Review
Sabtu, 26 September 2020 | 08:20 WIB
PERSPEKTIF
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Fokus
Literasi
Jum'at, 25 September 2020 | 19:00 WIB
MARGARET THATCHER:
Jum'at, 25 September 2020 | 17:44 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 16:44 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 25 September 2020 | 15:49 WIB
TIPS PAJAK
Data & alat
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Komunitas
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER:
Sabtu, 26 September 2020 | 07:51 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 16:00 WIB
LOMBA MENULIS ARTIKEL PAJAK 2020
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

Pakai Faktur Pajak Tidak Sah, WP Ini Divonis Penjara 5 Tahun 6 Bulan

A+
A-
16
A+
A-
16
Pakai Faktur Pajak Tidak Sah, WP Ini Divonis Penjara 5 Tahun 6 Bulan

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis kepada terdakwa RW, Direktur Operasional PT DC atas perkara tindak pidana di bidang perpajakan dan tindak pidana pencucian uang.

Dalam Siaran Pers No: SP-34/2020 berjudul “Wajib Pajak Curang Bayar PPN Berakhir di Penjara”, Ditjen Pajak (DJP) mengatakan vonis dijatuhkan kepada terdakwa pada 5 Agustus 2020 melalui persidangan secara online yang diketuai Yosdi.

“Vonis 5 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp20,5 miliar, yaitu dua kali jumlah kerugian negara, subsider 6 bulan kurungan,” demikian pernyataan DJP dalam siaran pers yang dipublikasikan malam ini, Kamis (6/8/2020).

Baca Juga: Biar Dapat Kepercayaan Wajib Pajak, DJP: Korupsi Perlu Ditekan

DJP mengungkapkan perbuatan pidana perpajakan dilakukan terdakwa pada 2010 sampai dengan 2012. Terdakwa menggunakan faktur pajak tidak sah untuk mengecilkan jumlah pajak pertambahan nilai (PPN) terutang yang harus disetorkan ke kas negara dan dilaporkan ke kantor pelayanan pajak.

Sebelum didakwa, RW pernah melakukan upaya hukum praperadilan karena merasa diperlakukan diskriminatif atas penetapan tersangkanya. Namun, praperadilan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta.

Terdakwa juga pernah mengajukan Nota Protes dengan mempermasalahkan perlakuan aparat pajak saat terjadi tindakan paksa badan (gijzeling) pada 2017.

Baca Juga: KPK Perkuat Kerja Sama dengan Ditjen Pajak, Ada Apa?

DJP telah menegaskan gijzeling yang dilakukan terhadap terdakwa tidak terkait dengan kasus tindak pidana di bidang perpajakan maupun tindak pidana pencucian uang yang disangkakan kepada yang bersangkutan.

Atas tindakan gijzeling tersebut, terdakwa telah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan putusan atas gugatan tersebut ditolak.

Kasus penggunaan faktur pajak tidak sah oleh pengurus PT DC merupakan rangkaian kasus lama yang sebelumnya telah ditangani oleh Direktorat Penegakan Hukum DJP. Beberapa pelaku terkait kasus tersebut telah dijatuhi hukuman di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yaitu YN, HW, dan HW.

Baca Juga: DJP Sediakan Data Prepopulated dalam e-Faktur 3.0, Penentunya Tetap WP

Sementara itu, mantan Direktur Utama PT DC dengan inisial MS akan segera menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adapun pasal yang disangkakan kepadanya adalah “menyampaikan SPT yang isinya tidak benar”.

DJP terus meningkatkan pengawasan baik melalui peningkatan sistem informasi internal, pengawasan eksternal, serta berkoordinasi dengan berbagai pihak guna mencegah kejahatan kejahatan perpajakan.

“Selain dari itu, DJP terus melakukan penegakan hukum termasuk penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang kemudian dikembangkan dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang,” imbuh DJP dalam siaran pers tersebut.

Baca Juga: Cara Minta Nomor Seri Faktur Pajak dengan Jumlah Tertentu 

Penegakan hukum yang dilakukan DJP terhadap para pelaku tindak pidana perpajakan dan pencucian uang diharapkan dapat memulihkan kerugian pada pendapatan negara. Langkah tersebut juga diharapkan mampu memberikan efek gentar (deterrent effect) agar tidak ada wajib pajak lainnya yang akan melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. (kaw)

Topik : pidana perpajakan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, faktur pajak, faktur pajak tidak sah
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Arvin Natanael

Jum'at, 07 Agustus 2020 | 07:45 WIB
Selamat Pagi,saya ingin bertanya bagaimana skema "RW" selaku mantan direktur operasional PT DC menggunakan faktur pajak tidak sah sebagai upaya pengecilan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP)? Terima kasih #MariBicara

Arvin Natanael

Jum'at, 07 Agustus 2020 | 07:44 WIB
Selamat Pagi,saya ingin bertanya bagaimana skema "RW" selaku mantan direktur operasional PT DC menggunakan faktur pajak tidak sah sebagai upaya pengecilan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP)? Terima kasih
1
artikel terkait
Selasa, 03 Maret 2020 | 10:45 WIB
PENEGAKAN HUKUM
Jum'at, 21 Februari 2020 | 18:16 WIB
LOMBA MENULIS ARTIKEL PAJAK
Senin, 10 Februari 2020 | 14:10 WIB
PENEGAKAN HUKUM
berita pilihan
Sabtu, 26 September 2020 | 15:01 WIB
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Sabtu, 26 September 2020 | 14:55 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 26 September 2020 | 14:15 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Sabtu, 26 September 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sabtu, 26 September 2020 | 13:01 WIB
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN
Sabtu, 26 September 2020 | 12:01 WIB
KAWASAN INDUSTRI
Sabtu, 26 September 2020 | 11:47 WIB
INSENTIF PAJAK
Sabtu, 26 September 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER: