Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

PAN Minta Pajak Diskotik dan Karaoke Jadi 40%

0
0

JAKARTA, DDTCNews – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD DKI Jakarta mendorong Pemprov DKI Jakarta mengkaji lagi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pajak Hiburan. Fraksi PAN meminta agar tarif pajak diskotik dan seterusnya dinaikkan menjadi 40% dari sebelumnya 25%.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 7 poin (10) Perda Nomor 10/2015. Ketentuan itu menyebutkan tarif pajak untuk diskotik, karaoke, klab malam, pub, bar, musik hidup (live music), musik dengan Disc Jockey dan sejenisnya sebesar 25%.

“Kami akan mendorong Pemprov DKI Jakarta menaikkan pajak hiburan dari 25% menjadi 40%. Peningkatan tarif dari 25% menjadi 40% tersebut sangat penting untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD),” ungkap Ketua Fraksi PAN DKI Jakarta Lukmanul Hakim, Minggu (6/10/2019).

Baca Juga: Wajib Pajak Tunggak PBB Rp4,4 Miliar, Dipasang Plang

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif pajak hiburan ditetapkan 35%. Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, paling tinggi 75%.

Lukmanul menambahkan kenaikan tarif pajak diskotek itu diperlukan karena setoran pajak hiburan selama ini belum optimal. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta perlu lebih memaksimalkan pengawasan dan peningkatan tarif pajak terhadap para wajib pajak liburan.

Ia menjelaskan pajak sektor hiburan memang harus menjadi perhatian serius. Pasalnya jasa hiburan di Jakarta telah berkembang sangat pesat. Dengan demikian, pengawasannya juga harus ditingkatkan supaya dapat meningkatkan PAD Jakarta.

Baca Juga: Pemprov DKI Resmi Naikkan Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Menurutnya, APBD DKI Jakarta 2019 menargetkan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor Rp8,8 triliun, pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) Rp5,4 triliun, pajak hotel Rp1,8 triliun, pajak restoran Rp3,55 triliun, pajak hiburan Rp900 miliar, dan pajak reklame Rp1,05 triliun.

Dari target tersebut terlihat target pajak hiburan lebih rendah daripada pajak kendaraan bermotor, BBN-KB, hotel, restoran, maupun pajak reklame. Padahal, pajak hiburan memiliki potensi karena saat ini tempat hiburan sedang berkembang pesat.

Lukmanul juga mengingatkan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk mengawasi pembayaran pajak terutama sektor hiburan. Pasalnya, masih banyak wajib pajak sektor hiburan yang tidak menaati aturan dan melakukan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu.

Baca Juga: Akhir Oktober, Realisasi Pajak Kendaraan Capai 75%

Pemerintah harus terus mengawasi pembayaran pajak itu dengan ketat supaya para wajib pajak mau membayar kewajibannya. Apabila sektor hiburan dapat dikelola dengan baik, maka sektor tersebut akan sangat membantu sekali dalam meningkatkan PAD DKI Jakarta.

“Ke depan, hal-hal semacam ini tidak boleh terjadi lagi. Semua wajib pajak di sektor hiburan harus taat dan menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik, dan dengan demikian setoran PAD-nya juga meningkat untuk pembangunan Jakarta,” katanya seperdi dilansir beritajakarta.id. (Mg-avo/Bsi)

Baca Juga: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Berbasis Listrik Bakal Dibebaskan

“Kami akan mendorong Pemprov DKI Jakarta menaikkan pajak hiburan dari 25% menjadi 40%. Peningkatan tarif dari 25% menjadi 40% tersebut sangat penting untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD),” ungkap Ketua Fraksi PAN DKI Jakarta Lukmanul Hakim, Minggu (6/10/2019).

Baca Juga: Wajib Pajak Tunggak PBB Rp4,4 Miliar, Dipasang Plang

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif pajak hiburan ditetapkan 35%. Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, paling tinggi 75%.

Lukmanul menambahkan kenaikan tarif pajak diskotek itu diperlukan karena setoran pajak hiburan selama ini belum optimal. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta perlu lebih memaksimalkan pengawasan dan peningkatan tarif pajak terhadap para wajib pajak liburan.

Ia menjelaskan pajak sektor hiburan memang harus menjadi perhatian serius. Pasalnya jasa hiburan di Jakarta telah berkembang sangat pesat. Dengan demikian, pengawasannya juga harus ditingkatkan supaya dapat meningkatkan PAD Jakarta.

Baca Juga: Pemprov DKI Resmi Naikkan Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Menurutnya, APBD DKI Jakarta 2019 menargetkan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor Rp8,8 triliun, pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) Rp5,4 triliun, pajak hotel Rp1,8 triliun, pajak restoran Rp3,55 triliun, pajak hiburan Rp900 miliar, dan pajak reklame Rp1,05 triliun.

Dari target tersebut terlihat target pajak hiburan lebih rendah daripada pajak kendaraan bermotor, BBN-KB, hotel, restoran, maupun pajak reklame. Padahal, pajak hiburan memiliki potensi karena saat ini tempat hiburan sedang berkembang pesat.

Lukmanul juga mengingatkan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk mengawasi pembayaran pajak terutama sektor hiburan. Pasalnya, masih banyak wajib pajak sektor hiburan yang tidak menaati aturan dan melakukan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu.

Baca Juga: Akhir Oktober, Realisasi Pajak Kendaraan Capai 75%

Pemerintah harus terus mengawasi pembayaran pajak itu dengan ketat supaya para wajib pajak mau membayar kewajibannya. Apabila sektor hiburan dapat dikelola dengan baik, maka sektor tersebut akan sangat membantu sekali dalam meningkatkan PAD DKI Jakarta.

“Ke depan, hal-hal semacam ini tidak boleh terjadi lagi. Semua wajib pajak di sektor hiburan harus taat dan menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik, dan dengan demikian setoran PAD-nya juga meningkat untuk pembangunan Jakarta,” katanya seperdi dilansir beritajakarta.id. (Mg-avo/Bsi)

Baca Juga: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Berbasis Listrik Bakal Dibebaskan
Topik : pajak hiburan, DKI Jakarta
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 02 Agustus 2016 | 09:43 WIB
KABUPATEN JAYAPURA
Kamis, 18 Agustus 2016 | 15:41 WIB
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Rabu, 07 September 2016 | 08:30 WIB
KOTA BEKASI
Jum'at, 11 November 2016 | 20:22 WIB
PROVINSI RIAU
berita pilihan
Selasa, 28 November 2017 | 16:01 WIB
KOTA TANGERANG SELATAN
Rabu, 23 Agustus 2017 | 17:30 WIB
BALIKPAPAN
Jum'at, 16 September 2016 | 08:02 WIB
KOTA CIMAHI
Jum'at, 30 September 2016 | 10:01 WIB
KOTA BANDUNG
Rabu, 14 Desember 2016 | 17:18 WIB
KOTA BANDUNG
Kamis, 30 Maret 2017 | 12:01 WIB
KOTA BANDUNG
Jum'at, 23 September 2016 | 13:31 WIB
PROVINSI JAWA TENGAH
Selasa, 17 Oktober 2017 | 11:01 WIB
PROVINSI LAMPUNG
Minggu, 09 Oktober 2016 | 15:38 WIB
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Kamis, 08 Desember 2016 | 11:23 WIB
KOTA MALANG