Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 22 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 20 September 2021 | 19:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Rabu, 22 September 2021 | 12:28 WIB
AGENDA PAJAK
Rabu, 22 September 2021 | 12:02 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Selasa, 21 September 2021 | 17:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Optimalisasi Penegakan Hukum Pajak Melalui RUU KUP, Ini Kata Praktisi

A+
A-
1
A+
A-
1
Optimalisasi Penegakan Hukum Pajak Melalui RUU KUP, Ini Kata Praktisi

Dosen Politeknik Universitas Surabaya sekaligus praktisi PDB Law Firm dan KKP/KJA Doni Budiono

JAKARTA, DDTCNews – Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dinilai sudah memuat hal-hal yang relevan dalam optimalisasi penegakan hukum pajak.

Dosen Politeknik Universitas Surabaya sekaligus praktisi PDB Law Firm dan KKP/KJA Doni Budiono mengatakan setidaknya terdapat lima elemen dalam RUU KUP yang relevan dengan upaya optimalisasi penegakan hukum pajak.

“Menarik untuk mencermati materi-materi yang dimuat dalam RUU KUP,” katanya dalam webinar bertajuk Optimalisasi Penegakan Hukum Pajak dalam RUU KUP, Selasa (3/8/2021).

Baca Juga: Kapok Jadi Tax Haven, Negara Ini Reformasi Aturan Pajaknya

Pertama, terkait dengan asistensi penagihan pajak global. Ketentuan ini perlu diatur untuk memberikan kewenangan pada Ditjen Pajak (DJP) melaksanakan bantuan penagihan kepada negara mitra maupun saat meminta bantuan penagihan pajak pada negara mitra secara resiprokal.

Terlebih, saat ini terdapat 13 perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) yang memuat pasal bantuan penagihan. Namun, bantuan penagihan pajak lintas yurisdiksi belum dapat diterapkan karena belum ada legal basis dalam undang-undang.

Kedua, kesetaraan dalam pengenaan sanksi upaya hukum. RUU mengusulkan pengenaan sanksi 100% jika putusan Mahkamah Agung (MA) atas sengketa pajak mempertahankan ketetapan DJP. Namun, sanksi 100% tersebut akan dibatalkan jika putusan MA mengabulkan permohonan wajib pajak.

Baca Juga: Sistem Pajak Progresif Makin Tak Relevan, Begini Penjelasan DPD RI

Menurut Doni, sanksi administrasi itu perlu dikurangkan selaras dengan nilai waktu uang (time value of money) untuk memberikan wajib pajak kesempatan mengajukan upaya hukum sebagaimana haknya. Dia juga mengusulkan jangka waktu proses keberatan dikurangi.

Ketiga, penegakan hukum pidana pajak yang mengedepankan asas ultimum remedium. Hal ini perlu diatur untuk memberikan kesempatan bagi wajib pajak mengganti kerugian pada pendapatan negara meski kasus pidana perpajakan sudah dalam proses penuntutan. Simak “Apa Itu Asas Ultimum Remedium?

“Tujuan pajak bukan untuk menghukum wajib pajak, tetapi mengakhiri pelanggaran dan memulihkan keadaan. Untuk itu, dalam pajak diutamakan mekanisme administrasi ketimbang melalui mekanisme penegakan hukum pidana,” jelas Doni.

Baca Juga: Perlunya Antisipasi Risiko Kenaikan Tarif PPN

Keempat, kewenangan penyidik pajak. RUU KUP mengusulkan adanya perluasan kewenangan pada penyidik untuk melakukan penyitaan dan/atau pemblokiran aset milik tersangka serta menangkap dan/atau menahan tersangka.

Doni menilai perluasan kewenangan perlu ada pembatasan atau pengaturan guna menghindari abuse of power. Dia juga berpendapat perluasan kewenangan tersebut tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus dikoordinasikan dengan pejabat kepolisian.

Kelima, penguatan fungsi penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) untuk melakukan pembekuan dan penyitaan aset guna mengamankan harta wajib pajak. Selain itu, Doni juga menekankan pentingnya kesempatan bagi masyarakat dapat memberikan aspirasi dalam pembentukan RUU KUP tersebut.

Baca Juga: Tekan Penyimpangan, Sistem PPN dan Kepabeanan Perlu Diperkuat

“Marilah sama-sama memberikan masukan-masukan agar kesempurnaan daripada undang-undang yang akan datang, khususnya RUU KUP, menjadi undang-undang yang benar-benar dilaksanakan,” tuturnya.

Webinar yang digelar DDTC Academy ini merupakan salah satu seri dari Webinar Series: University Roadshow. Acara ini juga menjadi bagian dari rangkaian acara untuk memeriahkan HUT ke-14 DDTC. (rig)

Baca Juga: DPR Sampaikan Beberapa Usulan Perihal Alternative Minimum Tax
Topik : Webinar Series University Roadshow, DDTC Academy, RUU KUP, penegakan hukum pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 22 September 2021 | 09:00 WIB
PAKISTAN

Tak Punya NPWP, Warga Bisa Kena Blokir Telepon Hingga Listrik

Selasa, 21 September 2021 | 18:30 WIB
THAILAND

Tingkatkan Sektor Litbang, Thailand Rilis Aturan Baru Soal Tax Holiday

Selasa, 21 September 2021 | 17:30 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

OECD Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Jadi 3,7% Tahun Ini

Selasa, 21 September 2021 | 16:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Dinilai Diskriminatif, Usulan Insentif Pajak Ditentang Toyata & Honda

berita pilihan

Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Kawasan Daur Ulang Berikat?

Rabu, 22 September 2021 | 18:30 WIB
MAURITIUS

Kapok Jadi Tax Haven, Negara Ini Reformasi Aturan Pajaknya

Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pengenaan PPN Jasa Keagenan Kapal Asing

Rabu, 22 September 2021 | 18:09 WIB
KEBIJAKAN MONETER

Likuiditas Positif, Uang Beredar di Indonesia Tembus Rp7.198 Triliun

Rabu, 22 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sistem Pajak Progresif Makin Tak Relevan, Begini Penjelasan DPD RI

Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK

Penurunan Tarif Pajak Bunga Obligasi, Apakah Hanya untuk WPLN?

Rabu, 22 September 2021 | 17:30 WIB
KANWIL DJP JAWA BARAT I

Sandera Wajib Pajak, Kanwil DJP Jajaki Kerja Sama dengan Kemenkumham

Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Perlunya Antisipasi Risiko Kenaikan Tarif PPN

Rabu, 22 September 2021 | 17:00 WIB
UNI EROPA

Tekan Penyimpangan, Sistem PPN dan Kepabeanan Perlu Diperkuat

Rabu, 22 September 2021 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DPR Sampaikan Beberapa Usulan Perihal Alternative Minimum Tax