Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Mulainya Euforia Pendaftaran Tax Amnesty

0
0

JAKARTA, DDTCNews – Berita mengenai mulai dibukanya pendaftaran tax amnesty hari ini memenuhi beberapa media nasional pagi ini, Senin (18/7). Direktorat Jenderal Pajak mulai membuka pelayanan pendaftaran pengampunan pajak di seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Sejumlah hal telah dipersiapkan antara lain desk khusus untuk pelayanan permohonan pengampunan pajak serta pegawai-pegawai yang dikerahkan untuk program ini. Selain itu, Pemerintah sedang menyiapkan sistem informasi online untuk program pengampunan pajak.

Namun di tengah euforia pendaftaran amnesti pajak hari ini, berita mengenai kurangnya petunjuk teknis mengenai perbankan juga mewarnai media hari ini. Hal ini membuat pelaksanaan kebijakan terkesan belum jelas.

Baca Juga: Sri Mulyani Estimasi Penerimaan Perpajakan 2019 Meleset dari Target

Hal ini juga membuat bank persepsi belum bisa memberi sosialisasi lebih rinci terlebih kepada nasabah potensial mereka. Lantas sudah sampai mana peraturan turunan UU Pengampunan Pajak itu disiapkan? Berikut berita selengkapnya:

  • PMK Sudah Ditandatangani

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengaku telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan mengenai penunjukan bank persepsi untuk menampung dana repatriasi. Semua Bank BUKU III dan BUKU IV akan menjadi bank persepsi, termasuk bank asing yang memiliki cabang di Indonesia. Ini artinya, terdapat tambahan bank persepsi menjadi 15 bank yang boleh mengelola dana repatriasi.

  • Ini Syarat Bank Asing yang Kelola Dana Repatriasi

Bambang mengungkapkan bank asing yang ditunjuk harus memiliki fasilitas untuk mengunci dana dalam jangka waktu tiga tahun. Selain itu harus memiliki wali amanat, memiliki bank kustodian. Bank tersebut juga harus berskala besar dan dapat memberikan kenyamanan kepada pemilik dana. Namun, penunjukan bank asing ditakutkan memiliki dampak negatif karena wajib pajak cenderung lebih memilih bank asing.

Baca Juga: Sri Mulyani Bertekad Kejar Pajak Perusahaan Digital
  • Jika Bank Asing Bisa, Bank Daerah Juga Bisa

Beberapa bank asing di luar bank persepsi masih berharap untuk bisa mengelola dana repatriasi, salah satunya adalah bank daerah. Bank daerah berencana melakukan kerjasama dengan bank persepsi milik pemerintah (BUMN). Bank daerah akan melayani nasabah lokal, sedangkan transaksi luar negeri akan dilayani oleh bank besar BUMN.

  • UMKM Menjadi Perhatian Presiden

Presiden Joko Widodo menargetkan peserta tax amnesty bukan hanya dari kalangan pengusaha kelas atas, melainkan juga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Presiden menekankan betapa pentingnya UMKM untuk mengikuti program ini. Maka, pemerintah perlu menjaring lebih banyak lagi UMKM dengan sosialisasi tentang tax amnesty. Pasalnya, masih banyak pelaku usaha UMKM yang masih bingung dengan program tersebut dan berpikir bahwa hanya pengusaha besar saja yang bisa berpartisipasi.

  • Petugas Pajak Siap Layani Tax Amnesty

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi menuturkan terdapat 60% petugas KPP yang dikonsesntrasikan untuk menjadi petugas help desk pengampunan pajak. Petugas tersebut juga dilarang membawa alat komunikasi dalam bentuk apapun ketika menerima dokumen kelengkaan tax amnesty.

Baca Juga: Menkeu: Tidak Hanya Indonesia yang Pusing Hadapi Pajaknya Google Cs
  • Tawaran Singapura Cukup Menggoda

Terdapat kabar yang menyebutkan Singapura melancarkan beberapa kebijakan guna menahan dana orang-orang Indonesia untuk tidak mengikuti program tax amnesty, di antaranya adalah pembebasan pajak dan kompensasi uang tebusan. Tawaran ini dianggap dapat mengancam kelancaran program amnesti pajak.

  • Instrumen Investasi Harus Menarik

Guna menangkal semua tawaran Singapura, pemerintah perlu menyiapkan skema repatriasi yang menguntungkan wajib pajak yang membawa uangnya kembali ke Indonesia. Maka dari itu, pemerintah harus menyiapkan instrumen investasi yang lebih menarik.

  • Inilah Potensi Penyerapan Dana Repatriasi

Surat Berharga Negara mendapat potensi Rp100 trilun, untuk saham sebesar Rp300 triliun, proyek sektor riil sebesar Rp130 triliun untuk BUMN di bawah Kementerian Keuangan dan Rp120 triliun untuk BUMN infrastruktur di bawah Kementerian BUMN, dan terakhir, DIRE, dengan potensi Rp5 triliun.

Baca Juga: Korupsi Berisiko Tekan Penerimaan Pajak, IMF: Batasi Diskresi Pejabat
  • Surat Utang Korporasi Membanjir

Terdapat empat perusahaan yang akan menerbitkan surat utang medium term notes (MTN), yaitu PT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan nilai Rp500 miliar, PT Suparma Tbk menerbitkan MTN senilai US$5 juta, PT Impack Pratama Industri dengan MTN Rp100 miliar, dan MNC Securities senilai Rp8 miliar. (Amu)

Namun di tengah euforia pendaftaran amnesti pajak hari ini, berita mengenai kurangnya petunjuk teknis mengenai perbankan juga mewarnai media hari ini. Hal ini membuat pelaksanaan kebijakan terkesan belum jelas.

Baca Juga: Sri Mulyani Estimasi Penerimaan Perpajakan 2019 Meleset dari Target

Hal ini juga membuat bank persepsi belum bisa memberi sosialisasi lebih rinci terlebih kepada nasabah potensial mereka. Lantas sudah sampai mana peraturan turunan UU Pengampunan Pajak itu disiapkan? Berikut berita selengkapnya:

  • PMK Sudah Ditandatangani

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengaku telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan mengenai penunjukan bank persepsi untuk menampung dana repatriasi. Semua Bank BUKU III dan BUKU IV akan menjadi bank persepsi, termasuk bank asing yang memiliki cabang di Indonesia. Ini artinya, terdapat tambahan bank persepsi menjadi 15 bank yang boleh mengelola dana repatriasi.

  • Ini Syarat Bank Asing yang Kelola Dana Repatriasi

Bambang mengungkapkan bank asing yang ditunjuk harus memiliki fasilitas untuk mengunci dana dalam jangka waktu tiga tahun. Selain itu harus memiliki wali amanat, memiliki bank kustodian. Bank tersebut juga harus berskala besar dan dapat memberikan kenyamanan kepada pemilik dana. Namun, penunjukan bank asing ditakutkan memiliki dampak negatif karena wajib pajak cenderung lebih memilih bank asing.

Baca Juga: Sri Mulyani Bertekad Kejar Pajak Perusahaan Digital
  • Jika Bank Asing Bisa, Bank Daerah Juga Bisa

Beberapa bank asing di luar bank persepsi masih berharap untuk bisa mengelola dana repatriasi, salah satunya adalah bank daerah. Bank daerah berencana melakukan kerjasama dengan bank persepsi milik pemerintah (BUMN). Bank daerah akan melayani nasabah lokal, sedangkan transaksi luar negeri akan dilayani oleh bank besar BUMN.

  • UMKM Menjadi Perhatian Presiden

Presiden Joko Widodo menargetkan peserta tax amnesty bukan hanya dari kalangan pengusaha kelas atas, melainkan juga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Presiden menekankan betapa pentingnya UMKM untuk mengikuti program ini. Maka, pemerintah perlu menjaring lebih banyak lagi UMKM dengan sosialisasi tentang tax amnesty. Pasalnya, masih banyak pelaku usaha UMKM yang masih bingung dengan program tersebut dan berpikir bahwa hanya pengusaha besar saja yang bisa berpartisipasi.

  • Petugas Pajak Siap Layani Tax Amnesty

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi menuturkan terdapat 60% petugas KPP yang dikonsesntrasikan untuk menjadi petugas help desk pengampunan pajak. Petugas tersebut juga dilarang membawa alat komunikasi dalam bentuk apapun ketika menerima dokumen kelengkaan tax amnesty.

Baca Juga: Menkeu: Tidak Hanya Indonesia yang Pusing Hadapi Pajaknya Google Cs
  • Tawaran Singapura Cukup Menggoda

Terdapat kabar yang menyebutkan Singapura melancarkan beberapa kebijakan guna menahan dana orang-orang Indonesia untuk tidak mengikuti program tax amnesty, di antaranya adalah pembebasan pajak dan kompensasi uang tebusan. Tawaran ini dianggap dapat mengancam kelancaran program amnesti pajak.

  • Instrumen Investasi Harus Menarik

Guna menangkal semua tawaran Singapura, pemerintah perlu menyiapkan skema repatriasi yang menguntungkan wajib pajak yang membawa uangnya kembali ke Indonesia. Maka dari itu, pemerintah harus menyiapkan instrumen investasi yang lebih menarik.

  • Inilah Potensi Penyerapan Dana Repatriasi

Surat Berharga Negara mendapat potensi Rp100 trilun, untuk saham sebesar Rp300 triliun, proyek sektor riil sebesar Rp130 triliun untuk BUMN di bawah Kementerian Keuangan dan Rp120 triliun untuk BUMN infrastruktur di bawah Kementerian BUMN, dan terakhir, DIRE, dengan potensi Rp5 triliun.

Baca Juga: Korupsi Berisiko Tekan Penerimaan Pajak, IMF: Batasi Diskresi Pejabat
  • Surat Utang Korporasi Membanjir

Terdapat empat perusahaan yang akan menerbitkan surat utang medium term notes (MTN), yaitu PT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan nilai Rp500 miliar, PT Suparma Tbk menerbitkan MTN senilai US$5 juta, PT Impack Pratama Industri dengan MTN Rp100 miliar, dan MNC Securities senilai Rp8 miliar. (Amu)

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, tax amnesty
artikel terkait
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 06 Mei 2019 | 14:30 WIB
PMK 49/2019
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
berita pilihan
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 13 September 2016 | 14:15 WIB
KINERJA BUMN
Senin, 03 Juli 2017 | 10:30 WIB
STRATEGI MAKRO
Minggu, 31 Juli 2016 | 12:19 WIB
FASILITAS IMPOR
Selasa, 18 April 2017 | 17:49 WIB
KETENTUAN PP 18 TAHUN 2015
Senin, 08 Mei 2017 | 16:57 WIB
KEUANGAN PUBLIK
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Rabu, 18 Oktober 2017 | 17:29 WIB
DESENTRALISASI FISKAL
Selasa, 13 September 2016 | 13:01 WIB
SHORTFALL PAJAK