Fokus
Data & Alat
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Mulai Pakai Tarif Umum, Wajib Pajak UMKM Perlu Lakukan Persiapan

A+
A-
67
A+
A-
67
Mulai Pakai Tarif Umum, Wajib Pajak UMKM Perlu Lakukan Persiapan

Ilustrasi. Perajin menyelesaikan pembuatan tempat tidur bayi berbahan rotan pesanan pelanggan di kiosnya, Jakarta, Selasa (18/5/2021). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc.

YOGYAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) mengingatkan wajib pajak yang selama ini membayar pajak menggunakan skema PPh final UMKM untuk bersiap-siap sebelum membayar pajak sesuai dengan skema tarif umum.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Yoyok Satiotomo mengatakan wajib pajak UMKM perlu mempelajari sistem administrasi usaha yang baik dan banyak mengikuti pelatihan guna mempersiapkan diri.

"Di kanwil, kami sering melakukan BDS dan senantiasa menggandeng teman-teman UMKM," katanya dalam webinar berjudul Sinergitas Dunia Usaha dan Perguruan Tinggi: Tantangan Perpajakan UMKM Pasca Berakhirnya PP 23/2018, Kamis (27/5/2021).

Baca Juga: Dorong Pengusaha Patuh Prokes, Wali Kota Janjikan Keringanan Pajak

Apabila masa pemanfaatan skema PPh final UMKM sesuai dengan PP 23/2018 telah habis maka wajib pajak perlu menyelenggarakan pembukuan atas seluruh transaksi wajib pajak yang berkaitan dengan kegiatan usaha.

Jika wajib pajak masih mengalami kendala dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan skema PPh secara umum maka wajib pajak dapat menghubungi account representative (AR) masing-masing.

"Mungkin banyak wajib pajak yang bertanya-tanya, harus bagaimana? Tidak perlu khawatir karena setiap wajib pajak memiliki account representative. Silakan dimanfaatkan," tutur Yoyok.

Baca Juga: Bangun Sistem Pajak Online, Pemda Butuh Anggaran Besar

Menurut Yoyok, menyelenggarakan pembukuan tidak bisa dibilang mudah. Meski demikian, DJP berkomitmen untuk memberikan dukungan sehingga UMKM dapat menghitung dan menunaikan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.

Seperti diketahui, skema PPh final UMKM pada PP 23/2018 bukanlah skema yang berlaku secara permanen. Merujuk pada Pasal 5 ayat (1) PP 23/2018, wajib pajak badan berbentuk PT hanya dapat memanfaatkan skema PPh final UMKM selama 3 tahun pajak.

Kemudian, wajib pajak badan berbentuk koperasi, CV, dan firma dapat memanfaatkan skema tersebut selama 4 tahun. Dengan demikian, wajib pajak badan berbentuk PT yang telah memanfaatkan skema PPh final UMKM sejak 2018 harus membayar PPh sesuai ketentuan umum mulai tahun ini.

Baca Juga: Buka Kamar Untuk Isoman, Pengusaha Hotel Bisa Dapat Pembebasan Pajak

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Umum Kadin DIY Bidang Perpajakan Deddy Suwardi meminta pemerintah untuk terus melakukan simplifikasi administrasi perpajakan sehingga mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

"PPh ini berbagai macam jenisnya, rumit kami hitungnya. Banyak pengusaha juga ketika mau mengurus pajak itu kesulitan sendiri. Untuk itu, kami ingin penyederhanaan dan sinkronisasi dari peraturan-peraturan yang ada," ujarnya. (rig)

Baca Juga: Longgarkan Arus Kas Pelaku Usaha, Tambahan Insentif Pajak Diberikan
Topik : PPh final umkm, PP 23/2018, kanwil djp yogyakarta, tarif PPh umum, daerah

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Ellis Sihfebrianti

Jum'at, 28 Mei 2021 | 08:01 WIB
memang banyak aturan diinfokan dan akan dilayani dgn baik tapi secara lapangan ternyata beda AR kena org yg baik mau menerangkan kena yg tdk jawab aja sepotong2 kadang ada yg dichat sama sekali no respon
1

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 25 Juli 2021 | 12:00 WIB
KPP PRATAMA GIANYAR

Realisasi Setoran Pajak Masih Rendah, Pengawasan Bakal Diintensifkan

Minggu, 25 Juli 2021 | 10:00 WIB
PROVINSI JAWA BARAT

Setoran Pajak Kendaraan Turun, Pemprov Buka Opsi Pangkas Pagu Belanja

Sabtu, 24 Juli 2021 | 12:00 WIB
KOTA PADANG

Ada Pemutihan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Hingga September 2021

Jum'at, 23 Juli 2021 | 17:25 WIB
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Ada Pemutihan Pajak Kendaraan Sampai 25 Oktober 2021, Mau?

berita pilihan

Minggu, 01 Agustus 2021 | 15:00 WIB
PONTIANAK

Dorong Pengusaha Patuh Prokes, Wali Kota Janjikan Keringanan Pajak

Minggu, 01 Agustus 2021 | 14:00 WIB
KABUPATEN SIDOARJO

Bangun Sistem Pajak Online, Pemda Butuh Anggaran Besar

Minggu, 01 Agustus 2021 | 13:00 WIB
KERJA SAMA INTERNASIONAL

Hemat Devisa, Pemerintah Jajaki Barter Dagang dengan 35 Negara

Minggu, 01 Agustus 2021 | 12:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

4 Jenis Insentif Pajak Penghasilan dalam Penanganan Pandemi Covid-19

Minggu, 01 Agustus 2021 | 11:00 WIB
PMK 96/2021

Ini Ketentuan Surat Keterangan Bebas dalam Pengecualian Pungutan PPnBM

Minggu, 01 Agustus 2021 | 10:00 WIB
KETUA UMUM GPMT DESIANTO BUDI UTOMO

'Kalau Dikenakan Pajak, Bakal Memberatkan Peternak'

Minggu, 01 Agustus 2021 | 09:00 WIB
VIETNAM

Pengenaan Pajak Penghasilan 1,5% untuk Pelaku e-Commerce Ditunda

Minggu, 01 Agustus 2021 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Aplikasi Pengawasan Pajak Dukung Proses Bisnis di Beberapa Direktorat

Minggu, 01 Agustus 2021 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ada Perwakilan Indonesia di Komite Perpajakan PBB, Ini Kata Kemenkeu