BERITA TERKINI
Ilustrasi.
HANOI, DDTCNews - Majelis Nasional atau parlemen Vietnam telah menyetujui perpanjangan periode pemangkasan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) pada semester I/2024.
Parlemen Vietnam menyatakan pemotongan tarif PPN sebesar 2 poin persen diberikan untuk sektor tertentu. Persetujuan pemotongan tarif PPN diberikan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pada tahun depan.
"Majelis Nasional dalam sesi terakhir sidang ke-6 mencapai keputusan untuk mempertahankan stimulus fiskal mulai tanggal 1 Januari hingga 30 Juni 2024," bunyi keterangan Majelis Nasional, dikutip pada Jumat (1/12/2023).
Majelis Nasional menyetujui usulan pemerintah soal perpanjangan pemotongan PPN dari 10% menjadi 8%. Kemenkeu menyatakan perpanjangan periode PPN 8% diperlukan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
Kebijakan PPN 8% juga sedang berlaku pada periode Juli hingga Desember 2023. PPN bertarif 8% dikenakan atas semua barang dan jasa, kecuali barang dan jasa tertentu.
Penurunan tarif PPN tidak akan diberikan pada beberapa sektor usaha termasuk perbankan dan keuangan, real estat, pertambangan, bahan kimia, dan asuransi. Alasannya, sektor-sektor usaha tersebut dinilai tidak membutuhkan insentif PPN untuk tumbuh.
Apabila PPN 8% diterapkan pada semester I/2023, pemerintah mengestimasi penerimaan yang hilang mencapai VND25 triliun atau sekitar Rp16,04 triliun.
Pemerintah pun diperintahkan melaksanakan kebijakan penurunan tarif PPN ini dan melaporkan hasilnya kepada parlemen.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Ho Duc Phoc menegaskan keseimbangan fiskal tetap terjaga meski ada kebijakan pemotongan tarif PPN. Dengan APBN yang sehat, pemerintah akan dapat mendukung pemulihan ekonomi di Vietnam.
"Sumber utama penerimaan negara tetaplah dari aktivitas produksi dan dunia usaha, terutama untuk pengumpulan dalam negeri," ujarnya dilansir vietnamnews.vn. (sap)
