BERITA TERKINI
Sekretaris Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Mukhaer Pakkana. (tangkapan layar)
JAKARTA, DDTCNews - Sekretaris Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Mukhaer Pakkana menyampaikan 4 poin masukan terkait pembahasan RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
Pertama, Mukhaer meminta pemerintah mempertimbangkan kenaikan tarif pajak bagi orang kaya di Indonesia. Menurutnya, RUU KUP perlu mengakomodir penambahan tarif sebesar 15% untuk kelompok masyarakat yang memiliki penghasilan lebih dari Rp5 miliar per tahun.
Kenaikan pajak bagi orang kaya, ujar Mukhaer, diyakini mampu meningkatkan kepatuhan pajak. Opsi tersebut merupakan langkah strategis dalam jangka panjang untuk mengamankan penerimaan PPh orang pribadi nonkaryawan.
"[Kenaikan tarif] akan mendorong penerimaan PPh OP secara signifikan di tahun-tahun berikutnya. Terlebih apabila wacana agenda pengampunan pajak digelar," katanya dikutip pada Rabu (1/9/2021).
Kedua, rencana pemerintah memperkenalkan pajak karbon perlu dilakukan dengan selektif. Menurutnya, sebaiknya beban pajak hanya diberlakukan terhadap sektor ekonomi tertentu yang menghasilkan emisi karbon seperti industri ekstraktif atau pertambangan.
Ketiga, pemerintah perlu memperluas barang kena cukai. Saat ini opsi yang tersedia untuk penambahan BKC adalah cukai plastik. Ia menilai perluasan perlu dilakukan untuk minuman yang mengandung pemanis.
Keempat, pemerintah diharapkan memberikan kebijakan pajak khusus pada organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Kebijakan tersebut bisa masuk dalam pokok UU KUP yang baru atau melalui aturan turunan setelahnya.
"Usulan ini bisa dimasukkan dalam RUU KUP, atau pemerintah mengeluarkan aturan pelaksana terkait yang mengatur peraturan perpajakan organisasi keagamaan. Tujuannya, untuk memperjelas ketentuan yang sudah ada dalam UU No.17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan," imbuhnya. (sap)
