Berita
Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:30 WIB
KOTA MANADO
Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:27 WIB
PENANGANAN COVID-19
Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:00 WIB
INVESTASI
Jum'at, 28 Januari 2022 | 16:49 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 26 Januari 2022 | 08:11 WIB
KURS PAJAK 26 JANUARI - 1 FEBRUARI 2022
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Optimalisasi Penegakan Hukum Pajak Melalui RUU KUP, Ini Kata Praktisi

A+
A-
1
A+
A-
1
Optimalisasi Penegakan Hukum Pajak Melalui RUU KUP, Ini Kata Praktisi

Dosen Politeknik Universitas Surabaya sekaligus praktisi PDB Law Firm dan KKP/KJA Doni Budiono

JAKARTA, DDTCNews – Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dinilai sudah memuat hal-hal yang relevan dalam optimalisasi penegakan hukum pajak.

Dosen Politeknik Universitas Surabaya sekaligus praktisi PDB Law Firm dan KKP/KJA Doni Budiono mengatakan setidaknya terdapat lima elemen dalam RUU KUP yang relevan dengan upaya optimalisasi penegakan hukum pajak.

“Menarik untuk mencermati materi-materi yang dimuat dalam RUU KUP,” katanya dalam webinar bertajuk Optimalisasi Penegakan Hukum Pajak dalam RUU KUP, Selasa (3/8/2021).

Baca Juga: Aliran Investasi ke Sektor Manufaktur Mulai Membaik, Ini Catatan BKPM

Pertama, terkait dengan asistensi penagihan pajak global. Ketentuan ini perlu diatur untuk memberikan kewenangan pada Ditjen Pajak (DJP) melaksanakan bantuan penagihan kepada negara mitra maupun saat meminta bantuan penagihan pajak pada negara mitra secara resiprokal.

Terlebih, saat ini terdapat 13 perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) yang memuat pasal bantuan penagihan. Namun, bantuan penagihan pajak lintas yurisdiksi belum dapat diterapkan karena belum ada legal basis dalam undang-undang.

Kedua, kesetaraan dalam pengenaan sanksi upaya hukum. RUU mengusulkan pengenaan sanksi 100% jika putusan Mahkamah Agung (MA) atas sengketa pajak mempertahankan ketetapan DJP. Namun, sanksi 100% tersebut akan dibatalkan jika putusan MA mengabulkan permohonan wajib pajak.

Baca Juga: Pajak Tinggi Tak Mampu Seret Elon Musk dari Posisi Orang Terkaya Dunia

Menurut Doni, sanksi administrasi itu perlu dikurangkan selaras dengan nilai waktu uang (time value of money) untuk memberikan wajib pajak kesempatan mengajukan upaya hukum sebagaimana haknya. Dia juga mengusulkan jangka waktu proses keberatan dikurangi.

Ketiga, penegakan hukum pidana pajak yang mengedepankan asas ultimum remedium. Hal ini perlu diatur untuk memberikan kesempatan bagi wajib pajak mengganti kerugian pada pendapatan negara meski kasus pidana perpajakan sudah dalam proses penuntutan. Simak “Apa Itu Asas Ultimum Remedium?

“Tujuan pajak bukan untuk menghukum wajib pajak, tetapi mengakhiri pelanggaran dan memulihkan keadaan. Untuk itu, dalam pajak diutamakan mekanisme administrasi ketimbang melalui mekanisme penegakan hukum pidana,” jelas Doni.

Baca Juga: Perbaiki Kinerja Penerimaan Pajak dengan UU HPP, Ini Kata IMF

Keempat, kewenangan penyidik pajak. RUU KUP mengusulkan adanya perluasan kewenangan pada penyidik untuk melakukan penyitaan dan/atau pemblokiran aset milik tersangka serta menangkap dan/atau menahan tersangka.

Doni menilai perluasan kewenangan perlu ada pembatasan atau pengaturan guna menghindari abuse of power. Dia juga berpendapat perluasan kewenangan tersebut tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus dikoordinasikan dengan pejabat kepolisian.

Kelima, penguatan fungsi penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) untuk melakukan pembekuan dan penyitaan aset guna mengamankan harta wajib pajak. Selain itu, Doni juga menekankan pentingnya kesempatan bagi masyarakat dapat memberikan aspirasi dalam pembentukan RUU KUP tersebut.

Baca Juga: Molor Lagi, Penerapan Pajak Capital Gain Bakal Ditunda hingga 2024

“Marilah sama-sama memberikan masukan-masukan agar kesempurnaan daripada undang-undang yang akan datang, khususnya RUU KUP, menjadi undang-undang yang benar-benar dilaksanakan,” tuturnya.

Webinar yang digelar DDTC Academy ini merupakan salah satu seri dari Webinar Series: University Roadshow. Acara ini juga menjadi bagian dari rangkaian acara untuk memeriahkan HUT ke-14 DDTC. (rig)

Baca Juga: DJP Sarankan Peserta PPS Investasikan Harta pada SBN, Ini Sebabnya
Topik : Webinar Series University Roadshow, DDTC Academy, RUU KUP, penegakan hukum pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 26 Januari 2022 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Tingkatkan Penerimaan Negara, Kemenkeu Susun Roadmap Optimalisasi PNBP

Rabu, 26 Januari 2022 | 15:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

IMF Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Ini Respons BKF

Rabu, 26 Januari 2022 | 13:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Tak Didukung Senat, Biden Berbelok Cari Dukungan CEO Top AS

berita pilihan

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:30 WIB
KOTA MANADO

Pemkot Beri Hadiah Sepeda Motor untuk Wajib Pajak Patuh

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:27 WIB
PENANGANAN COVID-19

Kasus Omicron Terus Bergerak Naik, Begini Pesan Jokowi

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:04 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN INDRAMAYU

Simak di Sini, Profil Pajak Salah Satu Daerah Penghasil Beras Nasional

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:00 WIB
INVESTASI

Aliran Investasi ke Sektor Manufaktur Mulai Membaik, Ini Catatan BKPM

Jum'at, 28 Januari 2022 | 16:49 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Promosi PPS Makin Kencang, Petugas Pajak Datangi Usaha Studio Foto

Jum'at, 28 Januari 2022 | 16:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Pajak Tinggi Tak Mampu Seret Elon Musk dari Posisi Orang Terkaya Dunia

Jum'at, 28 Januari 2022 | 16:00 WIB
KABUPATEN BATANG

Dukung Program Sertifikat Tanah, Pemda Bebaskan Pungutan BPHTB

Jum'at, 28 Januari 2022 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK

Cara Mengaktifkan Fitur Portal Layanan di DJP Online

Jum'at, 28 Januari 2022 | 15:01 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Peserta TA Punya Harta Belum Dilaporkan, Ini Konsekuensi Tak Ikut PPS

Jum'at, 28 Januari 2022 | 15:00 WIB
UU HPP

Ada UU HPP, Bagaimana Ketentuan Lapisan Tarif PPh untuk Pesangon?