Fokus
Data & Alat
Selasa, 24 Mei 2022 | 20:00 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Pajak Bertutur Diyakini Bisa Kurangi Free Rider dan Naikkan Tax Ratio

A+
A-
2
A+
A-
2
Pajak Bertutur Diyakini Bisa Kurangi Free Rider dan Naikkan Tax Ratio

Ilustrasi. Pembangunan gedung-gedung bertingkat berlangsung di Jakarta, Minggu (12/9/2021). Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 (data terakhir 20 Agustus 2021) mencapai Rp326,74 triliun atau 43 persen dari pagu Rp744,77 triliun. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww.

JAKARTA, DDTCNews - Pajak Bertutur dan program lain yang diinisiasi DJP diharapkan dapat mengurangi jumlah free rider dalam sistem perpajakan Indonesia saat ini. Program-program tersebut memang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pajak masyarakat.

Melalui Pajak Bertutur yang telah diselenggarakan untuk kelima kalinya oleh DJP, otoritas pajak menekankan pentingnya peran pajak untuk mendanai program dan kebutuhan di masa pandemi Covid-19. Program penyuluhan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran membayar pajak generasi yang akan datang.

"Diharapkan para peserta Pajak Bertutur di masa mendatang mempunyai moralitas pajak yang baik dan terhindar dari perilaku free rider yang hingga saat ini menjadi salah satu penyebab masih rendahnya rasio pajak di negara kita," tulis Kementerian Keuangan dalam laporan APBN KiTa edisi September 2021, dikutip Selasa (28/9/2021).

Baca Juga: Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, tax ratio Indonesia memang tergolong rendah bila dibandingkan dengan rata-rata tax ratio di kawasan Asia-Pasifik.

Berdasarkan laporan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang berjudul Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2021, tax ratio Indonesia pada 2019 tercatat hanya sebesar 11,6%.

Rasio pajak Indonesia tercatat lebih rendah bila dibandingkan dengan rata-rata rasio pajak negara Asia Pasifik yang mencapai 21%. Tax ratio Indonesia hanya lebih tinggi bila dibandingkan dengan Laos dan Bhutan. Kedua negara tersebut memiliki skor masing-masing sebesar 10,5% dan 10,3%.

Baca Juga: Restitusi Pajak Diprediksi Meningkat, DJP: Berkat Tingginya Impor

Rendahnya tax ratio tidak terlepas dari banyaknya free rider di Indonesia, yakni mereka yang sudah memenuhi syarat subjektif serta objektif menjadi wajib pajak tetapi tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan malah mendapatkan manfaat dari APBN.

Perlu diketahui, Pajak Bertutur telah diselenggarakan oleh DJP pada 25 Agustus 2021. Gelaran ini melibatkan 458 unit kerja DJP mulai dari KPP dan KP2KP di berbagai wilayah dan KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus dan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar.

Tercatat setidaknya ada 718 sekolah yang terdiri dari 34 SD, 117 SMP, 401 SMA, dan 166 perguruan tinggi yang mengikuti Pajak Bertutur. Jumlah peserta Pajak Bertutur tercatat mencapai 29.389 orang yang terdiri dari 1.655 siswa SD, 5.157 siswa SMP, 17.990 siswa SMA, dan 4.587 mahasiswa. (sap)

Baca Juga: Lakukan Reformasi Fiskal Saat Pandemi, Wamenkeu: Kita Bangsa Pemenang

Topik : free rider, penumpang gelap, penghindaran pajak, APBN, nasional, pajak bertutur

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 24 Mei 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

DJBC Catat 39 Perusahaan Sudah Manfaatkan Relaksasi Pelunasan Cukai

Selasa, 24 Mei 2022 | 13:49 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Termasuk Insentif Perpajakan, Serapan Dana PEN Baru Rp80,79 Triliun

Selasa, 24 Mei 2022 | 12:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Ekspor CPO Dilarang, Penerimaan Bea Keluar Rp900 Miliar Bakal Hilang

berita pilihan

Jum'at, 27 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:54 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPN Perbedaan Waktu Pengakuan Transaksi Pembelian

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Omzet Rp500 Juta Tak Kena Pajak, DJP: Bukan untuk UMKM WP Badan

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Tanggapan dalam Proses Gugatan Pajak?

Jum'at, 27 Mei 2022 | 16:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Sudah Ikut PPS, Gubernur Ajak Warganya Juga Ungkapkan Hartanya

Jum'at, 27 Mei 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Leburkan Kegiatan Pemeriksaan & Pengawasan, Ternyata Ini Tujuannya

Jum'at, 27 Mei 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak di e-Faktur 3.2

Jum'at, 27 Mei 2022 | 14:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Restitusi Pajak Diprediksi Meningkat, DJP: Berkat Tingginya Impor