Fokus
Literasi
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Pacu Produksi Film Asing, Negara Tetangga Ini Tawarkan Insentif Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Pacu Produksi Film Asing, Negara Tetangga Ini Tawarkan Insentif Pajak

Ilustrasi.

BANGKOK, DDTCNews - Pemerintah Thailand menawarkan insentif pajak untuk menarik minat produser asing memproduksi film di negara tersebut.

Juru bicara pemerintah Rachada Dhnadirek mengatakan insentif yang diberikan berupa pembebasan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi atas aktor asing selama 5 tahun. Menurutnya, proses syuting film asing akan berdampak positif pada perekonomian Thailand.

"Pada masa lalu, aktor asing harus membayar PPh orang pribadi dari pendapatan di negara ini, di luar pajak yang harus mereka bayar di negara asalnya," katanya, dikutip pada Rabu (22/6/2022).

Baca Juga: Anda Cuan Banyak Tahun Ini? Ingat, Angsuran PPh 25 Bisa Dinaikkan DJP

Rachada menilai kebijakan soal pajak dapat memengaruhi keputusan produser atau aktor dalam memilih negara tujuan untuk syuting. Dengan pembebasan PPh, ia optimistis Thailand menjadi tujuan syuting yang menarik.

Kontribusi produksi film asing terhadap PDB mencatatkan pertumbuhan yang positif. Tahun lalu saja, produksi film asing berkontribusi hingga 5 miliar baht, lebih besar dari rata-rata sepanjang 2017-2021 yang senilai 3,5 miliar baht per tahun.

Dengan pembebasan PPh orang pribadi tersebut, potensi penerimaan negara yang hilang diperkirakan hanya 71,75 juta baht atau Rp30 miliar selama 5 tahun ke depan. Namun demikian, negara juga akan diuntungkan dengan perputaran uang 17,5 miliar baht dari produksi film asing.

Baca Juga: NIK Jadi NPWP, Bayi Lahir Sudah Menanggung Pajak? Simak Penjelasan DJP

Selama ini, lanjut Rachada, pemerintah telah memberikan insentif berupa pengurangan penghasilan bruto setara dengan 15% dari setiap 50 juta baht atau Rp20,9 miliar yang dihabiskan untuk syuting film.

Selain itu, terdapat tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar 5% apabila studio film asing mempekerjakan pekerja lokal, mempromosikan budaya Thailand, dan syuting di provinsi pariwisata tingkat kedua. Pengurangan dibatasi hingga 75 juta baht.

"Pemerintah sudah memiliki langkah untuk mempromosikan pembuatan film di Thailand dengan memberikan pengurangan," ujar Rachada seperti dilansir bangkokpost.com.

Baca Juga: Aturan Baru Faktur Pajak di PER-11/PJ/2022, Ini Poin-Poin Perubahannya

Sejak akhir 2021, pemerintah mewacanakan tambahan insentif pajak untuk menarik minat produser film asing. Melalui Centre for Economic Situation Administration, pemerintah juga menderegulasi kebijakan untuk menghilangkan aturan yang menghambat.

Sejumlah isu yang disebut menghambat syuting film asing di antaranya mengenai prosedur izin kerja para kru film, pajak impor untuk peralatan syuting yang relatif tinggi, serta peraturan untuk memakai tempat umum sebagai lokasi syuting yang tidak jelas. (rig)

Baca Juga: Ada PER-11/PJ/2022, Simak Contoh Pencantuman Alamat PKP Pembeli
Topik : thailand, pajak, pajak internasional, insentif pajak, produser asing, film asing

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH

Cara Blokir STNK Secara Online di Provinsi Jawa Barat

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tegas! KPK Sebut Restoran yang Jualan Online Perlu Dikenai Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 14:00 WIB
PAJAK DAERAH

Kemendagri Usul BBN 2 dan Pajak Progresif Kendaraan Dihapus

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Siap-Siap! Kemendagri Minta Pemda Setop Pemutihan Pajak Kendaraan

berita pilihan

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Anda Cuan Banyak Tahun Ini? Ingat, Angsuran PPh 25 Bisa Dinaikkan DJP

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PMK 112/2022

NIK Jadi NPWP, Bayi Lahir Sudah Menanggung Pajak? Simak Penjelasan DJP

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 14:45 WIB
PER-11/PJ/2022

Aturan Baru Faktur Pajak di PER-11/PJ/2022, Ini Poin-Poin Perubahannya

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PER-11/PJ/2022

Ada PER-11/PJ/2022, Simak Contoh Pencantuman Alamat PKP Pembeli

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KINERJA FISKAL

Posisi Utang Pemerintah Hingga Juli 2022 Capai Rp7.163,12 Triliun

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KOTA SALATIGA

Tekan Kecurangan, Daerah Ini Pasang Tapping Box di 50 Tempat Usaha

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Mengenal Dwelling Time

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 10:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Hingga Juli, Pajak Daerah Berbasis Konsumsi Catatkan Kinerja Positif

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 09:01 WIB
PER-11/PJ/2022

Aturan Soal Faktur Pajak Direvisi, Ketentuan Alamat PKP Pembeli Diubah

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 09:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Kasus Pencucian Uang, Ditjen Pajak Sita 6 Aset Milik Tersangka