KEPATUHAN PAJAK

Pelaporan SPT WP OP Nonkaryawan Meningkat, Apa Sebabnya?

Redaksi DDTCNews | Jumat, 15 Maret 2019 | 10:07 WIB
Pelaporan SPT WP OP Nonkaryawan Meningkat, Apa Sebabnya?

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Tinggal dua minggu jelang tenggat penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan untuk orang pribadi. WP OP nonkaryawan dinilai telah menunjukan performa paling impresif.

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak (DJP) Yon Arsal mengatakan hingga Rabu (13/3/2019) sudah ada sebanyak 5,97 juta Surat Pemberitahuan (SPT) yang masuk. Bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu maka pelaporan SPT tumbuh sebesar 10,7%.

“Pertumbuhan terbesar itu yang ada di SPT OP yang polos-polos. Polos itu maksudnya yang bukan pekerja. Itu pertumbuhannya sekitar 17%,” katanya di Kantor Pusat DJP, Kamis (14/3/2019).

Baca Juga:
Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Yon menyebutkan dua minggu terakhir jelang akhir Maret, secara musimannya, akan ada peningkatan cukup signifikan dari setoran SPT. Dalam periode waktu tersebut, otoritas pajak menyebut sebanyak 10 juta SPT dapat terhimpun.

Dengan demikian, target kepatuhan formal sebesar 85% atau 15,5 juta SPT diharapkan dapat terpenuhi tahun ini. Adapun WP yang wajib menyampaikan SPT tahun ini sebanyak 18,3 juta WP, baik orang pribadi maupun badan.

“Kalau tahun lalu sekitar 10 juta SPT bisa kita kumpulkan sampai Maret. Sampai akhir Maret nanti orang pribadi itu mungkin 9-10 juta bisa dikumpulkan,” tandasnya.

Baca Juga:
Tinggal 4 Hari, DJP: WP Badan Jangan Sampai Telat Lapor SPT Tahunan

Dia menambahkan membaiknya performa pelaporan SPT OP pada tahun ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor tersebut adalah adalah adanya kepatuhan peserta tax amnesty yang sudah lebih baik dibandingkan dengan nonpeserta tax amnesty.

“Kalau kita lihat, yang pasti salah satunya ini dampak dari kepatuhan sukarela yang semakin meningkat. Kita cermati kepatuhan peserta TA [tax amnesty] dalam lapor SPT itu 90%, sedangkan non-TA 71%. Ini yang akan kita jadikan benchmark untuk mendorong partisipasi yang lebih baik,” jelas Yon. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 13:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tinggal 4 Hari, DJP: WP Badan Jangan Sampai Telat Lapor SPT Tahunan

Jumat, 26 April 2024 | 13:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Perpanjangan SPT Tahunan, DJP: Tak Dibatasi Alasan Tertentu

Jumat, 26 April 2024 | 11:47 WIB KONSULTASI PAJAK

Ada NITKU, NPWP Cabang Tidak Berlaku Lagi?

BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara