Review
Rabu, 12 Agustus 2020 | 14:34 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 09:20 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Fokus
Literasi
Rabu, 12 Agustus 2020 | 16:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 12 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 13:37 WIB
TIPS PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 12:09 WIB
ALI SADIKIN:
Data & alat
Rabu, 12 Agustus 2020 | 09:14 WIB
KURS PAJAK 12 AGUSTUS-18 AGUSTUS 2020
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:30 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Komunitas
Rabu, 12 Agustus 2020 | 10:42 WIB
KOMIK PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 11:15 WIB
IPB ACCOUNTING COMPETITION 2020
Reportase

Pakar: Pemahaman Tujuan Dibentuknya P3B Sangat Diperlukan

A+
A-
1
A+
A-
1
Pakar: Pemahaman Tujuan Dibentuknya P3B Sangat Diperlukan

Senior Partner DDTC Danny Septriadi (kedua dari kiri) bersama para pembicara dan narasumber berfoto bersama seusai acara launching and public discussion buku ‘What can We Learn From The Loopholes of Double Taxation Agreements’.

JAKARTA,DDTCNews – Pemahaman mengenai aspek-aspek yang menjadi tujuan dibentuknya perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B atau tax treaty) sangat diperlukan untuk melihat ada atau tidaknya penyalahgunaan (treaty abuse).

Hal ini disampaikan Senior Manager of International Tax / Transfer Pricing Services DDTC Yusuf Wangko Ngantung dalam acara launching and public discussion buku ‘What can We Learn From The Loopholes of Double Taxation Agreements’ yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Prakarsa.

“Sehingga untuk mengatakan suatu tindakan itu tergolong dalam treaty abuse [penyalahgunaan P3B], kita harus tahu tujuan dari tax treaty itu terlebih dahulu,” ujar Yusuf, Kamis (5/12/2019).

Baca Juga: Investor Tidak Patuhi Regulasi, BKPM Siap Tinjau Insentif Fiskalnya

Menurutnya, selama ini ada empat aspek yang menjadi tujuan dibentuknya P3B. Pertama, untuk menghindari pajak berganda. Menurutnya, tujuan ini sebenarnya dapat dicapai tanpa melalui tax treaty. Pasalnya, pajak berganda sudah dapat dieliminasi dengan ketentuan domestik. Namun, dalam konteks ini, tax treaty berperan untuk mengonfirmasi dan memberikan kepastian hukum.

Kedua, untuk alokasi yang adil atas hak pemajakan. Yusuf mengatakan jika perjanjian disepakati di antara negara yang merupakan capital export dan capital import, maka negara capital import akan bertindak sebagai negara sumber dan lebih banyak mengorbankan hak pemajakannya.

“Sehingga jika tujuannya adalah untuk menciptakan hak pemajakan yang adil maka dari perspektif negara berkembang hal ini patut untuk dikritisi karena tax treaty bukan instrumen yang baik,” kata Yusuf.

Baca Juga: Kepala BKPM Sebut Target Investasi Bisa Dicapai dengan Satu Syarat Ini

Ketiga, untuk mencegah adanya tax avoidance dan tax evasion. Aspek ini, menurutnya, cukup diatasi dengan menjalin kerja sama pertukaran informasi seperti Tax Information Exchange Agreement (TIEA). Terlebih, Indonesia juga telah mengantongi banyak perjanjian pertukaran informasi.

Keempat, untuk menarik foreign direct investment (FDI). Terkait dengan tujuan ini, Yusuf mengutip putusan hakim di India yang menyebut treaty shopping sebagai suatu ‘kejahatan yang dibutuhkan’ untuk menarik investasi.

Belum lama ini, pemerintah berencana melakukan negosiasi ulang P3B Indonesia dengan negara/yurisdiksi mitra. Otoritas fiskal mengatakan salah satu tujuan dari negosiasi ulang ini adalah untuk mendukung kegiatan investasi di Tanah Air.

Baca Juga: Kata Kepala BKPM, Pajak Tidak Jadi Alasan Investor Enggan Tanam Modal

Dalam kesempatan itu, Yusuf juga menjabarkan definisi dari Beneficial Ownership (BO) berdasarkan 3 kasus besar hingga pada akhirnya OECD memberikan kesimpulan atas definisi BO sebagai legal substance. Kesimpulan itu menjadikan masalah BO secara praktik sudah jelas karena tidak lagi mempersyaratkan kehadiran fisik.

Namun, muncul permasalahan lain terkait perlu disusunnya aturan anti penghindaran pajak yang baru, seperti Multilateral Instrument (MLI) dan Principal Purpose Test (PPT). Pengaturan baru ini pula yang menimbulkan perdebatan antara tax avoidance dan tax planning karena tidak ada definisi yang jelas.

Adapun acara tersebut dibuka dengan pemaparan hasil penelitian dari Prakarsa. Manager Research and Knowledge Prakarsa Cut Nurul Aidha mengatakan Prakarsa dan Somo menganalisa 27 kasus sengketa pajak yang hampir seluruhnya dimenangkan oleh perusahaan multinasional.

Baca Juga: Menurut Anda, Bagaimana Desain Insentif Pajak yang Efektif & Efisien?

“Total potensi penerimaan negara yang hilang berdasarkan hasil analisa 27 keputusan pengadilan pajak di Indonesia terkait P3B mencapai Rp390,5 miliar,” ujar Nurul.

Pande Putu Oka Kusumawadhani dari Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan mengatakan sangat penting bagi pihak yang menyusun tax treaty untuk meyakinkan krusialnya regulasi anti-tax avoidance yang kuat. Hal ini dibutuhkan agar implementasi tax treaty sesuai dengan tujuannya.

“Sebenarnya dalam P3B sudah ada anti-tax avoidance rules tetapi baru membatasi beberapa hal. Kekurangan ini sudah dipikirkan oleh otoritas pajak, DJP maupun BKF salah satunya dengan menguatkan anti avoidance rules, aturan pajak domestik, memanfaatkan transparansi maupun pertukaran informasi,” jelasnya. (kaw)

Baca Juga: World Bank: Belum Ada Bukti Investasi di Indonesia Terhambat Tarif PPh

Topik : P3B, tax treaty, investasi, FDI kajian pajak, penelitian pajak
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 18 Juni 2020 | 11:55 WIB
PERJANJIAN PAJAK
Senin, 15 Juni 2020 | 16:03 WIB
SURAT BERHARGA NEGARA
Minggu, 14 Juni 2020 | 09:00 WIB
INVESTASI
Jum'at, 12 Juni 2020 | 16:36 WIB
PENANAMAN MODAL
berita pilihan
Kamis, 13 Agustus 2020 | 07:07 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Rabu, 12 Agustus 2020 | 22:40 WIB
PELAYANAN PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Rabu, 12 Agustus 2020 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 17:10 WIB
INSENTIF PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 16:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:51 WIB
RUU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA
Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:34 WIB
ARAB SAUDI
Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:18 WIB
BANTUAN SOSIAL