KEBIJAKAN PAJAK

Pandemi Pertegas PR Indonesia untuk Lakukan Reformasi Pajak

Muhamad Wildan | Jumat, 03 September 2021 | 13:47 WIB
Pandemi Pertegas PR Indonesia untuk Lakukan Reformasi Pajak

Partner of Tax Research & Training Services DDTC B. Bawono Kristiaji. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Pandemi Covid-19 semakin mempertegas pentingnya reformasi pajak guna menciptakan iklim penerimaan yang lebih optimal.

Partner of Tax Research & Training Services DDTC B. Bawono Kristiaji mengatakan reformasi pajak merupakan agenda yang tergolong urgen untuk dijalankan. Urgensi dari reformasi pajak makin kentara setelah pandemi Covid-19 melanda Indonesia.

"[Reformasi pajak] bukan hanya urgen akibat pandemi, tapi pandemi ini mempercepat atau membuat kita semua tersadar bahwa kita punya PR fundamental yang sangat besar yaitu di sektor pajak," ujar Bawono dalam program Tax Time yang disiarkan oleh CNBC Indonesia, Jumat (3/9/2021).

Baca Juga:
Jangan Diabaikan, Link Aktivasi Daftar NPWP Online Cuma Aktif 24 Jam

Seperti diketahui, kinerja penerimaan pajak Indonesia dalam beberapa tahun terakhir masih belum optimal. Tak hanya memaksa pemerintah meningkatkan defisit anggaran, pandemi Covid-19 turut memunculkan urgensi konsolidasi fiskal demi penerimaan pajak yang lebih baik.

Bawono mengatakan pada masa awal pandemi, hampir semua negara di dunia melakukan ekspansi fiskal melalui pemberian insentif. Tren serupa juga terjadi di Indonesia.

Memasuki 2021, ujar Bawono, mulai tampak adanya tren pembalikan dengan munculnya kebijakan kenaikan tarif pajak dan pengenaan jenis pajak baru di berbagai negara. "Banyak negara yang melihat ada risiko fiskal yang harus dikelola, ada daya tahan anggaran yang terbatas. Akhirnya instrumen pajaknya juga sudah mulai untuk bagaimana cara mengoptimalkan penerimaan," ujar Bawono.

Baca Juga:
Jelang Deadline, DJP Ingatkan WP Segera Sampaikan SPT Tahunan Badan

Berbaliknya tren fiskal ini juga tercermin melalui bergulirnya pembahasan Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Pada RUU KUP, pemerintah mengusulkan sejumlah klausul yang berpotensi meningkatkan penerimaan seperti peningkatan tarif PPN dari 10% menjadi 12%, pengurangan barang dan jasa yang dikecualikan dari PPN, skema PPN multitarif, penambahan bracket PPh orang pribadi, hingga pemberlakuan alternative minimum tax (AMT) dan general anti avoidance rule (GAAR).

Reformasi pajak yang diusung pemerintah pada RUU KUP ini memang tak akan serta merta meningkatkan tax ratio dalam waktu singkat. Sebagaimana yang tercermin pada tren global dan krisis-krisis sebelumnya, penerimaan pajak cenderung pulih lebih lambat bila dibandingkan dengan pemulihan ekonomi.

Meski demikian, Bawono mengatakan RUU KUP memberikan harapan untuk perbaikan tax ratio secara jangka menengah. Sepanjang policy gap dan compliance gap dapat ditindaklanjuti, Indonesia berpeluang untuk meningkatkan tax ratio menuju 14,4% dari PDB.

"Dari sisi kepatuhan akan diatasi dengan pengembangan digitalisasi sistem administrasi pajak. Dari sisi kebijakan sudah ada UU Cipta Kerja dan RUU KUP. Jadi kalau ketiga instrumen tersebut hadir on time, menurut saya optimisme untuk 14,4% itu ada titik cerah," ujar Bawono. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

08 September 2021 | 23:00 WIB

Semoga reformasi pajak dapat segera terealisasi demi peningkatan perekonomian nasional.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 19 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jangan Diabaikan, Link Aktivasi Daftar NPWP Online Cuma Aktif 24 Jam

Jumat, 19 April 2024 | 10:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Jelang Deadline, DJP Ingatkan WP Segera Sampaikan SPT Tahunan Badan

Kamis, 18 April 2024 | 15:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Buat Surat Pernyataan Wajib Pajak Non-Efektif

Rabu, 17 April 2024 | 12:30 WIB LAYANAN PAJAK

Lupa EFIN, Wajib Pajak Bisa Manfaatkan Tiga Saluran Ini

BERITA PILIHAN
Jumat, 19 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT atas Makanan dan Minuman?

Jumat, 19 April 2024 | 17:45 WIB KEANGGOTAAN FATF

PPATK: Masuknya Indonesia di FATF Perlu Diikuti Perbaikan Kelembagaan

Jumat, 19 April 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Meski Tidak Lebih Bayar, WP Tetap Bisa Diperiksa Jika Status SPT Rugi

Jumat, 19 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Segera Bentuk Satgas Pemberantasan Judi Online

Jumat, 19 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jangan Diabaikan, Link Aktivasi Daftar NPWP Online Cuma Aktif 24 Jam

Jumat, 19 April 2024 | 15:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Kring Pajak Jelaskan Syarat Piutang Tak Tertagih yang Dapat Dibiayakan

Jumat, 19 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Persilakan WP Biayakan Natura Asal Penuhi 3M