BERITA TERKINI
SEOUL, DDTCNews – Mulai tahun depan, Pemerintah Moon Jae-in memutuskan untuk memungut pajak atas kelompok pemuka agama atau pendeta yang bekerja di gereja dan kuil. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak dan untuk menerapkan prinsip keadilan dalam membayar pajak.
Kepala Badan Keuangan Nasional Chung Chang-soo memperkirakan atas kebijakan baru tersebut akan menambah penerimaan ke kas negara hingga sebesar ₩64,7 miliar atau sekitar Rp765 miliar setiap tahunnya mulai 2018 hingga seterusnya.
“Saat ini, sebanyak 89% pemuka agama yang bekerja untuk gereja dan kuil tidak membayar pajak. Oleh karena itu, mulai 2018 kami menetapkan untuk memungut pajak atas penghasilan yang diterima oleh para pemuka agama tersebut,” ungkapnya, Senin (4/9).
Berdasarkan aturan yang berlaku saat ini, orang-orang yang bekerja untuk gereja dan kuil sebagai pendeta atau pemuka agama dibebaskan dari membayar pajak penghasilan, karena pekerjaan mereka telah dianggap sebagai pelayanan rohani, bukan tenaga kerja.
Kendati demikian, dilansir dalam koreaherald.com, sekitar 11% dari jumlah pendeta yang ada saat ini ada yang membayar pajak secara sukarela, dan jumlahnya mencapai ₩8 miliar atau sekitar Rp94,6 miliar pada 2014.
Sementara itu, Kementerian Strategi dan Keuangan, menyatakan target yang ditetapkan oleh Badan Keuangan Nasional terlalu tinggi. Kementerian Strategi dan Keuangan menetapkan jumlah pajak yang akan dikumpulkan dari kelompok pemuka agama sekitar ₩10 miliar atau Rp118,2 miliar.
“Angka ₩64,7 miliar tampaknya sedikit berlebihan tanpa mempertimbangkan tingkat pendapatan dan berbagai keringanan pajak bagi orang-orang yang bekerja untuk organisasi keagamaan,” ungkap pernyataan dari Kementerian Strategi dan Keuangan Korea Selatan.
