PRANCIS

OECD Rilis Panduan Penerapan Pajak Minimum Global 15 Persen

Muhamad Wildan | Selasa, 15 Maret 2022 | 11:00 WIB
OECD Rilis Panduan Penerapan Pajak Minimum Global 15 Persen

Logo OECD. 

PARIS, DDTCNews - Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) telah menerbitkan panduan lanjutan atas model rules Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE).

Dengan panduan bernama Commentary to the GloBE Rules tersebut, yurisdiksi dan korporasi multinasional akan dapat memahami secara lebih lanjut mengenai implementasi Pilar 2 dan tujuan yang ingin dicapai dari rezim pajak minimum global tersebut.

"Rilisnya commentary merupakan pencapaian yang signifikan dan merupakan akhir dari kerja keras Inclusive Framework dalam mencapai kesepakatan atas GloBE," kata Director of Centre for Tax Policy and Administration OECD Pascal Saint-Amans dalam rilisnya, Selasa (15/3/2022).

Baca Juga:
Laksanakan Bantuan Penagihan Pajak, DJP: Perpres Perlu Direvisi

Dengan tersedianya model rules atau kerangka aturan atas Pilar 2 dan commentary atas pilar tersebut, lanjut Saint-Amans, setiap anggota Inclusive Framework dapat memiliki semua instrumen yang dibutuhkan untuk menerapkan Pilar 2 pada yurisdiksinya masing-masing.

Untuk mendukung implementasi Pilar 2, Inclusive Framework juga akan mengembangkan kerangka implementasi (implementation framework) guna membantu otoritas pajak di berbagai negara dalam menerapkan dan mengadministrasikan pajak Pilar 2.

Sebagai langkah awal dari proses tersebut, Inclusive Framework membuka public consultation dan mengundang setiap stakeholder untuk memberikan masukan atas kerangka implementasi yang sedang disiapkan.

Baca Juga:
Reorganisasi Instansi Vertikal DJP Berlanjut? Ini Kata Dirjen Pajak

"Konsultasi publik kali ini tidak meminta komentar atas model rules dan commentary, tetapi berfokus pada mekanisme yang diperlukan sehingga otoritas dan perusahaan multinasional dapat menerapkan Pilar 2 secara konsisten dan terkoordinasi sembari menekan biaya kepatuhan," tulis OECD.

Stakeholder yang ingin menyampaikan masukan melalui public consultation dapat menyampaikan komentarnya paling lambat pada 11 April 2022 ke [email protected].

Pajak minimum global bakal diimplementasikan pada 2023. Nanti, korporasi multinasional dengan penerimaan di atas EUR750 juta per tahun wajib membayar pajak dengan tarif minimum sebesar 15% di manapun perusahaan beroperasi. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 22 Februari 2024 | 18:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Laksanakan Bantuan Penagihan Pajak, DJP: Perpres Perlu Direvisi

Kamis, 22 Februari 2024 | 18:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Reorganisasi Instansi Vertikal DJP Berlanjut? Ini Kata Dirjen Pajak

Kamis, 22 Februari 2024 | 18:07 WIB KEBIJAKAN PAJAK

60 Juta NIK Sudah Dipadankan Dengan NPWP

Kamis, 22 Februari 2024 | 18:00 WIB KPP PRATAMA PALOPO

Edukasi soal Bukti Potong, KPP Bahas Tanggungan Pajak Khusus ASN

BERITA PILIHAN
Kamis, 22 Februari 2024 | 18:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Laksanakan Bantuan Penagihan Pajak, DJP: Perpres Perlu Direvisi

Kamis, 22 Februari 2024 | 18:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Reorganisasi Instansi Vertikal DJP Berlanjut? Ini Kata Dirjen Pajak

Kamis, 22 Februari 2024 | 18:07 WIB KEBIJAKAN PAJAK

60 Juta NIK Sudah Dipadankan Dengan NPWP

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:45 WIB KONSULTASI PAJAK

Pengajuan Permohonan IKH secara Online, Bagaimana Tata Caranya?

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:30 WIB BEA CUKAI MALANG

Cegat Bus Antarkota di Pintu Tol, DJBC Amankan 30 Koli Rokok Ilegal

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:27 WIB KEPATUHAN PAJAK

4,3 Juta WP Sudah Lapor SPT Tahunan 2023, Mayoritas Gunakan e-Filing

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:01 WIB KINERJA FISKAL

APBN Catatkan Surplus Rp31,3 Triliun pada Januari 2024

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ikut Lelang Barang-Barang Sitaan Pajak

Kamis, 22 Februari 2024 | 16:37 WIB PENERIMAAN PAJAK

Kontraksi, Penerimaan Pajak Terkumpul Rp149,25 Triliun di Januari 2024

Kamis, 22 Februari 2024 | 16:30 WIB PMK 7/2024

Beli Rumah Lain, WP OP Tak Boleh Lagi Pakai Fasilitas PPN DTP 2024