Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Mulai 2022, Keuntungan dari Perdagangan Kripto Kena Pajak 15 Persen

A+
A-
1
A+
A-
1
Mulai 2022, Keuntungan dari Perdagangan Kripto Kena Pajak 15 Persen

Ilustrasi.

BANGKOK, DDTCNews – Pemerintah Thailand mengumumkan kebijakan untuk mengenakan pajak sebesar 15% atas penghasilan yang diperoleh dari perdagangan aset kripto atau cryptocurrency.

Direktur Jenderal Pendapatan Pajak Ekniti Nitithanpraphas mengatakan keuntungan yang diperolah dari perdagangan kripto dikenai pajak sebesar 15% dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kerajaan BE 2561.

“Jika ada keuntungan dari perdagangan bitcoin, wajib pajak harus membayar sesuai dengan aturan Bagian 40 (4). Jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi, kami bisa mengetahuinya melalui sistem data analytics,” kata Ekniti dikutip dari News-trueid, Kamis (06/01/2021).

Baca Juga: Aturan Turunan UU HPP, Dirjen Pajak Sebut 4 PP Baru Segera Dirilis

Ekniti menjelaskan banyak negara yang saat ini sudah menyediakan perdagangan kripto. Untuk itu, negara harus mengikuti perkembangan tersebut. Saat ini, pemerintah tengah merancang mekanisme pelaporan atas keuntungan perdagangan kripto.

Menurutnya, Thailand mengenakan PPh atas perdagangan kripto dikarenakan transaksinya saat ini terus mengalami peningkatan. Di samping itu, pasar kripto di Thailand saat ini juga terus mengalami peningkatan signifikan.

Dikutip dari pulsenews, perdagangan kripto di Thailand pada lima bursa aset digital dan broker naik 181% sejak 2021. Pada Januari 2021, nilai perdagangan kripto mencapai ฿2,9 miliar atau setara dengan Rp1,25 triliun. Pada November 2021, nilainya sudah menyentuh ฿8,6 miliar.

Baca Juga: Perhatian! DJP Evaluasi e-Bupot, Ada Klasifikasi Jumlah Bukti Potong

Namun, kalangan para pelaku perdagangan kripto belum memahami teknis pengenaan pajak tersebut. Kepala Eksekutif Zipmex Thailand Akalarp Yimwilai mengatakan hal yang belum dipahami salah satunya terkait dengan rumus penghitungan keuntungan.

“Metode dan perhitungan pajak harus lebih ringkas, jelas dan mudah dipahami. Banyak orang yang saya kenal ingin membayar pajak, tetapi tidak tahu cara menghitungnya,” tutur Akalarp dikutip dari Bangkokpost. (rizki/rig)

Baca Juga: APBN Surplus Rp103,1 Triliun Per April 2022, Begini Kata Sri Mulyani
Topik : thailand, kripto, cryptocurrency, capital gains, pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 23 Mei 2022 | 09:00 WIB
EDUKASI PAJAK

Anti Pusing! Akses Kanal Rekap Aturan Perpajakan ID di Sini

Senin, 23 Mei 2022 | 08:02 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Integrasi NPWP dan NIK, DJP: Perkuat Penegakan Kepatuhan Perpajakan

Minggu, 22 Mei 2022 | 20:00 WIB
DATA PPS HARI INI

Rilis 55.643 Surat Keterangan PPS, DJP Dapat Setoran Rp9,53 Triliun

Minggu, 22 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dorong Ekspor, Sri Mulyani: Eksportir Tidak Sendirian

berita pilihan

Senin, 23 Mei 2022 | 18:25 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Catat! DJP Makin Gencar Kirim Email Imbauan PPS Berbasis Data Rekening

Senin, 23 Mei 2022 | 18:09 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Perhatian! DJP Evaluasi e-Bupot, Ada Klasifikasi Jumlah Bukti Potong

Senin, 23 Mei 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu PPFTZ 01, PPFTZ 02, dan PPFTZ 03?

Senin, 23 Mei 2022 | 17:39 WIB
KINERJA FISKAL

APBN Surplus Rp103,1 Triliun Per April 2022, Begini Kata Sri Mulyani

Senin, 23 Mei 2022 | 17:25 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Batas Akhir SPT Tahunan, Penerimaan PPh Badan April 2022 Tumbuh 105,3%

Senin, 23 Mei 2022 | 17:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Tumbuh 51,49% di April 2022, Sri Mulyani: Sangat Kuat

Senin, 23 Mei 2022 | 17:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Yellen Dukung Relaksasi Bea Masuk atas Barang-Barang Asal China

Senin, 23 Mei 2022 | 16:45 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani Sebut Inflasi April 2022 Tertinggi dalam 2 Tahun Terakhir