Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Mulai Bulan Ini, Kewajiban Penggunaan E-Bupot Berlaku

9
9

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Wajib pajak (WP) pemotong PPh pasal 23 dan PPh pasal 26 wajib membuat bukti pemotongan dan menyampaikan SPT melalui aplikasi bukti potong elektronik (e-Bupot). Kewajiban berlaku mulai bulan ini. Hal ini menjadi sorotan beberapa media nasional pada Selasa (7/5/2019).

Kewajiban tersebut sudah disampaikan Dirjen Pajak Robert Pakpahan melalui Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-425/PJ/2019 yang ditetapkan pada 22 April 2019. Keputusan tersebut merupakan pelaksanaan pasal 12 Peraturan Dirjen Pajak No.PER-04/PJ/2017.

Jika pemotong PPh pasal 23 dan PPh pasal 26 berpindah KPP tempat WP terdaftar, ketentuan untuk membuat bukti pemotongan dan kewajiban menyampaikan SPT Masa berdasarkan Perdirjen Pajak No.PER-04/PJ/2017 tetap berlaku.

Baca Juga: Jangan Lupa, Penurunan Tarif Harus Diikuti Perluasan Basis Pajak

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti pelaporan SPT Tahunan, khususnya untuk WP badan. Hingga Kamis (2/5/2019), pelaporan SPT Tahunan WP badan mencapai 52,2% dari jumlah WP badan yang wajib SPT sebanyak 1,47 juta.

Selanjutnya, mayoritas media nasional juga menyoroti rilis data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait capaian kinerja pertumbuhan ekonomi kuartal I/2019. Seperti diberitakan sebelumnnya, pertumbuhan ekonomi pada tiga bulan pertama tahun ini mencapai 5,07%, lebih rendah dari proyeksi konsensus 5,2%.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: Bersiap! DJP Mulai Manfaatkan Data AEoI
  • Sertifikat Elektronik Jadi Syarat

Syarat penggunaan aplikasi e-Bupot PPh pasal 23/26 yakni pemotong pajak harus terlebih dahulu memiliki sertifikat elektronik. Pemotong pajak yang telah memiliki sertifikat elektronik dari Ditjen Pajak tidak perlu melakukan permohonan untuk memperoleh sertifikat elektronik.

Sementara itu, pemotong pajak yang sudah pernah menyampaikan SPT Masa dalam bentuk dokumen elektronik harus menyampaikan SPT untuk Masa Pajak berikutnya dalam bentuk dokumen elektronik.

  • Penyampaian SPT Tahunan WP Badan Lewat E-Filing Sebanyak 73%

Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan jumlah pelaporan SPT Tahunan WP badan sebanyak 768.000 menunjukkan kenaikan sebesar 11,25% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 690.000.

Baca Juga: DPR Pertanyakan Soal Relaksasi Kebijakan Pajak

“Penyampaian SPT secara online melalui e-Filing tercatat sebanyak 558.000 WP badan atau sekitar 73%,” ujar Hestu.

  • Tindak Lanjut Setelah Berakhirnya Musim Pelaporan SPT

Hestu menegaskan akan menindaklanjuti pelaporan SPT, tidak terkecuali untuk WP orang pribadi (OP). Otoritas, sambungnya, bakal melalukan pengujuan data-data penghasilan dari setiap WP, terutama yang hingga batas akhir tetap tidak melaporkan SPT. Seperti diketahui, target kepatuhan formal tahun ini sebesar 85%.

“Kami akan tindak lanjuti berdasarkan data-data penghasilan maupun kepemilikan harta, atau data-data lain yang mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan yang harus dilaporkan dalam SPT,” katanya.

Baca Juga: Setoran Pajak Hanya Tumbuh 2,4%, Menkeu: Itu Sangat Rendah
  • Tarif Tiket Pesawat Tahan Laju Perekonomian

Tingginya harga tiket pesawat terbang dalam beberapa waktu terakhir telah menahan akselerasi laju perekonomian nasional. Tarif tiket tersebut berimbas pada pengurangan perjalanan (pada sektor transportasi) dan pelemahan aktivitas bisnis pariwisata. Hal ini menjadi penyebab tidak terlalu tingginya variable konsumsi rumah tangga pada kuartal I/2019.

“Konsumsi rumah tangga, jika tidak ada yang menarik ke bawah, mungkin akan jauh lebih tinggi. BPS sudah warning transportasi efeknya ke mana-mana,” tutur Kepala BPS Suhariyanto.

  • Penurunan Tarif PPh Korporasi

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani meminta agar pemerintah lebih mempercepat proses penyederhanaan regulasi termasuk perpajakan untuk memperbaiki daya saing investasi. Khusus soal perpajakan, menurutnya, pemerintah bisa segera melakukan menurunkan PPh korporasi.

Baca Juga: BKF Mulai Hitung Risiko Fiskal Bila Tarif PPh Badan Turun Jadi 20%

“Tarifnya diturunkan supaya lebih kompetitif,” katanya. (kaw)

Jika pemotong PPh pasal 23 dan PPh pasal 26 berpindah KPP tempat WP terdaftar, ketentuan untuk membuat bukti pemotongan dan kewajiban menyampaikan SPT Masa berdasarkan Perdirjen Pajak No.PER-04/PJ/2017 tetap berlaku.

Baca Juga: Jangan Lupa, Penurunan Tarif Harus Diikuti Perluasan Basis Pajak

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti pelaporan SPT Tahunan, khususnya untuk WP badan. Hingga Kamis (2/5/2019), pelaporan SPT Tahunan WP badan mencapai 52,2% dari jumlah WP badan yang wajib SPT sebanyak 1,47 juta.

Selanjutnya, mayoritas media nasional juga menyoroti rilis data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait capaian kinerja pertumbuhan ekonomi kuartal I/2019. Seperti diberitakan sebelumnnya, pertumbuhan ekonomi pada tiga bulan pertama tahun ini mencapai 5,07%, lebih rendah dari proyeksi konsensus 5,2%.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: Bersiap! DJP Mulai Manfaatkan Data AEoI
  • Sertifikat Elektronik Jadi Syarat

Syarat penggunaan aplikasi e-Bupot PPh pasal 23/26 yakni pemotong pajak harus terlebih dahulu memiliki sertifikat elektronik. Pemotong pajak yang telah memiliki sertifikat elektronik dari Ditjen Pajak tidak perlu melakukan permohonan untuk memperoleh sertifikat elektronik.

Sementara itu, pemotong pajak yang sudah pernah menyampaikan SPT Masa dalam bentuk dokumen elektronik harus menyampaikan SPT untuk Masa Pajak berikutnya dalam bentuk dokumen elektronik.

  • Penyampaian SPT Tahunan WP Badan Lewat E-Filing Sebanyak 73%

Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan jumlah pelaporan SPT Tahunan WP badan sebanyak 768.000 menunjukkan kenaikan sebesar 11,25% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 690.000.

Baca Juga: DPR Pertanyakan Soal Relaksasi Kebijakan Pajak

“Penyampaian SPT secara online melalui e-Filing tercatat sebanyak 558.000 WP badan atau sekitar 73%,” ujar Hestu.

  • Tindak Lanjut Setelah Berakhirnya Musim Pelaporan SPT

Hestu menegaskan akan menindaklanjuti pelaporan SPT, tidak terkecuali untuk WP orang pribadi (OP). Otoritas, sambungnya, bakal melalukan pengujuan data-data penghasilan dari setiap WP, terutama yang hingga batas akhir tetap tidak melaporkan SPT. Seperti diketahui, target kepatuhan formal tahun ini sebesar 85%.

“Kami akan tindak lanjuti berdasarkan data-data penghasilan maupun kepemilikan harta, atau data-data lain yang mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan yang harus dilaporkan dalam SPT,” katanya.

Baca Juga: Setoran Pajak Hanya Tumbuh 2,4%, Menkeu: Itu Sangat Rendah
  • Tarif Tiket Pesawat Tahan Laju Perekonomian

Tingginya harga tiket pesawat terbang dalam beberapa waktu terakhir telah menahan akselerasi laju perekonomian nasional. Tarif tiket tersebut berimbas pada pengurangan perjalanan (pada sektor transportasi) dan pelemahan aktivitas bisnis pariwisata. Hal ini menjadi penyebab tidak terlalu tingginya variable konsumsi rumah tangga pada kuartal I/2019.

“Konsumsi rumah tangga, jika tidak ada yang menarik ke bawah, mungkin akan jauh lebih tinggi. BPS sudah warning transportasi efeknya ke mana-mana,” tutur Kepala BPS Suhariyanto.

  • Penurunan Tarif PPh Korporasi

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani meminta agar pemerintah lebih mempercepat proses penyederhanaan regulasi termasuk perpajakan untuk memperbaiki daya saing investasi. Khusus soal perpajakan, menurutnya, pemerintah bisa segera melakukan menurunkan PPh korporasi.

Baca Juga: BKF Mulai Hitung Risiko Fiskal Bila Tarif PPh Badan Turun Jadi 20%

“Tarifnya diturunkan supaya lebih kompetitif,” katanya. (kaw)

Topik : e-bupot, Ditjen Pajak, DJP. PPh pasal 23/26, bukti potong
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Jum'at, 23 Desember 2016 | 10:15 WIB
PENAGIHAN PAJAK
berita pilihan
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 13 September 2016 | 14:15 WIB
KINERJA BUMN
Senin, 03 Juli 2017 | 10:30 WIB
STRATEGI MAKRO
Minggu, 31 Juli 2016 | 12:19 WIB
FASILITAS IMPOR
Selasa, 18 April 2017 | 17:49 WIB
KETENTUAN PP 18 TAHUN 2015
Senin, 08 Mei 2017 | 16:57 WIB
KEUANGAN PUBLIK
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Rabu, 18 Oktober 2017 | 17:29 WIB
DESENTRALISASI FISKAL
Selasa, 13 September 2016 | 13:01 WIB
SHORTFALL PAJAK