Review
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 30 Juni 2020 | 09:33 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 09 Juli 2020 | 17:15 WIB
KEBERATAN PAJAK (3)
Rabu, 08 Juli 2020 | 18:00 WIB
PROFIL PERPAJAKAN ANDORRA
Rabu, 08 Juli 2020 | 17:54 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 17:39 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Negara Ini akan Pungut Pajak 2% ke E-Commerce Asing

A+
A-
0
A+
A-
0
Negara Ini akan Pungut Pajak 2% ke E-Commerce Asing

NEW DELHI, DDTCNews—Pemerintah India akan memungut pajak (levy) sebesar 2% atas penjualan yang dilakukan oleh perusahaan e-commerce asing di negara tersebut. Kebijakan ini akan berdampak pada perusahaan yang tidak berbasis di India, tetapi menjual barang mereka di negara itu.

Pajak akan dikenakan pada perusahaan yang memiliki omzet lebih dari IN₹2 crore atau IN₹20 juta setara dengan Rp4,3 miliar pada tahun sebelumnya. Berdasarkan revisi RUU Keuangan yang disetujui DPR, Selasa (24/3/2020), e-commerce asing harus membayar pajak 2% setiap triwulan dari 1 April 2020.

“Ketentuan baru untuk pajak perusahaan e-commerce asing yang beroperasi di India seperti Amazon dan Flipkart akan membantu pemerintah mengeksplorasi ‘sumber daya yang belum dimanfaatkan;’,” kata Amit Singhania, partner Shardul Amarchand Mangaldas, Selasa (24/3/2020).

Baca Juga: Aturan Membingungkan, Pengusaha Minta Setoran Pajak Digital Diundur

Empat tahun lalu, Pemerintah India telah menerapkan pajak iklan digital ke perusahaan online sebesar 6%. Pajak yang kerap disebut pajak Google itu diterapkan pada pembayaran iklan digital yang diterima perusahaan nonresiden tanpa bentuk usaha tetap jika omzetnya melebihi ID₹ 1 lakh setahun.

“Definisi e-commerce telah dipertahankan cukup luas, dan dapat mencakup game online dan platform hiburan. Namun, kejelasan akan muncul setelah detail dan aturan diberitahukan tentang bagaimana ini akan ditegakkan, dan layanan mana yang akan dicakup,” kata Neeru Ahuja, partner Deloitte India.

Berdasarkan revisi UU Keuangan tadi, selain pajak untuk perusahaan e-commerce asing, penjualan data lokal yang dikumpulkan oleh orang atau perusahaan India, dan para pengguna alamat protokol internet yang berlokasi di India juga akan dikenakan pajak sebesar 2%.

Baca Juga: Pelanggan Netflix dan Spotify? Anda Bakal Dikenai PPN 10% Bulan Depan

Pajak yang sampai sekarang hanya berlaku untuk pemain iklan digital seperti Google, kini telah diperluas dengan cara amandemen menyeluruh untuk mencakup semua jenis transaksi e-commerce digital ke India, serta transaksi yang menggunakan data India.

“Pajak ini bisa berpotensi mencakup semua bisnis digital yang menghasilkan lebih dari IN₹2 crore dari India. Tidak seperti pajak sebelumnya yang untuk iklan, sekarang operator e-commerce asing akan diminta patuh,” sambung partner pajak EY Rakesh Jariwala seperti dilansir www.thehindubusinessline.com..

Tidak seperti pajak Google sebelumnya, subjek dari pajak ini adalah operator e-commerce asing atau bukan penduduk, dan operator tersebut diharuskan menyetor pajak yang dikumpulkan secara triwulanan sekaligus mengajukan pengembalian tahunan. (Bsi)

Baca Juga: Sah! Ini 6 Perusahaan yang Ditunjuk Jadi Pemungut PPN Produk Digital
Topik : pajak e-commerce, India, ekonomi digital
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 03 Juni 2020 | 14:30 WIB
UNI EROPA
Selasa, 02 Juni 2020 | 13:21 WIB
EKONOMI DIGITAL
Selasa, 02 Juni 2020 | 09:01 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
berita pilihan
Kamis, 09 Juli 2020 | 19:38 WIB
INSENTIF PAJAK
Kamis, 09 Juli 2020 | 18:58 WIB
TARIF PPh BADAN
Kamis, 09 Juli 2020 | 18:22 WIB
KINERJA APBN 2020
Kamis, 09 Juli 2020 | 17:15 WIB
KEBERATAN PAJAK (3)
Kamis, 09 Juli 2020 | 16:59 WIB
KINERJA PENERIMAAN PAJAK
Kamis, 09 Juli 2020 | 16:36 WIB
PMK 81/2020
Kamis, 09 Juli 2020 | 16:27 WIB
ARAB SAUDI
Kamis, 09 Juli 2020 | 16:06 WIB
PROVINSI SULAWESI UTARA
Kamis, 09 Juli 2020 | 15:51 WIB
KINERJA FISKAL