Fokus
Literasi
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 13 Januari 2022 | 16:37 WIB
TAX ALLOWANCE (3)
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Pembahasan Konsensus Pajak Ekonomi Digital Masih Alot, Ini Kata DJP

A+
A-
2
A+
A-
2
Pembahasan Konsensus Pajak Ekonomi Digital Masih Alot, Ini Kata DJP

Rapat TFDE melalui Zoom pada Rabu (8/4/2020). (foto: dokumentasi Direktur Perpajakan Internasional DJP)

JAKARTA, DDTCNews – Pembahasan mengenai pemajakan terhadap ekonomi digital yang berada di bawah koordinasi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) masih alot.

Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak (DJP) John Hutagaol menyebut silang pendapat antara negara maju dan negara berkembang masih terasa dalam rapat Task Force on the Digital Economy (TFDE). Hal tersebut membuat proses perumusan konsensus masih berlangsung dinamis hingga saat ini.

“Pada pembahasan setiap isu masih tampak perbedaan kepentingan antara negara-negara maju dengan negara-negara emerging maupun negara-negara berkembang,” katanya, Jumat (10/4/2020).

Baca Juga: Negara Uni Eropa Punya 3 Skema Adopsi Pajak Minimum Global, Apa Saja?

John menuturkan perbedaan kepentingan terjadi hampir pada setiap isu. Salah satunya tekait batasan omzet konsolidasi global yang dapat dikenakan pajak digital. Penentuan ambang batas masih menjadi pembahasan alot karena memuat kepentingan negara domisili dan negara pasar dari layanan digital.

Selain itu, perbedaan kepentingan juga terlihat dalam penggunaan penggunaan segmentasi laporan keuangan, kompensasi kerugian, dan laba residu. Pada kondisi tersebut, posisi DJP sebagai perwakilan Indonesia kembali kepada semangat pemajakan entitas digital yang harus sederhana sehingga tidak menimbulkan kerumitan dalam penerapannya.

“Kami ingatkan bahwa unified approach harus sederhana dalam penerapannya sehingga tidak menimbulkan kompleksitas baik bagi otoritas pajak maupun pelaku usaha digital," paparnya.

Baca Juga: DJP Mulai Kirim Email Blast Soal PPS ke Wajib Pajak, Begini Isinya

Menurut John segementasi kepentingan negara dalam perumusan konsensus global terbagi dalam tiga kubu. Pertama, negara domisili, tempat perusahan seperti Google dan Amazon berasal. Kubu ini identik dengan kepentingan Amerika Serikat.

Kedua, negara pasar, tempat perusahan digital beroperasi dan mendapatkan keuntungan. Kelompok negara ini antara lain Indonesia, India, dan lainnya. Ketiga, negara yang menjadi tempat Intellectual Property (IP) perusahaan ekonomi digital terdaftar.

“Perlu suatu model fairness dalam pembagian hak pemajakan (nexus) antara negara domisili dengan negara-negara pasar dan negara-negara tempat IP terdaftar. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum, terutama bila timbul sengketa pajak,” imbuhnya.

Baca Juga: Jelang Konsensus Global, Inggris Bakal Kenakan Pajak Minimum Sendiri

Di Indonesia sendiri, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.1/2020 yang didalamnya juga memuat pemajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Selain pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh), pemerintah memperkenalkan pajak transaksi elektronik (PTE). PTE dikenakan kepada pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, dan/atau penyelenggara PMSE luar negeri yang tidak dapat ditetapkan sebagai bentuk usaha tetap (BUT). (kaw)

Baca Juga: Sejumlah Insentif Pajak Temporer Bakal Disetop, Ini Alasan Pemerintah
Topik : pajak digital, ekonomi digital, OECD, G20, konsensus global, DJP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 13 Januari 2022 | 10:31 WIB
TIPS PAJAK

Cara Lapor SPT Tahunan 1770SS untuk Pensiunan PNS, TNI, dan Polri

Selasa, 11 Januari 2022 | 18:03 WIB
PELAPORAN SPT

Anda Lapor SPT Status Kurang Bayar? Buat Kode Billing Lewat Sini

Selasa, 11 Januari 2022 | 13:30 WIB
PER-26/PJ/2021

DJP Terbitkan Aturan Pemungutan Bea Meterai Bila Terjadi Gagal Sistem

Selasa, 11 Januari 2022 | 13:00 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Adopsi Pajak Minimum Global, Pemerintah Siapkan PP Hingga PMK

berita pilihan

Senin, 17 Januari 2022 | 16:30 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Negara Uni Eropa Punya 3 Skema Adopsi Pajak Minimum Global, Apa Saja?

Senin, 17 Januari 2022 | 16:25 WIB
CERITA DAN HUMOR PAJAK

Urutin Dokumen, Bukan Urutin yang Lain!

Senin, 17 Januari 2022 | 16:00 WIB
ANGKA KEMISKINAN

BPS: Jumlah Penduduk Miskin September 2021 Capai 26,5 Juta Orang

Senin, 17 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Mulai Kirim Email Blast Soal PPS ke Wajib Pajak, Begini Isinya

Senin, 17 Januari 2022 | 14:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Enam Kondisi Bukti Pot/Put Unifikasi Tetap Perlu Dibuat

Senin, 17 Januari 2022 | 13:57 WIB
PMK 186/2021

Terbit PMK Baru Soal Pengawasan Akuntan Publik, Ini yang Diatur

Senin, 17 Januari 2022 | 13:51 WIB
KEBIJAKAN MONETER

Turun, Utang Luar Negeri Indonesia Rp5.965 Triliun Per November 2021