Review
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Kamis, 26 Januari 2023 | 14:40 WIB
KONSULTASI PERPAJAKAN
Rabu, 25 Januari 2023 | 17:15 WIB
LAPORAN DARI AUSTRALIA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Nelayan di Desa Ini Ramai-ramai Ajukan NPWP, Ternyata Ini Alasannya

A+
A-
1
A+
A-
1
Nelayan di Desa Ini Ramai-ramai Ajukan NPWP, Ternyata Ini Alasannya

Petugas KPP Pratama Ketapang saat memberikan penyuluhan kepada nelayan. (foto: DJP)

KETAPANG, DDTCNews - Puluhan nelayan di Desa Suka Baru, Kecamatan Benua Kayong, Ketapang, Kalimantan Barat kompak mengajukan permohonan pendaftaran nomor pokok wajib pajak (NPWP). Merespons permohonan yang cukup banyak, petugas pajak dari KPP Pratama Ketapang mengirimkan tim penyuluh untuk menyampaikan sosialisasi perpajakan kepada para nelayan.

Usut punya usut, pendaftaran NPWP massal ini dilakukan sebagai pemenuhan syarat untuk mendapatkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) solar untuk kapal mereka.

"Sosialisasi kami lakukan pukul 20.00 WIB, menyesuaikan kesediaan waktu warga yang profesinya didominasi nelayan," kata Kepala Seksi Pengawasan V KPP Pratama Ketapang Rhoni Tanjung Marji Wandono dilansir pajak.go.id, dikutip Jumat (2/12/2022).

Baca Juga: SPT Tahunan Badan Tak Bisa Pakai e-SPT, e-Form Belum Tampung PTKP UMKM

Nelayan kemudian diingatkan bahwa dengan memiliki NPWP aktif maka ada kewajiban pajak yang melekat. Tak cuma wajib melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada Januari-Maret setiap tahunnya, nelayan juga perlu memahami adanya ketentuan perpajakan bagi UMKM.

Sesuai dengan ketentuan baru pada UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), omzet usaha sampai dengan Rp500 juta dalam 1 tahun pajak tidak dikenakan PPh final 0,5% sesuai dengan PP 23/2018. Karenanya, pelaku UMKM seperti nelayan pun mendapatkan 'keringanan' melalui batas omzet tidak kena pajak.

Perlu dicatat, Ditjen Pajak (DJP) memiliki informasi mengenai data tangkapan ikan para nelayan yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk Dinas Perikanan dan Kelautan setempat. Mengacu pada hal ini, nelayan sebagai wajib pajak didorong untuk mematuhi kewajibannya, salah satunya melaporkan SPT Tahunan.

Baca Juga: Dirjen Pajak Ingatkan WP Lapor SPT Tahunan, Jangan Mepet Deadline

Sementara itu, Kepala Seksi Pengawasan II KPP Pratama Ketapang Musthofa Syahirul Alam menambahkan, subsidi BBM jenis solar yang diperoleh oleh nelayan pun berasal dari penerimaan pajak yang dikumpulkan negara. Artinya, ujar Musthofa, pajak yang terkumpul pun nantinya akan kembali dimanfaatkan oleh masyarakat, baik berupa pembangunan fisik atau subsidi seperti yang diterima nelayan.

"Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat, manfaatnya juga akan kembali ke mereka," kata Musthofa.

Sebelum mengakhiri kegiatan, KPP Pratama Ketapang menyediakan layanan bagi wajib pajak yang perlu melakukan pemutakhiran data sebelum mendapatkan kartu NPWP-nya. Sosialisasi ini dilaksanakan dengan harapan para nelayan dapat mengetahui hak dan kewajiban perpajakan mereka setelah mendapatkan kartu NPWP serta meningkatkan kesadaran pajak para nelayan. (sap)

Baca Juga: Pelaku Usaha Gencar Ekspansi, Sri Mulyani Harap Tetap Patuh Pajak

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pengawasan pajak, kepatuhan pajak, administrasi pajak, NPWP, UMKM, nelayan, PP 23/2018

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 24 Januari 2023 | 12:30 WIB
BINCANG ACADEMY

Memahami Pajak Penghasilan UMKM Pasca Terbitnya PP 55/2022

Selasa, 24 Januari 2023 | 12:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Memanfaatkan PPh Final UMKM PP 55/2022

Selasa, 24 Januari 2023 | 11:30 WIB
PP 55/2022

Ini Contoh Jasa Pekerjaan Bebas yang Tak Bisa Pakai PPh Final 0,5%

berita pilihan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:00 WIB
PMK 203/2017

Pembebasan Bea Masuk US$500 Diberikan Per Penumpang, Bukan Per Barang

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Atas Impor Alkes dan Vaksin Covid Selama 3 Tahun Tembus Rp3 T

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:00 WIB
KABUPATEN BELITUNG

WP Bandel, Pajak Hilang dari Bisnis Sarang Burung Walet Capai Rp10 M

Sabtu, 28 Januari 2023 | 08:45 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

SPT Tahunan Badan Tak Bisa Pakai e-SPT, e-Form Belum Tampung PTKP UMKM

Sabtu, 28 Januari 2023 | 07:30 WIB
SELEBRITAS

Wah! Yayan Ruhian 'Mad Dog' Datangi Kantor Pajak, Ada Apa Nih?

Sabtu, 28 Januari 2023 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK

Pajak Kita untuk Wujudkan Cita-Cita Bangsa

Jum'at, 27 Januari 2023 | 18:07 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Dirjen Pajak Ingatkan WP Lapor SPT Tahunan, Jangan Mepet Deadline

Jum'at, 27 Januari 2023 | 18:00 WIB
KABUPATEN PROBOLINGGO

Cetak SPPT Lebih Awal, Pemda Harap Target Setoran PBB Segera Tercapai

Jum'at, 27 Januari 2023 | 17:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Open Account dalam Kegiatan Ekspor-Impor?