Fokus
Data & alat
Rabu, 08 April 2020 | 09:12 WIB
KURS PAJAK 8 APRIL-14 APRIL 2020
Selasa, 07 April 2020 | 13:30 WIB
STATISTIK DAYA SAING PAJAK
Jum'at, 03 April 2020 | 17:01 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Kamis, 02 April 2020 | 14:31 WIB
PROFESI
Komunitas
Selasa, 07 April 2020 | 17:08 WIB
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Selasa, 07 April 2020 | 16:45 WIB
STISIPOL PAHLAWAN 12 BANGKA
Kamis, 02 April 2020 | 15:11 WIB
LEE JI-EUN:
Selasa, 31 Maret 2020 | 09:52 WIB
PROGRAM BEASISWA
Reportase

Negara Ini akan Pungut Pajak 2% ke E-Commerce Asing

A+
A-
0
A+
A-
0
Negara Ini akan Pungut Pajak 2% ke E-Commerce Asing

NEW DELHI, DDTCNews—Pemerintah India akan memungut pajak (levy) sebesar 2% atas penjualan yang dilakukan oleh perusahaan e-commerce asing di negara tersebut. Kebijakan ini akan berdampak pada perusahaan yang tidak berbasis di India, tetapi menjual barang mereka di negara itu.

Pajak akan dikenakan pada perusahaan yang memiliki omzet lebih dari IN₹2 crore atau IN₹20 juta setara dengan Rp4,3 miliar pada tahun sebelumnya. Berdasarkan revisi RUU Keuangan yang disetujui DPR, Selasa (24/3/2020), e-commerce asing harus membayar pajak 2% setiap triwulan dari 1 April 2020.

“Ketentuan baru untuk pajak perusahaan e-commerce asing yang beroperasi di India seperti Amazon dan Flipkart akan membantu pemerintah mengeksplorasi ‘sumber daya yang belum dimanfaatkan;’,” kata Amit Singhania, partner Shardul Amarchand Mangaldas, Selasa (24/3/2020).

Baca Juga: Melihat Urgensi Pemanfaatan Teknologi dalam Administrasi Pajak

Empat tahun lalu, Pemerintah India telah menerapkan pajak iklan digital ke perusahaan online sebesar 6%. Pajak yang kerap disebut pajak Google itu diterapkan pada pembayaran iklan digital yang diterima perusahaan nonresiden tanpa bentuk usaha tetap jika omzetnya melebihi ID₹ 1 lakh setahun.

“Definisi e-commerce telah dipertahankan cukup luas, dan dapat mencakup game online dan platform hiburan. Namun, kejelasan akan muncul setelah detail dan aturan diberitahukan tentang bagaimana ini akan ditegakkan, dan layanan mana yang akan dicakup,” kata Neeru Ahuja, partner Deloitte India.

Berdasarkan revisi UU Keuangan tadi, selain pajak untuk perusahaan e-commerce asing, penjualan data lokal yang dikumpulkan oleh orang atau perusahaan India, dan para pengguna alamat protokol internet yang berlokasi di India juga akan dikenakan pajak sebesar 2%.

Baca Juga: Mengkaji Pemajakan atas Mata Uang Virtual

Pajak yang sampai sekarang hanya berlaku untuk pemain iklan digital seperti Google, kini telah diperluas dengan cara amandemen menyeluruh untuk mencakup semua jenis transaksi e-commerce digital ke India, serta transaksi yang menggunakan data India.

“Pajak ini bisa berpotensi mencakup semua bisnis digital yang menghasilkan lebih dari IN₹2 crore dari India. Tidak seperti pajak sebelumnya yang untuk iklan, sekarang operator e-commerce asing akan diminta patuh,” sambung partner pajak EY Rakesh Jariwala seperti dilansir www.thehindubusinessline.com..

Tidak seperti pajak Google sebelumnya, subjek dari pajak ini adalah operator e-commerce asing atau bukan penduduk, dan operator tersebut diharuskan menyetor pajak yang dikumpulkan secara triwulanan sekaligus mengajukan pengembalian tahunan. (Bsi)

Baca Juga: Facebook dan Google Disebut Minta Penundaan Pembayaran Pajak Digital

“Ketentuan baru untuk pajak perusahaan e-commerce asing yang beroperasi di India seperti Amazon dan Flipkart akan membantu pemerintah mengeksplorasi ‘sumber daya yang belum dimanfaatkan;’,” kata Amit Singhania, partner Shardul Amarchand Mangaldas, Selasa (24/3/2020).

Baca Juga: Melihat Urgensi Pemanfaatan Teknologi dalam Administrasi Pajak

Empat tahun lalu, Pemerintah India telah menerapkan pajak iklan digital ke perusahaan online sebesar 6%. Pajak yang kerap disebut pajak Google itu diterapkan pada pembayaran iklan digital yang diterima perusahaan nonresiden tanpa bentuk usaha tetap jika omzetnya melebihi ID₹ 1 lakh setahun.

“Definisi e-commerce telah dipertahankan cukup luas, dan dapat mencakup game online dan platform hiburan. Namun, kejelasan akan muncul setelah detail dan aturan diberitahukan tentang bagaimana ini akan ditegakkan, dan layanan mana yang akan dicakup,” kata Neeru Ahuja, partner Deloitte India.

Berdasarkan revisi UU Keuangan tadi, selain pajak untuk perusahaan e-commerce asing, penjualan data lokal yang dikumpulkan oleh orang atau perusahaan India, dan para pengguna alamat protokol internet yang berlokasi di India juga akan dikenakan pajak sebesar 2%.

Baca Juga: Mengkaji Pemajakan atas Mata Uang Virtual

Pajak yang sampai sekarang hanya berlaku untuk pemain iklan digital seperti Google, kini telah diperluas dengan cara amandemen menyeluruh untuk mencakup semua jenis transaksi e-commerce digital ke India, serta transaksi yang menggunakan data India.

“Pajak ini bisa berpotensi mencakup semua bisnis digital yang menghasilkan lebih dari IN₹2 crore dari India. Tidak seperti pajak sebelumnya yang untuk iklan, sekarang operator e-commerce asing akan diminta patuh,” sambung partner pajak EY Rakesh Jariwala seperti dilansir www.thehindubusinessline.com..

Tidak seperti pajak Google sebelumnya, subjek dari pajak ini adalah operator e-commerce asing atau bukan penduduk, dan operator tersebut diharuskan menyetor pajak yang dikumpulkan secara triwulanan sekaligus mengajukan pengembalian tahunan. (Bsi)

Baca Juga: Facebook dan Google Disebut Minta Penundaan Pembayaran Pajak Digital
Topik : pajak e-commerce, India, ekonomi digital
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
0/1000
artikel terkait
Senin, 02 Maret 2020 | 17:44 WIB
PAJAK DIGITAL
Minggu, 01 Maret 2020 | 12:45 WIB
EKONOMI DIGITAL
Rabu, 26 Februari 2020 | 11:57 WIB
PERTEMUAN BILATERAL
Selasa, 25 Februari 2020 | 18:04 WIB
EKONOMI DIGITAL
berita pilihan
Rabu, 08 April 2020 | 17:20 WIB
MEMO PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 08 April 2020 | 16:42 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Rabu, 08 April 2020 | 16:22 WIB
TIPS E-BUPOT
Rabu, 08 April 2020 | 16:16 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Rabu, 08 April 2020 | 15:45 WIB
KABUPATEN JENEPONTO
Rabu, 08 April 2020 | 15:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 08 April 2020 | 15:12 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Rabu, 08 April 2020 | 15:05 WIB
MALAYSIA
Rabu, 08 April 2020 | 14:24 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 08 April 2020 | 14:19 WIB
PELAPORAN SPT