Berita
Sabtu, 18 September 2021 | 11:00 WIB
SEJARAH PAJAK DUNIA
Sabtu, 18 September 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 18 September 2021 | 10:00 WIB
RUU HKPD
Sabtu, 18 September 2021 | 09:21 WIB
PAJAK DALAM BERITA
Review
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 17 September 2021 | 17:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 17 September 2021 | 16:56 WIB
PROFIL PERPAJAKAN MAKAU
Jum'at, 17 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 17 September 2021 | 14:00 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 11:44 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 09:30 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Apa Itu Asas Ultimum Remedium?

A+
A-
3
A+
A-
3
Apa Itu Asas Ultimum Remedium?

DALAM Naskah Akademik (NA) Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP), pemerintah menyatakan penggunaan ketentuan asas ultimum remedium dalam Pasal 44B UU KUP yang saat ini berlaku masih terbatas.

Keterbatasan tersebut mengakibatkan pemulihan kerugian pada pendapatan negara menjadi tidak optimal. Sebab, pembayaran kerugian pada pendapatan negara dan/atau sanksi pada saat perkara telah dilimpahkan ke pengadilan atau pada saat persidangan tidak membatalkan tuntutan jaksa. Kondisi tersebut dinilai pemerintah menyebabkan asas ultimum remedium tidak berlaku bagi terdakwa.

Adapun asas hukum ultimum remedium sangat melekat dalam sistem hukum pidana perpajakan di seluruh dunia. Negara yang menerapkan sistem hukum Eropa Kontinental dan Anglo-Saxon sama-sama menganut prinsip ultimum remedium.

Baca Juga: Apa Itu PKP Kegiatan Usaha Tertentu?

Lantas, apakah yang dimaksud dengan asas ultimum remedium?

Beberapa ahli di bidang hukum pidana berpendapat hukum pidana merupakan ultimum remedium. Artinya, hukum pidana menjadi jalan terakhir dan tidak boleh digunakan pada tahapan awal penegakan hukum (Elgar, 2004).

Kemudian, Faure, Oudijk, dan Schaffmeister (1994) mengemukakan bahwa hukum pidana hanya diterapkan kepada seseorang yang melanggar hukum dengan tingkatan berat. Sanksi pidana atas pelanggaran yang dilakukan tersebut lebih berat daripada jenis sanksi lainnya. Oleh karena itu, sanksi hukum pidana sebaiknya diterapkan jika jenis sanksi lainnya tidak mampu menyelesaikan permasalahan pelanggaran hukum.

Bemmelen (1984) menyatakan pidana dan proses pemidaan harus dipandang tidak hanya sebagai sarana untuk perbaikan pelanggaran hukum yang dilakukan. Hukum pidana dianggap sebagai sarana untuk mengembalikan keadaan seperti semula. Oleh karena itu, penggunaan hukum pidana harus dijadikan sarana terakhir (ultimum remedium) dan harus dibatasi penggunaannya.

Baca Juga: Apa Itu Opsen Pajak?

Dalam peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia, tidak terdapat definisi ultimum remedium secara eksplisit. Namun demikian, di Indonesia, penerapan asas ultimum remedium sudah muncul sejak era reformasi pajak jilid pertama pada 1983 dengan penyampaian secara implisit.

Asas ultimum remedium tersebut tercermin dari rumusan Pasal 8 ayat (3) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dengan pasal tersebut, wajib pajak berhak menghentikan berlanjutnya proses pemeriksaan ke tahap penyidikan setelah mengakui kesalahan dan melunasi kekurangan pajak berikut denda administrasinya.

Sementara itu, berdasarkan pada hukum positif yang berlaku, asas ultimum remedium tersebut dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 44B ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007. Pasal a quo mengatur atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana perpajakan. Penghentian penyidikan tersebut dapat dilakukan sepanjang perkara pidana tersebut belum dilimpahkan ke pengadilan.

Baca Juga: Apa Itu e-Bupot Instansi Pemerintah?

Simpulan

Berdasarkan pada uraian di atas, dapat disimpulkan ultimum remedium ialah jalan terakhir dalam melakukan penegakan hukum. Sanksi pidana diberikan hanya jika sarana atau instrumen penegakan hukum lainnya tidak lagi berfungsi. Meskipun menjadi upaya terakhir, hukum pidana memiliki peran penting dalam mendukung penegakan hukum adminisrasi. (kaw)

Topik : kamus pajak, kamus hukum pajak, ultimum remedium

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Dika Meiyani

Kamis, 15 Juli 2021 | 10:12 WIB
Terimakasih DDTC atas Ilmunya
1

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 19 Juli 2021 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Barang Diangkut Terus dan Diangkut Lanjut?

Sabtu, 17 Juli 2021 | 09:00 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Air Tanah?

Senin, 12 Juli 2021 | 18:29 WIB
KAMUS PBB

Apa Itu NOP PBB?

Jum'at, 09 Juli 2021 | 13:32 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Air Permukaan?

berita pilihan

Sabtu, 18 September 2021 | 11:00 WIB
SEJARAH PAJAK DUNIA

Dari Perkara Wiski Sampai Gender, Ini 10 Pemberontakan Pajak Terbesar

Sabtu, 18 September 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Peta Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi

Sabtu, 18 September 2021 | 10:00 WIB
RUU HKPD

DBH Perikanan Dihapus dalam RUU HKPD, Ini Alasannya

Sabtu, 18 September 2021 | 09:21 WIB
PAJAK DALAM BERITA

WP Tak Diaudit Lebih Berisiko dan NPWP Bendahara Dihapus, Cek Videonya

Sabtu, 18 September 2021 | 09:00 WIB
BELANDA

Kebijakan Baru PPN e-Commerce Eropa, Pelapak Online Perlu Tahu Ini

Sabtu, 18 September 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Isu Terpopuler: DJP Kerahkan Pegawai ke Lapangan dan Tebar Email ke WP

Sabtu, 18 September 2021 | 06:00 WIB
KABUPATEN BANGLI

Tak Perlu Repot, Cek Tagihan Pajak PBB Bisa Lewat Aplikasi Ini

Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA

Multidisiplin Ilmu, Profesional Pajak Harus Tahu Ini

Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu PKP Kegiatan Usaha Tertentu?