DDTC PODTAX

Pajak Digital, Konsensus Global & Kedaulatan Negara

Redaksi DDTCNews | Jumat, 24 Juli 2020 | 13:14 WIB
Pajak Digital, Konsensus Global & Kedaulatan Negara

BELUM tercapainya konsensus global terkait dengan pemajakan ekonomi digital memunculkan beberapa permasalahan baru.

Beberapa negara tercatat sudah melakukan aksi unilateral untuk memajaki raksasa digital. Langkah tersebut dilakukan untuk merealisasikan potensi penerimaan negara dari perkembangan sektor yang berhubungan dengan layanan digital di yuridiksi tersebut.

Baca Juga:
Begini Tren Setoran Pajak dari Transaksi Kripto dalam 3 Tahun Terakhir

Amerika Serikat sebagai ‘rumah’ dari beberapa raksasa digital mulai merencanakan aksi balasan lewat sistem perdagangan. Investigasi terhadap aksi unilateral beberapa negara dilakukan. Indonesia pun masuk radar karena sudah memperkenalkan pemajakan ekonomi digital dalam UU 2/2020.

Pada episode kedua DDTC PodTax kali ini, Lenida Ayumi bersama dengan Partner Tax Research & Training Services DDTC B. Bawono Kristiaji membahas seputar pemajakan terhadap ekonomi digital. Bagaimana pembahasannya? Selengkapnya di DDTC PodTax!

*Pengambilan tayangan podcast ini telah melalui protokol covid-19 berlapis, pengecekan kesehatan pengisi acara, dan dilakukan dalam lingkungan yang steril.*


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 15 Maret 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Tambah Lagi 4 Perusahaan Pemungut PPN PMSE, Ada Tencent Cloud

Jumat, 15 Maret 2024 | 08:44 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Awasi Kegiatan Pemeriksaan Bukper, Ini Temuan Itjen Kemenkeu 2023

BERITA PILIHAN
Jumat, 29 Maret 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Beli Rumah Sangat Mewah di KEK Pariwisata Bebas PPh, Perlu SKB?

Jumat, 29 Maret 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jumlah Pemudik Melonjak Tahun ini, Jokowi Minta Warga Mudik Lebih Awal

Jumat, 29 Maret 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Perubahan Kode KLU Wajib Pajak Bisa Online, Begini Caranya

Jumat, 29 Maret 2024 | 13:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Air Tanah dalam UU HKPD?

Jumat, 29 Maret 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Perlakuan PPh atas Imbalan Sehubungan Pencapaian Syarat Tertentu

Jumat, 29 Maret 2024 | 10:30 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Disusun, Pedoman Soal Jasa Akuntan Publik dan KAP dalam Audit Koperasi