Oleh karena itu, ada opsen pajak MBLB agar izin itu menjadi lebih rapi dan tertata serta setiap wajib pajak MBLB itu berizin," ujar Kasubdit Pendapatan Daerah Wilayah I Ditjen Bina Keuangan Daerah Budi Ernawan. (DDTCNews)

Seleksi Calon Hakim Agung

Berdasarkan pada Pengumuman No. 09/PENG/PIM/RH.01.02/09/2022 yang diterbitkan Komisi Yudisial (KY), masyarakat yang ingin mengikuti seleksi CHA dan CHA ad hoc HAM masih berkesempatan untuk melakukan pendaftaran hingga 26 September 2022.

"Dalam rangka memberikan kesempatan lebih luas kepada WNI…, KY memperpanjang batas waktu penerimaan usulan CHA, yang semula berakhir pada 20 September 2022 menjadi 26 September 2022," sebut KY dalam pengumuman tersebut. (DDTCNews)

Baca Juga:
Pengadilan Pajak Ajak Kuasa Hukum Daftar dan Bikin Akun e-Tax Court

Keberatan Bidang Bea dan Cukai

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan PMK 136/2022 yang memuat ketentuan mengenai keberatan di bidang kepabeanan dan cukai. Beleid itu merevisi PMK 51/2017. Revisi dilakukan untuk mengakomodasi perkembangan teknologi dan informasi.

Sama seperti ketentuan yang lama, terhadap 1 penetapan hanya dapat diajukan 1 kali keberatan dalam 1 pengajuan surat keberatan. Namun, Pasal 4 PMK 136/2022 menyebut pengajuan keberatan harus disampaikan secara elektronik, bukan lagi secara manual.

"Keberatan...harus diajukan kepada dirjen secara tertulis yang disampaikan secara elektronik melalui portal Ditjen Bea dan Cukai," bunyi pasal tersebut. (DDTCNews)

Baca Juga:
Debat Capres-Cawapres Digelar 5 Kali, Ini Jadwal dari KPU

Pajak Lebih Tinggi Perusahaan Migas

Sekjen PBB Antonio Guterres kembali menyerukan pengenaan pajak lebih tinggi bagi perusahaan yang bergerak di sektor migas. Guterres mengatakan perusahaan migas harus membayar pajak lebih tinggi karena telah menyebabkan peningkatan polusi di bumi. Menurutnya, kebijakan soal windfall tax pada perusahaan dapat dimulai oleh negara maju.

"Kita perlu meminta pertanggungjawaban dari perusahaan bahan bakar fosil dan semua yang mendukungnya," katanya dalam Sidang Umum PBB. (DDTCNews)

Penghapusan Piutang Daerah

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan PMK 137/2022 yang mengatur soal penghapusan piutang daerah yang tidak dapat diserahkan kepengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Baca Juga:
Omzet Tak Dilaporkan di SPT Tahunan, Pengusaha Diserahkan ke Kejari

Piutang daerah merupakan jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemda dan/atau hak pemda yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

"Piutang daerah…meliputi piutang daerah pada pemerintah daerah, bendahara umum daerah, badan layanan umum daerah; dan piutang retribusi daerah dengan kategori macet yang tak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN," bunyi Pasal 2 PMK 137/2022. (DDTCNews) (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 30 November 2023 | 18:00 WIB PROVINSI ACEH

Penunggak Pajak Kendaraan di Aceh Bakal Dilarang Beli BBM Bersubsidi

Kamis, 30 November 2023 | 16:33 WIB SIMPOSIUM NASIONAL PERPAJAKAN IX

Riset Pajak Masih Dihadapkan Tantangan, Tapi Peluangnya Luas

Kamis, 30 November 2023 | 16:30 WIB PENGADILAN PAJAK

Pengadilan Pajak Ajak Kuasa Hukum Daftar dan Bikin Akun e-Tax Court

BERITA PILIHAN
Kamis, 30 November 2023 | 16:33 WIB SIMPOSIUM NASIONAL PERPAJAKAN IX

Riset Pajak Masih Dihadapkan Tantangan, Tapi Peluangnya Luas

Kamis, 30 November 2023 | 16:30 WIB PENGADILAN PAJAK

Pengadilan Pajak Ajak Kuasa Hukum Daftar dan Bikin Akun e-Tax Court

Kamis, 30 November 2023 | 16:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Target Penerimaan Bea pada Tahun Ini Dinaikkan, Begini Kata DJBC

Kamis, 30 November 2023 | 15:46 WIB PEMILU 2024

Debat Capres-Cawapres Digelar 5 Kali, Ini Jadwal dari KPU

Kamis, 30 November 2023 | 15:29 WIB SURVEI PAJAK DAN POLITIK

Debat Capres: Perlu Topik Cara Dapat Pendanaan, Termasuk Perpajakan

Kamis, 30 November 2023 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pemadanan NIK-NPWP untuk ILAP dengan Data di Atas 1 Juta NPWP Dikebut

Kamis, 30 November 2023 | 14:30 WIB PENGADILAN PAJAK

e-Tax Court Bakal Ciptakan Putusan Pengadilan Pajak yang Konsisten

Kamis, 30 November 2023 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Pemerintah Ingin Standardisasi Tarif Pajak Hiburan untuk Bioskop

Kamis, 30 November 2023 | 13:30 WIB UJI MATERIIL

Uji Materiil Ditolak, MK: Sidang PK Tidak Perlu Dihadiri Para Pihak

Kamis, 30 November 2023 | 13:00 WIB PENGADILAN PAJAK

Ada e-Tax Court, Proses Administrasi Sengketa Hanya Butuh 106 Hari