PERTUMBUHAN EKONOMI

OECD Perkirakan Ekonomi Indonesia Hanya Tumbuh 4,7 Persen Tahun Ini

Muhamad Wildan | Minggu, 04 Juni 2023 | 07:30 WIB
OECD Perkirakan Ekonomi Indonesia Hanya Tumbuh 4,7 Persen Tahun Ini

Gedung bertingkat terlihat dari kawasan Jalan Jendral Sudirman, Jakarta, Jumat (5/5/2023). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I tahun 2023 mencapai 5,03 persen secara tahunan (yoy) yaitu mengalami kontraksi 0,92 persen dibandingkan pada kuartal IV tahun 2022. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/nym.

PARIS, DDTCNews - Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memperkirakan perekonomian Indonesia hanya akan bertumbuh sebesar 4,7% pada tahun ini dan sebesar 5,1% pada 2024 mendatang.

Dalam laporan bertajuk OECD Economic Outlook - Interim Report March 2023, berpandangan Indonesia termasuk salah satu negara perekonomiannya tidak terlalu terdampak oleh perlambatan ekonomi global.

"Perekonomian Indonesia akan tetap bertumbuh sebesar 4,7% hingga 5% per tahun pada 2023 dan 2024," tulis OECD dalam laporannya, dikutip pada Minggu (4/6/2023).

Baca Juga:
Ingin Jadi Anggota OECD, Jokowi Bentuk Timnas

OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini hanya akan mencapai 2,6%, melambat bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada 2022 sebesar 3,2%. Adapun pertumbuhan ekonomi global pada 2024 hanya akan mencapai 2,9%.

Menurut OECD, pertumbuhan ekonomi global pada 2023 dan 2024 masih berada di bawah tren akibat perang di Ukraina, berlanjutnya risiko terhadap ketahanan pangan dan energi, dan perubahan pada pasar komoditas akibat embargo negara-negara Barat terhadap komoditas energi dari Rusia.

OECD pun merekomendasikan kepada setiap yurisdiksi untuk memberikan dukungan fiskal guna memitigasi dampak negatif dari kenaikan harga pangan dan komoditas energi.

Baca Juga:
Harga Beras di Daerah Mulai Turun, Begini Hasil Pantauan BPS

Menurut OECD, dukungan fiskal oleh beberapa yurisdiksi untuk menekan harga komoditas energi masih belum diberikan secara tepat sasaran. Mayoritas yurisdiksi masih mengandalkan kebijakan pemberian subsidi atau menurunkan tarif PPN.

"Meski mudah diimplementasikan, dukungan fiskal semacam ini tergolong mahal dan tidak sejalan dengan upaya untuk menurunkan penggunaan bahan bakar fosil," tulis OECD.

OECD berpandangan stimulus fiskal perlu diberikan kepada targeted kepada rumah tangga berpenghasilan rendah. Subsidi juga seyogianya hanya diberikan atas konsumsi energi di bawah tingkat konsumsi rata-rata. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 24 April 2024 | 09:30 WIB KEANGGOTAAN OECD

Ingin Jadi Anggota OECD, Jokowi Bentuk Timnas

Senin, 22 April 2024 | 11:50 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Harga Beras di Daerah Mulai Turun, Begini Hasil Pantauan BPS

Senin, 22 April 2024 | 10:25 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Di Forum IMF, Sri Mulyani: Konsolidasi Fiskal Tak Ganggu Perekonomian

Sabtu, 20 April 2024 | 16:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Ada Ketidakpastian, Sri Mulyani Yakin Ekonomi RI Sekuat Saat Pandemi

BERITA PILIHAN
Rabu, 24 April 2024 | 11:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Syarat Daftar Kerja Pakai NPWP 15 Digit atau 16 Digit? Begini Kata DJP

Rabu, 24 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS CUKAI

Ketentuan Kewajiban Menyelenggarakan Pembukuan di Bidang Cukai

Rabu, 24 April 2024 | 09:30 WIB KEANGGOTAAN OECD

Ingin Jadi Anggota OECD, Jokowi Bentuk Timnas

Rabu, 24 April 2024 | 09:03 WIB KURS PAJAK 24 APRIL 2024 - 30 APRIL 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah Terhadap Mayoritas Negara Mitra

Rabu, 24 April 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Sedang Uji Coba, Ini Manfaat Modul Vehicle Declaration dalam CEISA 4.0

Rabu, 24 April 2024 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

DJP Bakal Tunjuk Wajib Pajak, Uji Coba Kesiapan Coretax System