Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Pemerhati Fiskal Lintas Profesi Deklarasikan IFC

0
0

JAKARTA, DDTCNews – Sejumlah pemerhati fiskal dari berbagai profesi membentuk perkumpulan terbuka, independen dan nonpartisan bernama Indonesia Fiskal Club (IFC), dengan visi menciptakan tatanan fiskal yang seimbang dengan misi meningkatkan literasi fiskal masyarakat.

Presiden IFC Bastanul Siregar mengatakan para pegiat IFC berasal dari para konsultan pajak, fiskus, local tax fiscus, tax specialist perusahaan, tax lawyer, wartawan, penyidik, akuntan, auditor, ekonom, peneliti, mahasiswa, dosen pajak dan aktivis organisasi nonpemerintah.

“Awalnya tidak mudah menyatukan para profesional dari berbagai bidang itu. Tapi akhirnya kami disatukan oleh visi untuk menciptakan tatanan fiskal yang adil dan seimbang, guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur,” ujarnya dalam deklarasi IFC, di Jakarta, Kamis (27/7).

Baca Juga: Hingga Akhir Juni 2019, Penerimaan Pajak Hanya Tumbuh 3,75%

Serangkaian dengan acara deklarasi itu, IFC juga menggelar Diskusi Publik dan Bedah Buku Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B): Panduan, Interpretasi dan Aplikasi hasil suntingan Darussalam dan Danny Septriadi, dengan menghadirkan 3 panelis kompeten.

Ketiga panelis kompeten tersebut meliputi Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak P.M. John L. Hutagaol, Dosen Senior Perpajakan Internasional Universitas Indonesia Ning Rahayu, dan Kepala Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Fiscal Research B. Bawono Kristiaji.

Bastanul menegaskan buku dan literatur pajak internasional yang dihasilkan oleh para ahli pajak Indonesia masih sangat sedikit dibanding terbitan dari luar negeri. “Buku ini jadi terobosan yang kami harap bisa memprovokasi ahli pajak Indonesia guna memperkuat literasi fiskal kita,” tuturnya.

Baca Juga: Akui Tak Bisa Capai Target, Menkeu Estimasi Shortfall Rp143,3 Triliun

Rencananya, diskusi dan bedah buku yang menjadi program kerja rutin IFC akan dilakukan secara rutin setiap bulan. Adapun program kerja lainnya adalah kegiatan diseminasi dan sosialisasi serta kampanye berbagai isu dan kebijakan fiskal serta keuangan negara.

Program kerja itu berangkat dari tiga misi IFC yakni mendalami dan mendiseminasi kebijakan fiskal dan keuangan negara, mendorong perbaikan keijakan fiskal dan keuangan negara yang adil dan seimbang, serta mengurangi asimetri informasi dan memperkuat literasi fiskal masyarakat.

Dalam kesempatan sama, Pemimpin Redaksi Beritapajak.com Parwito Suripto mengatakan sebagai sebuah forum yang heterogen, IFC bisa menjadi mitra strategis perumus kebijakan fiskal untuk menguji sekaligus mendapat respons awal atas berbagai kebijakan.

Baca Juga: Pendapatan Masih Seret, Ini Kinerja APBN 2019 Hingga Akhir Juni

“Organisasi yang ada hampir semuanya berbasis profesi alias homogen. Saya tahu persis, tidak mudah menyatukan berbagai profesional ini untuk duduk satu meja. Saya lihat IFC ini pegiatnya didominasi usia 30-40 tahun, sangat produktif. Ini sesuatu yang positif,” tegas Parwito. (Amu/Gfa)

“Awalnya tidak mudah menyatukan para profesional dari berbagai bidang itu. Tapi akhirnya kami disatukan oleh visi untuk menciptakan tatanan fiskal yang adil dan seimbang, guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur,” ujarnya dalam deklarasi IFC, di Jakarta, Kamis (27/7).

Baca Juga: Hingga Akhir Juni 2019, Penerimaan Pajak Hanya Tumbuh 3,75%

Serangkaian dengan acara deklarasi itu, IFC juga menggelar Diskusi Publik dan Bedah Buku Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B): Panduan, Interpretasi dan Aplikasi hasil suntingan Darussalam dan Danny Septriadi, dengan menghadirkan 3 panelis kompeten.

Ketiga panelis kompeten tersebut meliputi Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak P.M. John L. Hutagaol, Dosen Senior Perpajakan Internasional Universitas Indonesia Ning Rahayu, dan Kepala Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Fiscal Research B. Bawono Kristiaji.

Bastanul menegaskan buku dan literatur pajak internasional yang dihasilkan oleh para ahli pajak Indonesia masih sangat sedikit dibanding terbitan dari luar negeri. “Buku ini jadi terobosan yang kami harap bisa memprovokasi ahli pajak Indonesia guna memperkuat literasi fiskal kita,” tuturnya.

Baca Juga: Akui Tak Bisa Capai Target, Menkeu Estimasi Shortfall Rp143,3 Triliun

Rencananya, diskusi dan bedah buku yang menjadi program kerja rutin IFC akan dilakukan secara rutin setiap bulan. Adapun program kerja lainnya adalah kegiatan diseminasi dan sosialisasi serta kampanye berbagai isu dan kebijakan fiskal serta keuangan negara.

Program kerja itu berangkat dari tiga misi IFC yakni mendalami dan mendiseminasi kebijakan fiskal dan keuangan negara, mendorong perbaikan keijakan fiskal dan keuangan negara yang adil dan seimbang, serta mengurangi asimetri informasi dan memperkuat literasi fiskal masyarakat.

Dalam kesempatan sama, Pemimpin Redaksi Beritapajak.com Parwito Suripto mengatakan sebagai sebuah forum yang heterogen, IFC bisa menjadi mitra strategis perumus kebijakan fiskal untuk menguji sekaligus mendapat respons awal atas berbagai kebijakan.

Baca Juga: Pendapatan Masih Seret, Ini Kinerja APBN 2019 Hingga Akhir Juni

“Organisasi yang ada hampir semuanya berbasis profesi alias homogen. Saya tahu persis, tidak mudah menyatukan berbagai profesional ini untuk duduk satu meja. Saya lihat IFC ini pegiatnya didominasi usia 30-40 tahun, sangat produktif. Ini sesuatu yang positif,” tegas Parwito. (Amu/Gfa)

Topik : IFC, buku P3B, fiskal
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 08 Juli 2019 | 18:02 WIB
TRANSFER PRICING
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 13 Maret 2019 | 12:39 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 11:29 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Selasa, 09 Oktober 2018 | 19:27 WIB
PERTEMUAN TAHUNAN IMF-BANK DUNIA
Jum'at, 12 April 2019 | 11:51 WIB
PEREKONOMIAN GLOBAL
Jum'at, 23 September 2016 | 17:01 WIB
PEMERIKSAAN BPK
Selasa, 29 Januari 2019 | 11:54 WIB
KEBIJAKAN CUKAI