Review
Senin, 01 Juni 2020 | 10:22 WIB
ANALISIS PAJAK
Sabtu, 30 Mei 2020 | 14:47 WIB
PERSPEKTIF
Jum'at, 29 Mei 2020 | 05:58 WIB
Seri Tax Control Framework (11)
Kamis, 28 Mei 2020 | 05:22 WIB
Seri Tax Control Framework (10)
Fokus
Data & alat
Rabu, 27 Mei 2020 | 15:03 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase

Pelaksanaan Insentif Pajak dan Beleid Baru Jadi Perhatian Publik

A+
A-
1
A+
A-
1
Pelaksanaan Insentif Pajak dan Beleid Baru Jadi Perhatian Publik

Ilustrasi Gedung Ditjen Pajak

JAKARTA, DDTCNews—Pelaksanaan insentif pajak virus Corona atau Covid-19 dan diterbitkannya sejumlah beleid perpajakan baru menjadi perhatian publik sepanjang pekan ini (18-22 Mei)

Insentif pajak yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 44/2020 masih menjadi perhatian dalam beberapa pekan terakhir ini. Wajib pajak juga berbondong-bondong memanfaatkan insentif tersebut.

Salah satu pelaksanaan insentif pajak yang disorot antara lain perihal pelaporan realisasi. Pada Rabu (20/5/2020), menjadi batas akhir pelaporan realisasi insentif PPh Final UMKM ditanggung pemerintah (DTP) dan PPh Pasal 21 DTP untuk masa pajak April 2020.

Baca Juga: Buat Warga Tangerang! Diskon dan Pemutihan Pajak PBB Dimulai

Khusus UMKM, wajib pajak tidak dapat memanfaatkan insentif PPh final DTP jika tidak menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan insentif. Ini berlaku meskipun wajib pajak UMKM itu telah memperoleh surat keterangan PP 23/2018.

Karena tidak dapat memanfaatkan insentif, wajib pajak harus menyetorkan PPh final sebesar 0,5% atas penghasilan dari usaha yang dikenai PPh final berdasarkan PP 23/2018.

Selain penghasilan yang dikenakan PPh final, wajib pajak harus membayar sesuai ketentuan umum PPh, serta dikenai sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Baca Juga: Jika Pemanfaatan Insentif Pajak Terlalu Rumit, Masihkah WP Berminat?

Di sisi lain, sejumlah beleid perpajakan baru juga terbit sepanjang pekan ini di antaranya keputusan direktur-jenderal pajak yang memuat penerbitan NPWP baru dan/atau pengukuhan PKP bagi instansi pemerintah secara jabatan.

Keputusan yang dimaksud adalah Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-237/PJ/2020. Keputusan yang tetapkan Dirjen Pajak Suryo Utomo ini mulai berlaku pada 13 Mei 2020. Keputusan ini terdiri dari 3.055 halaman dengan 3.051 halaman diantaranya adalah lampiran.

Dirjen Pajak juga merilis beleid mengenai penyesuaian ketentuan prosedur administrasi nomor pokok wajib pajak (NPWP), sertifikat elektronik, dan pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP).

Baca Juga: Ini Delapan Strategi BPK Audit Anggaran Penanganan Covid-19

Penyesuaian ketentuan tersebut diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-27/PJ/2020 (SE-27/2020). SE ini diterbitkan sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Dirjen Pajak No.PER-04/PJ/2020 (PER-04/2020) dan mulai berlaku pada 13 Maret 2020.

Berita pajak pilihan lainnya sepanjang pekan ini.

DJP Juga Awasi Pemanfaatan Insentif Diskon 30% Angsuran PPh Pasal 25
Tidak hanya insentif PPh final ditanggung pemerintah (DTP) untuk UMKM dan PPh Pasal 21 DTP, pemanfaatan insentif pembebasan PPh Pasal 22 lmpor dan diskon 30% angsuran PPh Pasal 25 juga diawasi oleh Ditjen Pajak (DJP).

Baca Juga: Pemerintah Siapkan Diskon Pajak Penghasilan 25%-75% Untuk UMKM

Pengawasan itu diatur dalam Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak No. SE-29/PJ/2020. Sama seperti pengawasan PPh Pasal 21 DTP, DJP bisa menerbitkan surat tagihan pajak untuk menagih kekurangan pembayaran PPh Pasal 22 atau Pasal 25 terutang.

Pengawasan dimulai ketika wajib pajak telah memanfaatkan insentif pajak. Kemudian, berdasarkan data dan/atau informasi yang menunjukkan keadaaan sebenarnya, pemberi kerja tidak termasuk KLU dalam lampiran PMK 44/2020 atau tidak termasuk perusahaan yang mendapatkan fasilitas KITE, izin penyelenggara kawasan berikat, izin pengusaha kawasan berikat, atau izin PDKB.

Duh, Penerimaan Pajak Per Akhir April 2020 Masih Turun 3,1%
Realisasi penerimaan pajak hingga akhir April 2020 masih tercatat turun 3,1% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Penurunan tersebut tercatat lebih dalam dibandingkan dengan akhir bulan sebelumnya 2,5%.

Baca Juga: Pelaporan Insentif Pajak dan Kebijakan WFH Fiskus Jadi Terpopuler

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak hingga akhir April 2020 senilai Rp376,7 triliun atau 30,0% terhadap target APBN 2020 yang sudah diubah senilai Rp1.254,1 triliun.

Sebagai perbandingan, realisasi penerimaan pajak selama empat bulan pertama pada 2019 tercatat senilai Rp388,7 triliun atau 24,6% terhadap target Rp1.577,6 triliun. Performa tersebut sekaligus tercatat mengalami pertumbuhan 1,5%.

Resmi, Perpu 1/2020 Ditetapkan Jadi Undang-Undang
Setelah disahkan dalam rapat paripurna DPR pada Selasa (12/5/2020), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1/2020 akhirnya resmi ditetapkan sebagai undang-undang.

Baca Juga: DJP: Insentif Pajak Ditanggung Pemerintah Belum Banyak Dipakai UMKM

Penetapan itu dilakukan dengan penerbitan Undang-Undang (UU) No. 2/2020. UU yang teken Presiden Joko Widodo pada 16 Mei 2020 ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu pada 18 Mei 2020.

“Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 … ditetapkan menjadi undang-undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini,” demikian penggalan bunyi pasal 1 UU No.2/2020.

Masa Berlaku SK Pemusatan Tempat PPN Terutang Diperpanjang Otomatis
Ditjen Pajak (DJP) secara otomatis memperpanjang masa berlaku surat keputusan pemusatan tempat pajak pertambahan nilai (PPN) terutang yang berakhir pada masa pajak Maret—Juli 2020.

Baca Juga: Pengusaha Minta Insentif Pajak Diperluas, Ini Kata DJP

Perpanjangan waktu secara otomatis ini disampaikan Ditjen Pajak melalui Pengumuman No. PENG-5/PJ.09/2020 tentang Pengumuman Perpanjangan Masa Berlaku Surat Keputusan Pemusatan Tempat PPN Terutang.

Perpanjangan waktu diberikan untuk surat keputusan tentang persetujuan pemusatan tempat PPN terutang yang paling lambat disampaikan pemberitahuan perpanjangan pada Januari 2020—Mei 2020, dengan masa berlaku pemusatan berakhir pada masa pajak Maret 2020—Juli 2020.

Pemerintah Buka Ruang Perpanjangan Waktu Pemberian Insentif Pajak
Pemerintah membuka ruang untuk memperluas cakupan dan memperpanjang durasi pemberian insentif pajak sebagai respons adanya pandemi Covid-19 dengan menambah alokasi anggaran insentif.

Baca Juga: Pengusaha Minta Insentif Pajak PPh Pasal 25 Ditinjau Ulang

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ada cadangan tambahan PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) senilai Rp14 triliun serta cadangan dan stimulus lainnya Rp26 triliun.

Hal ini secara otomatis mengerek nilai total anggaran insentif pajak menjadi Rp123,01 triliun dari alokasi anggaran sebelumnya sebesar Rp63,01 triliun. (rig)

Baca Juga: Dana Stimulus Ditambah, 4 Sektor Usaha Ini Jadi Prioritas
Topik : berita pajak sepekan, insentif pajak, covid-19
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 26 Mei 2020 | 10:48 WIB
KONSULTASI
Selasa, 26 Mei 2020 | 10:35 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 11:00 WIB
TIPS PAJAK UMKM
Senin, 25 Mei 2020 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
berita pilihan
Senin, 01 Juni 2020 | 14:56 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Senin, 01 Juni 2020 | 14:24 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 01 Juni 2020 | 12:52 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 01 Juni 2020 | 11:02 WIB
PELAYANAN PAJAK
Senin, 01 Juni 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Senin, 01 Juni 2020 | 10:41 WIB
HARI PANCASILA
Senin, 01 Juni 2020 | 10:33 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Senin, 01 Juni 2020 | 10:22 WIB
ANALISIS PAJAK