Review
Kamis, 29 September 2022 | 16:16 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 27 September 2022 | 11:55 WIB
KONSULTASI UU HPP
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 28 September 2022 | 09:39 WIB
KURS PAJAK 28 SEPTEMBER - 04 OKTOBER 2022
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Komunitas
Senin, 03 Oktober 2022 | 16:52 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Senin, 03 Oktober 2022 | 12:25 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Sabtu, 01 Oktober 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase

Pemeriksaan Lapangan dalam Proses Permohonan Tax Allowance

A+
A-
0
A+
A-
0
Pemeriksaan Lapangan dalam Proses Permohonan Tax Allowance

WAJIB pajak badan yang berkeinginan untuk memanfaatkan fasilitas tax allowance, harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dan mengajukan permohonan. Adapun penjelasan mengenai persyaratan untuk memperoleh tax allowance telah diuraikan dalam artikel sebelumnya.

Kemudian, apabila wajib pajak badan telah mengajukan permohonan pemanfaatan fasilitas tax allowance melalui sistem online single submission (OSS), tahapan berikutnya yang harus dilalui ialah proses pemeriksaan lapangan.

Lantas, bagaimanakan ketentuan pemeriksaan lapangan dalam proses permohonan tax allowance?

Baca Juga: Buka Kelas, Kantor Pajak Jelaskan Lagi Aturan PPN Kendaraan Bekas

Secara umum, ketentuan pemeriksaan lapangan dalam proses permohonan tax allowance tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.010/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 11/PMK.010/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (PMK 96/2020).

Namun, dalam PMK 96/2020 tidak disebutkan secara eksplisit mengenai definisi dari pemeriksaan lapangan. Pengertian pemeriksaan lapangan dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021 (PMK 17/2013 jo PMK 18/2021).

Merujuk pada beleid tersebut, pemeriksaan lapangan dapat dipahami sebagai pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak.

Baca Juga: PPh Final Pelayaran Domestik

Lebih lanjut, sesuai Pasal 10 ayat (1) PMK 96/2020, pemanfaatan fasilitas tax allowance ditetapkan berdasarkan pada hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh dirjen pajak. Kegiatan pemeriksaan lapangan yang dimaksud dilaksanakan setelah dirjen pajak menerima permohonan pemanfaatan fasilitas PPh melalui sistem OSS.

Mengacu pada Pasal 10 ayat (3) PMK 96/2020, proses pemeriksaan lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 45 hari kerja sejak surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan kepada wajib pajak, wakil, kuasa, atau pegawai dari wajib pajak.

Adapun proses pemeriksaan lapangan tersebut meliputi 4 kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (5) PMK 96/2020 sebagai berikut. Pertama, penentuan mengenai saat mulai berproduksi komersial.

Baca Juga: PPh Final atas Penghasilan dari Usaha dengan Peredaran Bruto Tertentu

Sebagai informasi, saat mulai berproduksi komersial merupakan saat pertama kali hasil produksi atau jasa dari kegiatan usaha utama dijual atau diserahkan, atau digunakan sendiri untuk proses produksi lebih lanjut. Definisi tersebut merujuk pada Pasal 1 angka 7 PMK 96/2020.

Kedua, pengujian kesesuaian kriteria dan persyaratan untuk memperoleh tax allowance sebagaimana tercantum dalam PP No. 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (PP 78/2019). Dalam memeriksa kesesuaian kriteria dan persyaratan tersebut, dirjen pajak dapat meminta surat rekomendasi dari kementerian atau lembaga pembina sektor wajib pajak.

Ketiga, penghitungan jumlah nilai aktiva tetap berwujud yang digunakan untuk kegiatan usaha utama. Jumlah nilai aktiva tetap berwujud yang ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan ini nantinya akan menjadi dasar penghitungan fasilitas pengurangan penghasilan neto. Keempat, pengujian atas pemenuhan ketentuan mengenai saat pengajuan permohonan fasilitas tax allowance.

Baca Juga: Awasi Perusahaan Penerima Insentif Pajak, Begini Kata Sri Mulyani

Apabila keempat kegiatan pemeriksaan lapangan di atas telah dilaksanakan secara keseluruhan, dirjen pajak dapat menerbitkan keputusan pemanfaatan fasilitas tax allowance. Selain itu, dirjen pajak juga dapat menetapkan nilai aktiva tetap berwujud yang menjadi dasar penghitungan penghasilan neto. Adapun kewenangan dirjen pajak ini sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (9) PMK 96/2020.

Selain itu, berdasarkan pada Pasal 10 ayat (10) PMK 96/2020, untuk detail tata cara pemeriksaan lapangan dilaksanakan sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan, yaitu PMK 17/2013 jo PMK 18/2021. (zaka/kaw)

Baca Juga: Pemberian Fasilitas Perpajakan Disorot BPK, Sri Mulyani Buka Suara

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kelas pajak, tax allowance, kelas tax allowance

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 24 Februari 2022 | 17:07 WIB
TAX ALLOWANCE (7)

Begini Cara Ajukan Permohonan Tax Allowance Secara Luring

Jum'at, 18 Februari 2022 | 16:01 WIB
PPH FINAL (2)

Sejarah Pengaturan PPh Final di Indonesia

Senin, 14 Februari 2022 | 18:03 WIB
TAX ALLOWANCE (6)

Begini Cara Mengajukan Permohonan Tax Allowance Melalui OSS

Sabtu, 12 Februari 2022 | 10:30 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Bakal Tidak Lagi Efektif Diberikan, Nasib Tax Holiday Mulai Dibahas

berita pilihan

Senin, 03 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Perusahaan Modal Ventura?

Senin, 03 Oktober 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Korlantas Sebut Kendaraan yang Tunggak Pajak Bisa Ditilang

Senin, 03 Oktober 2022 | 17:11 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 23 atas Pinjaman Tanpa Bunga

Senin, 03 Oktober 2022 | 17:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

'Email dan NIK Sudah Didaftarkan NPWP' Saat Daftar Online, Ini Artinya

Senin, 03 Oktober 2022 | 16:52 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022

Memanfaatkan Sumber Informasi Terbuka untuk Awasi Kepatuhan Pajak HNWI

Senin, 03 Oktober 2022 | 16:30 WIB
PER-14/PJ/2022

Sudah Ada SPT Masa Unifikasi, Lampiran Formulir 1107 PUT 1 Dihapus

Senin, 03 Oktober 2022 | 16:09 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Wah! Ada Email Blast Lagi dari DJP, WP Diminta Perbarui Data Pribadi

Senin, 03 Oktober 2022 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingat! e-SPT Sudah Ditutup, Pembetulan SPT Tahunan Badan Pakai e-Form

Senin, 03 Oktober 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi: Jangan Sampai Pabriknya Besar-Besar, Tapi Lingkungannya Miskin