AUSTRALIA

Parlemen Setujui Pemotongan Pajak Rp528,3 Triliun

Dian Kurniati | Minggu, 11 Oktober 2020 | 15:00 WIB
Parlemen Setujui Pemotongan Pajak Rp528,3 Triliun

Ilustrasi. Bagian dari bar dan restoran terapung yang tutup terlihat di sepanjang Sungai Yarra saat kota beroperasi dalam keadaan terkunci sebagai reaksi terhadap wabah penyakit virus korona (COVID-19) di Melbourne, Australia, Rabu (9/9/2020). ANTARA FOTO/AAP Image/James Ross via REUTERS/NZ/djo

CANBERRA, DDTCNews – Parlemen Australia menyetujui usulan Perdana Menteri Scott Morrison untuk memberikan potongan pajak senilai total AU$50 miliar atau Rp528,3 triliun pada tahun anggaran 2020-2021.

Morrison mengatakan insentif pajak tersebut akan dinikmati sekitar 11 juta warga Australia. Menurutnya, pemerintah telah membuat undang-undang mengenai keringanan pajak penghasilan untuk memulihkan ekonomi setelah pandemi virus Corona.

"Ini adalah perubahan nyata. Ini adalah anggaran yang akan berdampak nyata pada warga Australia saat kami keluar dari resesi Covid-19 ini," katanya, Jumat (9/10/2020).

Baca Juga:
Sri Mulyani Ungkap Peran Kebijakan Fiskal untuk Dukung Industri Migas

Parlemen menyetujui pemberian pemotongan pajak tersebut dalam waktu 3 hari setelah APBN Australia diumumkan Selasa (6/10/2020). Kelompok oposisi juga memberikan dukungan untuk pemberian insentif tersebut.

Morrison mengatakan pemberian insentif pajak berlaku untuk wajib pajak badan dan orang pribadi. Dia berharap pemberian insentif tersebut akan mendorong investasi yang pada gilirannya berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi Australia.

Menurut Morrison, bisnis yang terkena dampak pandemi virus Corona saat ini masih perlu menunggu bertahun-tahun untuk dapat kembali ke profitabilitasnya. Oleh karena itu, negara ikut membantu pemulihan dunia bisnis setelah mereka membayar pajak dari keuntungan sebelum pandemi merebak.

Baca Juga:
Kurs Pajak Terbaru: Dolar AS Berlanjut Menguat Atas Rupiah

"[Itu] berarti mereka akan bangkit kembali lebih cepat. Mereka dapat mempertahankan lebih banyak orang yang dipekerjakannya. Mereka dapat berinvestasi lebih banyak. Mereka dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja," ujarnya.

Menteri Keuangan Josh Frydenberg sebelumnya mengatakan pemotongan pajak penghasilan akan terealisasi dalam beberapa pekan mendatang.

Sementara itu, seperti dilansir news.co.au, pemimpin Partai Buruh Anthony Albanese berjanji akan mengupayakan pemangkasan biaya perawatan anak. Hal ini dilakukan agar partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat sekaligus mengurangi biaya bagi mereka yang berpenghasilan menengah. (kaw)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 20 September 2023 | 15:41 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Sri Mulyani Ungkap Peran Kebijakan Fiskal untuk Dukung Industri Migas

Rabu, 20 September 2023 | 09:23 WIB KURS PAJAK 20 SEPTEMBER 2023 - 26 SEPTEMBER 2023

Kurs Pajak Terbaru: Dolar AS Berlanjut Menguat Atas Rupiah

Senin, 18 September 2023 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Fasilitas Supertax Deduction Litbang Punya Efek ke Ekonomi, Kok Bisa?

Senin, 18 September 2023 | 11:30 WIB KOTA KEDIRI

Pemkot Perpanjang Pemutihan Berbagai Jenis Pajak Daerah

BERITA PILIHAN
Selasa, 26 September 2023 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Bakal Tambah Jumlah WP yang Harus Laporkan Keuangan Berbasis XBRL

Selasa, 26 September 2023 | 16:39 WIB LAYANAN PAJAK

Ditjen Pajak Sediakan Layanan WA-bot UMKM

Selasa, 26 September 2023 | 16:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Sebut Pajak Karbon Masih Dibahas dengan Kemenkeu

Selasa, 26 September 2023 | 16:15 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Kiriman Dokumen dari Luar Negeri Kena Bea Masuk? Simak Aturannya

Selasa, 26 September 2023 | 16:12 WIB DITJEN PAJAK

DJP Luncurkan Layanan Chatbot Pajak, Sudah Coba?

Selasa, 26 September 2023 | 16:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Evaluasi Raperda Pajak Daerah, Ini Catatan Kemenkeu untuk Pemda

Selasa, 26 September 2023 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

BEI Sediakan 4 Skema Perdagangan Karbon di IDXCarbon

Selasa, 26 September 2023 | 14:47 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Cukai Minuman Manis Bakal Berlaku 2024, Pemerintah Kebut Aturannya

Selasa, 26 September 2023 | 14:45 WIB LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2023

Perluasan Basis Pajak dan Pemanfaatan Teknologi untuk Kerek Tax Ratio

Selasa, 26 September 2023 | 14:37 WIB PENERIMAAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Penerimaan Diproyeksi Shortfall, Bea Cukai: Yang Penting Visi Berjalan