Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Otoritas Pajak Ini Peringatkan WP Soal Kewajiban Pajak Kripto dan NFT

A+
A-
0
A+
A-
0
Otoritas Pajak Ini Peringatkan WP Soal Kewajiban Pajak Kripto dan NFT

Ilustrasi.

CANBERRA, DDTCNews – Otoritas pajak Australia telah merilis peringatan kepada masyarakat bahwa penjualan aset digital seperti kripto dan non-fungible token (NFT) dapat dikenakan pajak atas keuntungan modal.

Asisten Komisaris Otoritas Pajak Australia Tim Loh mengatakan masyarakat harus memahami kewajiban perpajakan mereka atas penjualan aset digital. Sebab, dalam praktiknya, masih banyak yang melakukan kesalahan.

“Melalui proses pengumpulan data kami, kami tahu bahwa banyak orang Australia membeli, menjual, atau menukar koin dan aset digital. Jadi, penting bagi orang-orang untuk memahami apa artinya ini bagi kewajiban pajak mereka,” katanya, Selasa (17/5/2022).

Baca Juga: Utang Pajak Rp16 M Tak Dibayar, Puluhan Kendaraan Milik WP Disita KPP

Seperti dilansir decrypt.co, masih banyak masyarakat yang keliru dalam memenuhi kewajban pajak atas kripto. Saat memperoleh keuntungan dari penjualan aset digital, keuntungan tersebut seharusnya dikenakan pajak keuntungan modal.

Sebaliknya, saat mengalami kerugian atas pelepasan aset digital, wajib pajak tidak berhak untuk mengurangkan penghasilan kena pajaknya. Menurut Loh, otoritas pajak sudah mengingatkan aturan tersebut kepada masyarakat.

“Ingat Anda tidak dapat mengimbangi kerugian kripto Anda dengan gaji dan upah Anda,” tuturnya.

Baca Juga: Ribuan Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pemprov Ingatkan Soal Ini

Bendahara Negara Josh Frydenberg sebelumnya menyatakan terdapat lebih dari 800.000 masyarakat Australia yang telah memiliki aset digital berupa kripto. Tingginya jumlah tersebut mendorong pemerintah untuk segera membuat paying hukum atas aset digital ini.

Pemerintah telah berjanji untuk membuat kerangka peraturan atas aset digital. Sebagai tindak lanjut, pemerintah telah membuka kanal konsultasi untuk memperkenalkan sistem lisensi pertukaran kripto pada Maret 2022 hingga 27 Mei 2022. (rig)

Baca Juga: Temui 60 Perwakilan Industri, Kanwil Ini Sosialisasikan Insentif Pajak
Topik : australia, pajak, pajak internasional, kripto, cryptocurrency, pajak penghasilan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:01 WIB
LAPORAN DARI BELANDA

Lagi, Profesional DDTC Lulus S-2 di Tilburg University Belanda

Sabtu, 25 Juni 2022 | 10:45 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Tarif Bea Keluar Atas CPO Naik, Penerimaan Diyakini Ikut Melesat

Sabtu, 25 Juni 2022 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Pengawasan akan Makin Kencang Pasca-PPS! WP Badan UMKM Perlu Ingat Ini

berita pilihan

Minggu, 26 Juni 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA BINTAN

Utang Pajak Rp16 M Tak Dibayar, Puluhan Kendaraan Milik WP Disita KPP

Minggu, 26 Juni 2022 | 15:00 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Ribuan Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pemprov Ingatkan Soal Ini

Minggu, 26 Juni 2022 | 14:00 WIB
KANWIL DJP KALTIMTARA

Temui 60 Perwakilan Industri, Kanwil Ini Sosialisasikan Insentif Pajak

Minggu, 26 Juni 2022 | 13:00 WIB
INGGRIS

Lembaga Think Tank Ini Usulkan Garam Dikenai Cukai

Minggu, 26 Juni 2022 | 12:00 WIB
KPP PRATAMA SITUBONDO

KPP Akhirnya Sita Tanah Milik Wajib Pajak Seluas 2.104 Meter Persegi

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:30 WIB
DATA PPS HARI INI

Tinggal 4 Hari! DJP Sudah Terbitkan 176.417 Surat Keterangan PPS

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Hibah yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan

Minggu, 26 Juni 2022 | 10:00 WIB
HUNGARIA

Parlemen Hungaria Tolak Ketentuan Perpajakan dalam Pilar 2 OECD