Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Mulai Bulan Ini, Anies Beri Berbagai Diskon Pajak dan Hapus Sanksi

A+
A-
95
A+
A-
95
Mulai Bulan Ini, Anies Beri Berbagai Diskon Pajak dan Hapus Sanksi

Informasi pada laman resmi Bapenda. (bapenda.jakarta.go.id)

JAKARTA, DDTCNews – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi memberikan diskon dan penghapusan sanksi hampir seluruh jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan pemprov.

Dalam Peraturan Gubernur (Pergub) 60/2021 yang diundangkan pada hari ini, Senin (16/8/2021), ada keringanan pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak reklame.

"Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Perda 2/2020 tentang Penanggulangan Covid-19, Pemprov DKI Jakarta memberikan insentif fiskal sebagai upaya pemulihan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 yang ketentuan lebih lanjutnya diatur dengan Pergub," bunyi bagian pertimbangan Pergub 60/2021.

Baca Juga: Penyaluran Insentif Diklaim Lebih Baik, DJP Janji Dengarkan Pengusaha

Pertama, Pemprov DKI Jakarta memberikan keringanan sebesar 10% atas pokok piutang PBB-P2 tahun pajak 2013 hingga 2020 yang dibayar wajib pajak pada Agustus hingga September 2021. Tak hanya diberi diskon, wajib pajak juga dibebaskan dari sanksi bunga.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan diskon sebesar 20% terhadap PBB-P2 tahun pajak 2021 yang dibayar pada Agustus 2021. Bila PBB-P2 tahun pajak 2021 dibayar pada September, diskon yang diberikan hanya 15%.

Kedua, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan keringanan PKB sebesar 5% atas tunggakan PKB dari tahun pajak sebelum 2021 yang dibayarkan wajib pajak pada Agustus hingga September 2021.

Baca Juga: Ada Forum Gratis Bahas Kebijakan Pajak Karbon, Tertarik?

Pemprov DKI Jakarta juga memberikan diskon sebesar 10% atas pembayaran PKB tahun pajak 2021 pada Agustus 2021. Bila PKB tahun pajak 2021 dibayarkan pada September 2021, keringanan yang diberikan hanya sebesar 5%.

Wajib pajak yang membayar PKB tahun pajak 2021 ataupun PKB sebelum tahun pajak 2021 pada Agustus hingga September 2021 juga dibebaskan dari pengenaan sanksi bunga keterlambatan.

Ketiga, Pemprov DKI Jakarta memberikan keringanan pokok BBNKB sebesar 50% atas penyerahan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya. Keringanan ini diberikan bila BBNKB dibayarkan pada Agustus hingga Desember 2021.

Baca Juga: Apa Itu Kunjungan (Visit) Pegawai Pajak?

Tak hanya mendapatkan keringanan hingga 50%, wajib pajak yang membayar BBNKB pada Agustus hingga Desember 2021 juga dibebaskan dari sanksi bunga.

Keempat, Pemprov DKI Jakarta memberikan diskon BPHTB kepada wajib pajak orang pribadi yang baru membeli rumah atau unit rusun untuk pertama kalinya. Insentif diberikan sepanjang nilai perolehan objek pajak (NPOP) rumah sebesar lebih dari Rp2 miliar hingga Rp3 miliar.

Diskon BPHTB sebesar 50% diberikan bila pajak tersebut dibayarkan pada Agustus 2021. Bila BPHTB dibayar pada September hingga Oktober 2021, keringanan yang diberikan berkurang menjadi 25%. Keringanan sebesar 10% diberikan bila wajib pajak membayar BPHTB pada November hingga Desember 2021.

Baca Juga: Anggaran TIK Kemenkeu Naik, Downtime Layanan Seharusnya Teratasi

Kelima, penyelenggara reklame yang membayar pajak reklame tahun pajak 2021 ataupun sebelum 2021 juga mendapatkan keringanan. Adapun diskon diberikan sebesar 10% bila pokok pajak reklame dibayarkan pada Agustus 2021.

Bila pajak reklame tahun berjalan ataupun tunggakan pajak reklame tahun sebelumnya baru dibayarkan oleh penyelenggara reklame pada September 2021, keringanan yang diberikan Pemprov DKI Jakarta hanya sebesar 5%.

Wajib pajak penyelenggara reklame yang membayar pajak pada Agustus hingga September 2021 akan dibebaskan dari sanksi administrasi akibat keterlambatan pembayaran sekaligus sanksi denda yang timbul akibat keterlambatan pendaftaran.

Baca Juga: Ditjen Pajak Terbitkan Surat Edaran Soal Prosedur Persetujuan Bersama

Terakhir, Pemprov DKI Jakarta memberikan insentif penghapusan sanksi bunga yang timbul akibat keterlambatan pembayaran masa dan/atau surat ketetapan pajak untuk pajak hotel, hiburan, restoran, dan parkir. Penghapusan sanksi bunga diberikan bila pokok pajak dibayar pada Agustus 2021 hingga September 2021. (kaw)

Topik : DKI Jakarta, pajak daerah, pajak, diskon pajak, penghapusan sanksi, pemutihan pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Henry Dharmawan

Kamis, 19 Agustus 2021 | 11:06 WIB
Menarik sekali. Semoga implementasinya optimal dan segera dilakukan sosialisasi secara masif khususnya terkait tata cara pemanfaatan berbagai insentif tersebut.

Tino Ardhyanto

Selasa, 17 Agustus 2021 | 13:10 WIB
Terima kasih atas fasilitas pengurangan PBB yang diberikan. Mohon info dan arahan dari Pemerintah Provinsi DKI mengenai cara mendapatkannya. Saya sudah mencoba mencari salinan Peraturan Gubernur No. 60 Tahun 2021 di laman Pemerintah Provinsi DKI belum ada.

Visca Lesmana

Selasa, 17 Agustus 2021 | 12:41 WIB
iya sama mau tnya gmna ya cara dapet diskonnya? atau otomatis ada angka diskonnya. pas masukin nomer pajak nya.

Sa Pek Ji

Selasa, 17 Agustus 2021 | 10:43 WIB
bayar pajak ya gimana biar dapet diskon ? online atu ... ?

Michael Victor Jaya Andreas

Selasa, 17 Agustus 2021 | 07:47 WIB
Terima kasih DDtc untuk berita yang bermanfaat, dengan adanya diskon pajak akan membantu masyarakat dan mempertahankan pendapatan pajak pada kondisi saat ini

Mochamad Nezar Gribaldy

Selasa, 17 Agustus 2021 | 05:44 WIB
Diskon pajak ini berdampak baik bagi masyarakat dalam kondisi ini, semoga dengan adanya diskon ini maayarakat membayarkan pajaknya disaat kondisi sedang seperti ini

Reyno Marchel

Senin, 16 Agustus 2021 | 21:12 WIB
Kabar baik di tengah pandemi Covid ini pemerintah provinsi DKI resmi memberikan diskon dan penghapusan sanksi hampir seluruh jenis pajak daerah
1

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 27 September 2021 | 10:00 WIB
KABUPATEN KARANGASEM

Pajak Galian C Jadi Tumpuan, Pemda Perketat Pengawasan

Senin, 27 September 2021 | 08:09 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Perluas Basis Pajak, DJP Terus Lakukan Pengawasan

Minggu, 26 September 2021 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pandemi Jadi Momentum Penguatan Ketentuan Antipenghindaran Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 14:00 WIB
DENMARK

Kurangi Konsumsi Minuman Beralkohol, WHO Minta Tarif Pajak Dinaikkan

berita pilihan

Senin, 27 September 2021 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyaluran Insentif Diklaim Lebih Baik, DJP Janji Dengarkan Pengusaha

Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK

Ada Forum Gratis Bahas Kebijakan Pajak Karbon, Tertarik?

Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Kunjungan (Visit) Pegawai Pajak?

Senin, 27 September 2021 | 18:17 WIB
KINERJA FISKAL

Anggaran TIK Kemenkeu Naik, Downtime Layanan Seharusnya Teratasi

Senin, 27 September 2021 | 18:03 WIB
BANTUAN SOSIAL

Dekati Batas Akhir, Nyaris 5 Juta Pekerja Sudah Terima Subsidi Gaji

Senin, 27 September 2021 | 18:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Penerimaan Negara Bukan Pajak Tumbuh 20%, Begini Perinciannya

Senin, 27 September 2021 | 17:47 WIB
KINERJA PEMERINTAH

Indeks Efektivitas Pemerintah Naik, KSP: Tak Boleh Ada Lagi Pungli

Senin, 27 September 2021 | 17:30 WIB
SE-49/PJ/2021

Ditjen Pajak Terbitkan Surat Edaran Soal Prosedur Persetujuan Bersama

Senin, 27 September 2021 | 17:11 WIB
INGGRIS

Perusahaan Minyak Ini Memohon Perpanjangan Deadline Tunggakan PPN

Senin, 27 September 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pulihkan Pariwisata, Sri Mulyani: Insentif Diberikan, Termasuk Pajak