Trusted Indonesian Tax News Portal
|
 
Berita
Selasa, 11 Desember 2018 | 20:38 WIB
ZAMBIA
Selasa, 11 Desember 2018 | 16:52 WIB
KEPATUHAN PEGAWAI PAJAK
Selasa, 11 Desember 2018 | 16:22 WIB
PENGEMBANGAN UMKM
 
Review
Senin, 10 Desember 2018 | 08:02 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Jum'at, 07 Desember 2018 | 10:35 WIB
PROFESOR MIRANDA STEWART:
Jum'at, 07 Desember 2018 | 08:22 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Fokus
Literasi
Selasa, 27 November 2018 | 10:52 WIB
PROFIL PERPAJAKAN BULGARIA
Rabu, 21 November 2018 | 11:48 WIB
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (14)
Rabu, 14 November 2018 | 19:13 WIB
PRESIDEN SOEKARNO:
 
Data & alat
Rabu, 05 Desember 2018 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 5-11 DESEMBER 2018
Rabu, 28 November 2018 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 28 NOVEMBER-4 DESEMBER 2018
Rabu, 21 November 2018 | 09:23 WIB
KURS PAJAK 21-27 NOVEMBER 2018
 
Komunitas
Sabtu, 08 Desember 2018 | 09:23 WIB
SEMINAR DIGITALPRENEUR-STIAMI
Jum'at, 07 Desember 2018 | 17:38 WIB
TRANSFER PRICING
Jum'at, 30 November 2018 | 18:04 WIB
SEMINAR TAXPLORE 2018-FIA UI
 
Reportase

Pajak Daerah Hanya Sumbang 50% PAD

1

KABUPATEN Pasuruan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten ini dikenal sebagai daerah perindustrian, pertanian, dan tujuan wisata. Kompleks Pegunungan Tengger dengan Gunung Bromo merupakan atraksi wisata utama di Kabupaten Pasuruan.

Kabupaten ini memiliki salah satu kawasan industri utama di Jawa Timur, Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER). Adapun industri utama di kabupaten ini antara lain PT HM Sampoerna, PT Matsushita (Panasonic), PT Cheil Jedang Indonesia dan PT Nestle Indonesia.

Kondisi Ekonomi dan Pendapatan Daerah

Baca Juga: Kinerja Pajak Daerah Provinsi Ini Melemah Sejak 2014

Sebagai kawasan industri, PIER  yang berada di Kecamatan Rembang telah menyediakan infrastruktur yang memadai berupa air bersih, listrik, dan pengolahan limbah. Terdapat puluhan perusahaan yang berada di kawasan industri ini, baik perusahaan modal asing (PMA) atau perusahaan lokal.

Di luar kawasan industri tersebut, tersedia pula lahan di Kabupaten Pasuruan yang diperuntukkan sebagai pembangunan industri seperti di Kecamatan Beji, Gempol, Pandaan, Sukorejo, dan Rembang.  Tidak heran apabila kontribusi industri di Kabupaten Pasuruan menjadi komponen penting dalam perekonomian daerahnya.

Adapun sektor industri pengolahan memberi kontribusi cukup besar terhadap perekonomian di Kabupaten Pasuruan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sektor ini menyumbang lebih dari 50% dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Baca Juga: Lumbung Permata yang Masih Bergantung pada Pemerintah Pusat

Walau demkian, selama periode 2014-2016 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pasuruan sedikit melambat. Dari data BPS lahu pertumbuhan terus menurun, dari 6,74% di 2014, 5,38% di 2015, dan naik tipis menjadi 5,44% di 2016.

Dari sisi pendapatan daerah, Kabupaten Pasuruan masih bertumpu pada dana perimbangan dari pemerintah pusat. Pada tahun 2016, dana perimbangan berkontribusi Rp1,83 triliun atau 65% dari total pendapatan Rp2,82 triliun.

Baca Juga: Setoran Pajak Restoran Tumbuh Positif, Ini Faktor Penyebabnya

Adapun kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) hanya Rp480,76 miliar atau 17% dari total pendapatan. Kontribusi dari pos pendapatan lainnya yang sah mencapai 18% atau Rp508,95 miliar. Dengan demikian, peranan PAD dalam membiayai pembangunan di Kabupaten Pasuruan masih sangat minim.

Jika komposisi PAD 2016 dirinci, kontribusi terbesar berada pada instrumen penerimaan pajak daerah dengan persentase 50% atau Rp239,59 miliar dari total PAD Rp480,75 miliar. Kemudian disusul oleh lain-lain PAD yang sah Rp192,62 miliar (40%), retribusi daerah Rp46 miliar (10%) dan hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp2,53 miliar (kurang dari 1%).

Kinerja Pajak

Baca Juga: Pajak Hotel dan Restoran Jadi Andalan Penerimaan Daerah

Dari sisi pencapaian target penerimaan pajak daerah, Kabupaten Pasuruan mencatat kinerja yang positif. Dalam kurun waktu 2012-2016, realisasi penerimaan pajak lebih tinggi dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Secara berturut-turut realisasinya adalah: 132,11% (2012), 132,73% (2013), 129,39% (2014), 123,35% (2015) dan 100,64% (2016). Pada 2016, Pemerintah Kabupaten Pasuruan berhasil mengumpulkan pajak daerah sebesar Rp239,6 miliar dari target Rp238,1 miliar.

 

Baca Juga: Era Kejayaan Minyak Meredup, Industri dan Pertanian Kini Jadi Andalan

Dari data yang tersedia, per 28 Desember 2017, penerimaan pajak daerah tertinggi di Kabupaten Pasuruan disumbang oleh tiga jenis pajak, yaitu bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar Rp126,97 miliar, diikuti pajak penerangan jalan Rp111,5 miliar, dan pendapatan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) dengan nilai Rp 61,3 miliar.

Hingga 28 Desember 2017, Pemerintah Kabupaten Pasuruan berhasil merealisasikan target PAD sebesar Rp375,27 miliar atau 114,04% dari target senilai Rp329,75 miliar. keberhasilan itu dilakukan dengan intensifikasi serta ekstensifikasi.

Intensifikasi dilakukan melalui upaya pengawasan dan pemantauan pajak daerah, sedangkan ekstensifikasi dilakukan melalui monitoring pembayaran maupun menggali potensi wajib pajak baru setiap bulannya.

Baca Juga: Kontribusi Setoran Pajak terhadap PAD Masih Minim

Jenis dan Tarif Pajak

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan (Perda) Nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pemerintah Kabupaten Pasuruan memungut 11 jenis pajak dengan rincian sebagai berikut:

Jenis pajak kabupaten / kota Berlaku Tarif Kab Pasuruan Maksimal Tarif dalam UU PDRDa
Pajak hotel  10% 10%
Pajak restoran 10%  10%
Pajak hiburan 5%-40%b 10%/35%/75%c
Pajak reklame  25% 25%
Pajak penerangan jalan 1,5%/3%/9%d 10%
Pajak mineral bukan logam dan batuan 25% 25%
Retribusi parkir  25% 30%
Pajak air tanah 20% 20%
Pajak sarang burung walet 10% 10%
Pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan (PBB-P2) 0,1%/0,2%e 0,3%
Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) 5% 5%

Keterangan:

Baca Juga: Sektor Wisata Jadi Penopang Ekonomi Pulau Dewata
  1. Rentang tarif berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2019 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD)
  2. Tergantung jenis hiburan yang diselenggarakan.
  3. Tarif umum pajak hiburan 35%. Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional paling tinggi 10%. Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klub malam, permainan ketangkasan, panti pijat dan mandi uap/spa paling tinggi 75%.
  4. Tergantung sumber dan peruntukkan atas penggunaan listrik.
  5. Tergantung Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah dan bangunan.

Melalui Perda No.2/2011, Pemerintah Kabupaten Pasuruan lebih memperinci perihal NJOP dalam menghitung PBB-P2. Namun juga terdapat beberapa aturan yang cukup memepertegas pajak lainnya, seperti: skema pemungutan pajak hotel, restoran, reklame, hiburan, penerangan jalan dan sarang burung walet.

Tax Ratio

Berdasarkan penghitungan yang dilakukan DDTCNews, kinerja penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PDRB (tax ratio) Kabupaten Pasuruan pada 2016 hanya 0,25%.

Baca Juga: Kinerja Pajak di Kota Industri Gas Ini Masih Rendah

Capaian ini masih berada di bawah rata-rata tax ratio kabupaten/kota se-Indonesia yang berada pada angka 0,50%. Angka ini masih sangat jauh dari capaian tax ratio tertinggi di Indonesia yang berada di angka 6,69%.

Catatan:

Baca Juga: Sumbangsih Sektor Pariwisata untuk PAD Masih Nol
  1. Tax ratio dihitung berdasarkan total penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap PDRB.
  2. Rata-rata kabupaten/kota dihitung dari rata-rata berimbang (dibobot berdasarkan kontribusi PDRB)tax ratio seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
  3. Rasio terendah dan tertinggi berdasarkan peringkat tax ratio seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Administrasi Pajak

Pemungutan pajak dan retribusi daerah diadministrasikan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Pasuruan. Informasi mengenai pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Pasuruan bisa diakses melalui laman resmi www.bkd.pasuruankab.go.id.

Sayangnya, laman BKD Kabupaten Pasuruan masih belum bisa dikunjungi karena dalam tahap perbaikan. Untuk informasi lebih lanjut masyarakat bisa mengunjungi laman resmi pasuruankab.go.id yang juga berisi tentang informasi keuangan kabupaten ini.

Baca Juga: Eksplorasi SDA Jadi Sumber Utama Penerimaan Pajak Daerah

Selain itu, untuk mengantisipasi kecurangan pajak, Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui BKD berencana memasang tapping box di hotel, restoran, dan tempat hiburan. Tahun ini pemasangan alat perekam transaksi daring itu akan dipasang di sepuluh titik.

Tapping Box merupakan alat perekam transaksi daring, dipasang di mesin pembayaran atau komputer kasir, untuk meminimalisasi kecurangan pajak. Artinya, segala jenis transaksi terkomputerisasi yang menjadi sumber pajak bakal dikoneksikan dengan alat milik pemerintah, sehingga data tersebut bisa dilacak.

Pemasangan alat tapping box itu merupakan hasil kerja sama antara BKD Kabupaten Pasuruan dan Bank Jatim. Pemasangan ini masih bersifat ujicoba dengan ditempatkan pada lima restoran, diawali di wilayah Pandaan. Kelima restoran di tempat itu, dinilai memiliki pelanggan cukup besar.

Baca Juga: Denyut Pembangunan DKI Berasal dari Pajak Daerah

Kondisi Ekonomi dan Pendapatan Daerah

Baca Juga: Kinerja Pajak Daerah Provinsi Ini Melemah Sejak 2014

Sebagai kawasan industri, PIER  yang berada di Kecamatan Rembang telah menyediakan infrastruktur yang memadai berupa air bersih, listrik, dan pengolahan limbah. Terdapat puluhan perusahaan yang berada di kawasan industri ini, baik perusahaan modal asing (PMA) atau perusahaan lokal.

Di luar kawasan industri tersebut, tersedia pula lahan di Kabupaten Pasuruan yang diperuntukkan sebagai pembangunan industri seperti di Kecamatan Beji, Gempol, Pandaan, Sukorejo, dan Rembang.  Tidak heran apabila kontribusi industri di Kabupaten Pasuruan menjadi komponen penting dalam perekonomian daerahnya.

Adapun sektor industri pengolahan memberi kontribusi cukup besar terhadap perekonomian di Kabupaten Pasuruan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sektor ini menyumbang lebih dari 50% dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Baca Juga: Lumbung Permata yang Masih Bergantung pada Pemerintah Pusat

Walau demkian, selama periode 2014-2016 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pasuruan sedikit melambat. Dari data BPS lahu pertumbuhan terus menurun, dari 6,74% di 2014, 5,38% di 2015, dan naik tipis menjadi 5,44% di 2016.

Dari sisi pendapatan daerah, Kabupaten Pasuruan masih bertumpu pada dana perimbangan dari pemerintah pusat. Pada tahun 2016, dana perimbangan berkontribusi Rp1,83 triliun atau 65% dari total pendapatan Rp2,82 triliun.

Baca Juga: Setoran Pajak Restoran Tumbuh Positif, Ini Faktor Penyebabnya

Adapun kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) hanya Rp480,76 miliar atau 17% dari total pendapatan. Kontribusi dari pos pendapatan lainnya yang sah mencapai 18% atau Rp508,95 miliar. Dengan demikian, peranan PAD dalam membiayai pembangunan di Kabupaten Pasuruan masih sangat minim.

Jika komposisi PAD 2016 dirinci, kontribusi terbesar berada pada instrumen penerimaan pajak daerah dengan persentase 50% atau Rp239,59 miliar dari total PAD Rp480,75 miliar. Kemudian disusul oleh lain-lain PAD yang sah Rp192,62 miliar (40%), retribusi daerah Rp46 miliar (10%) dan hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp2,53 miliar (kurang dari 1%).

Kinerja Pajak

Baca Juga: Pajak Hotel dan Restoran Jadi Andalan Penerimaan Daerah

Dari sisi pencapaian target penerimaan pajak daerah, Kabupaten Pasuruan mencatat kinerja yang positif. Dalam kurun waktu 2012-2016, realisasi penerimaan pajak lebih tinggi dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Secara berturut-turut realisasinya adalah: 132,11% (2012), 132,73% (2013), 129,39% (2014), 123,35% (2015) dan 100,64% (2016). Pada 2016, Pemerintah Kabupaten Pasuruan berhasil mengumpulkan pajak daerah sebesar Rp239,6 miliar dari target Rp238,1 miliar.

 

Baca Juga: Era Kejayaan Minyak Meredup, Industri dan Pertanian Kini Jadi Andalan

Dari data yang tersedia, per 28 Desember 2017, penerimaan pajak daerah tertinggi di Kabupaten Pasuruan disumbang oleh tiga jenis pajak, yaitu bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar Rp126,97 miliar, diikuti pajak penerangan jalan Rp111,5 miliar, dan pendapatan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) dengan nilai Rp 61,3 miliar.

Hingga 28 Desember 2017, Pemerintah Kabupaten Pasuruan berhasil merealisasikan target PAD sebesar Rp375,27 miliar atau 114,04% dari target senilai Rp329,75 miliar. keberhasilan itu dilakukan dengan intensifikasi serta ekstensifikasi.

Intensifikasi dilakukan melalui upaya pengawasan dan pemantauan pajak daerah, sedangkan ekstensifikasi dilakukan melalui monitoring pembayaran maupun menggali potensi wajib pajak baru setiap bulannya.

Baca Juga: Kontribusi Setoran Pajak terhadap PAD Masih Minim

Jenis dan Tarif Pajak

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan (Perda) Nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pemerintah Kabupaten Pasuruan memungut 11 jenis pajak dengan rincian sebagai berikut:

Jenis pajak kabupaten / kota Berlaku Tarif Kab Pasuruan Maksimal Tarif dalam UU PDRDa
Pajak hotel  10% 10%
Pajak restoran 10%  10%
Pajak hiburan 5%-40%b 10%/35%/75%c
Pajak reklame  25% 25%
Pajak penerangan jalan 1,5%/3%/9%d 10%
Pajak mineral bukan logam dan batuan 25% 25%
Retribusi parkir  25% 30%
Pajak air tanah 20% 20%
Pajak sarang burung walet 10% 10%
Pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan (PBB-P2) 0,1%/0,2%e 0,3%
Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) 5% 5%

Keterangan:

Baca Juga: Sektor Wisata Jadi Penopang Ekonomi Pulau Dewata
  1. Rentang tarif berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2019 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD)
  2. Tergantung jenis hiburan yang diselenggarakan.
  3. Tarif umum pajak hiburan 35%. Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional paling tinggi 10%. Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klub malam, permainan ketangkasan, panti pijat dan mandi uap/spa paling tinggi 75%.
  4. Tergantung sumber dan peruntukkan atas penggunaan listrik.
  5. Tergantung Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah dan bangunan.

Melalui Perda No.2/2011, Pemerintah Kabupaten Pasuruan lebih memperinci perihal NJOP dalam menghitung PBB-P2. Namun juga terdapat beberapa aturan yang cukup memepertegas pajak lainnya, seperti: skema pemungutan pajak hotel, restoran, reklame, hiburan, penerangan jalan dan sarang burung walet.

Tax Ratio

Berdasarkan penghitungan yang dilakukan DDTCNews, kinerja penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PDRB (tax ratio) Kabupaten Pasuruan pada 2016 hanya 0,25%.

Baca Juga: Kinerja Pajak di Kota Industri Gas Ini Masih Rendah

Capaian ini masih berada di bawah rata-rata tax ratio kabupaten/kota se-Indonesia yang berada pada angka 0,50%. Angka ini masih sangat jauh dari capaian tax ratio tertinggi di Indonesia yang berada di angka 6,69%.

Catatan:

Baca Juga: Sumbangsih Sektor Pariwisata untuk PAD Masih Nol
  1. Tax ratio dihitung berdasarkan total penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap PDRB.
  2. Rata-rata kabupaten/kota dihitung dari rata-rata berimbang (dibobot berdasarkan kontribusi PDRB)tax ratio seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
  3. Rasio terendah dan tertinggi berdasarkan peringkat tax ratio seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Administrasi Pajak

Pemungutan pajak dan retribusi daerah diadministrasikan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Pasuruan. Informasi mengenai pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Pasuruan bisa diakses melalui laman resmi www.bkd.pasuruankab.go.id.

Sayangnya, laman BKD Kabupaten Pasuruan masih belum bisa dikunjungi karena dalam tahap perbaikan. Untuk informasi lebih lanjut masyarakat bisa mengunjungi laman resmi pasuruankab.go.id yang juga berisi tentang informasi keuangan kabupaten ini.

Baca Juga: Eksplorasi SDA Jadi Sumber Utama Penerimaan Pajak Daerah

Selain itu, untuk mengantisipasi kecurangan pajak, Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui BKD berencana memasang tapping box di hotel, restoran, dan tempat hiburan. Tahun ini pemasangan alat perekam transaksi daring itu akan dipasang di sepuluh titik.

Tapping Box merupakan alat perekam transaksi daring, dipasang di mesin pembayaran atau komputer kasir, untuk meminimalisasi kecurangan pajak. Artinya, segala jenis transaksi terkomputerisasi yang menjadi sumber pajak bakal dikoneksikan dengan alat milik pemerintah, sehingga data tersebut bisa dilacak.

Pemasangan alat tapping box itu merupakan hasil kerja sama antara BKD Kabupaten Pasuruan dan Bank Jatim. Pemasangan ini masih bersifat ujicoba dengan ditempatkan pada lima restoran, diawali di wilayah Pandaan. Kelima restoran di tempat itu, dinilai memiliki pelanggan cukup besar.

Baca Juga: Denyut Pembangunan DKI Berasal dari Pajak Daerah
Topik : profil pajak daerah, tax ratio daerah, kabupaten pasuruan
artikel terkait
Kamis, 31 Mei 2018 | 13:50 WIB
PROFIL PAJAK PROVINSI RIAU
Jum'at, 31 Agustus 2018 | 18:04 WIB
PROFIL PAJAK PROVINSI JAWA TENGAH
Senin, 21 Mei 2018 | 08:56 WIB
PROFIL PAJAK PROVINSI JAWA BARAT
Jum'at, 18 Mei 2018 | 14:19 WIB
PROFIL PAJAK PROVINSI BALI
berita pilihan
Senin, 21 Mei 2018 | 08:56 WIB
PROFIL PAJAK PROVINSI JAWA BARAT
Kamis, 17 Mei 2018 | 17:31 WIB
PROFIL DAERAH KOTA BONTANG
Kamis, 17 Mei 2018 | 14:54 WIB
PROFIL PAJAK DKI JAKARTA
Kamis, 31 Mei 2018 | 13:50 WIB
PROFIL PAJAK PROVINSI RIAU
Selasa, 05 Juni 2018 | 10:34 WIB
PROFIL PAJAK KOTA MAKASSAR
Kamis, 17 Mei 2018 | 15:06 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN ACEH BESAR
Jum'at, 13 Juli 2018 | 11:05 WIB
PROFIL DAERAH KABUPATEN BANJAR
Jum'at, 31 Agustus 2018 | 18:04 WIB
PROFIL PAJAK PROVINSI JAWA TENGAH
Jum'at, 18 Mei 2018 | 14:19 WIB
PROFIL PAJAK PROVINSI BALI
1