Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

OJK: Mekanisme Lock up Perlu Diperjelas

0
0

JAKARTA, DDTCNews – Otoritas Jasa Keuangan meminta agar mekanisme penahanan dan penyimpanan (lock up) dana hasil pengampunan pajak diperjelas, arena diperlukan beberapa kriteria khusus untuk membentuk mekanisme tersebut.

Anggota Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Bidang Pengawasan Pasar Modal Nurhaida mengatakan dengan kejelasan mekanisme itu, maka investor atau calon peserta tax amnesty akan lebih yakin bagaimana memperlakukan dana yang direpatriasikannya.

“Ini bukan berarti tidak ada jalan keluar, jalan keluar pasti ada, hanya mempertegas saja, lock up-nya lewat mana, siapa yang me-lock up, bagaimana melihat hingga mengikuti jika selanjutnya dana tersebut berpindah-pindah. Ini harus ada mekanismenya,” ujarnya, Selasa (2/8)

Baca Juga: Wah, Kepatuhan Formal WP Peserta Tax Amnesty Sudah 90%

Seperti diketahui, program pengampunan pajak mengharuskan dana yang direpatriasikan wajib pajak (WP) ditahan dalam jangka waktu 3 tahun. Hingga kini belum ada peraturan yang terperinci, bagaimana mekanisme lock-up tersebut.

Beberapa kriteria dalam merancang mekanisme tersebut meliputi penentuan alur lock up, penentuan pihak yang melakukan lock up, serta cara melihat dan mengawasi aliran dana lock up tersebut.

Mekanisme tersebut berlaku sebagai acuan untuk mengontrol aliran dana repatriasi supaya tetap sesuai dengan tujuan dari program pengampunan pajak.

Baca Juga: Wah, DJP Sudah Dapatkan Data WP yang Belum Laporkan Asetnya

Menurut Nurhaida, selai bermanfaat bagi peserta tax amnesty, mekanisme tersebut juga akan membantu Manajer Investasi (MI) dan perbankan dalam memainkan perannya sebagai gateway dana pengampunan pajak.

OJK sendiri, sambungnya, akan ikut berperan menyukseskan program tax amnesty. “Semua itu ada mekanismenya, kita di OJK hanya mengikuti saja bagaimana mekanisme tersebut berlaku,” pungkasnya. (Bsi)

Baca Juga: Ingat! Selain SPT, Peserta Amnesti Pajak Harus Sampaikan Laporan Ini

“Ini bukan berarti tidak ada jalan keluar, jalan keluar pasti ada, hanya mempertegas saja, lock up-nya lewat mana, siapa yang me-lock up, bagaimana melihat hingga mengikuti jika selanjutnya dana tersebut berpindah-pindah. Ini harus ada mekanismenya,” ujarnya, Selasa (2/8)

Baca Juga: Wah, Kepatuhan Formal WP Peserta Tax Amnesty Sudah 90%

Seperti diketahui, program pengampunan pajak mengharuskan dana yang direpatriasikan wajib pajak (WP) ditahan dalam jangka waktu 3 tahun. Hingga kini belum ada peraturan yang terperinci, bagaimana mekanisme lock-up tersebut.

Beberapa kriteria dalam merancang mekanisme tersebut meliputi penentuan alur lock up, penentuan pihak yang melakukan lock up, serta cara melihat dan mengawasi aliran dana lock up tersebut.

Mekanisme tersebut berlaku sebagai acuan untuk mengontrol aliran dana repatriasi supaya tetap sesuai dengan tujuan dari program pengampunan pajak.

Baca Juga: Wah, DJP Sudah Dapatkan Data WP yang Belum Laporkan Asetnya

Menurut Nurhaida, selai bermanfaat bagi peserta tax amnesty, mekanisme tersebut juga akan membantu Manajer Investasi (MI) dan perbankan dalam memainkan perannya sebagai gateway dana pengampunan pajak.

OJK sendiri, sambungnya, akan ikut berperan menyukseskan program tax amnesty. “Semua itu ada mekanismenya, kita di OJK hanya mengikuti saja bagaimana mekanisme tersebut berlaku,” pungkasnya. (Bsi)

Baca Juga: Ingat! Selain SPT, Peserta Amnesti Pajak Harus Sampaikan Laporan Ini
Topik : dana repatriasi, tax amnesty, pengampunan pajak
artikel terkait
Jum'at, 22 Maret 2019 | 18:00 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN
Jum'at, 22 Maret 2019 | 16:53 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Jum'at, 22 Maret 2019 | 14:12 WIB
KENDARAAN RAMAH LINGKUNGAN
Jum'at, 22 Maret 2019 | 11:14 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
berita pilihan
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Jum'at, 23 Desember 2016 | 10:15 WIB
PENAGIHAN PAJAK
Senin, 29 Oktober 2018 | 09:54 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 09 Januari 2017 | 17:06 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 11 Agustus 2016 | 16:52 WIB
KANWIL DJP YOGYAKARTA
Kamis, 22 September 2016 | 12:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 16 Februari 2017 | 09:55 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 21 Maret 2017 | 09:07 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 10 Januari 2018 | 11:06 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA