KEBIJAKAN PAJAK

Misinvoicing Sektor Perikanan dan Batu Bara, Rp74 T Penerimaan Hilang

Muhamad Wildan | Selasa, 31 Januari 2023 | 11:30 WIB
Misinvoicing Sektor Perikanan dan Batu Bara, Rp74 T Penerimaan Hilang

Peneliti The Prakarsa Rizky Deco Praha dengan materi yang dipaparkannya. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Melalui penelitian terbarunya, The Prakarsa memperkirakan total penerimaan negara yang hilang akibat praktik misinvoicing pada sektor perikanan dan batu bara mencapai Rp74 triliun. Angka tersebut diperoleh pada rentang 2012 hingga 2021.

Secara terperinci, peneliti The Prakarsa Rizky Deco Praha mengatakan kehilangan penerimaan negara akibat misinvoicing pada sektor perikanan mencapai Rp2,7 triliun dalam 10 tahun, sedangkan pada sektor batu bara mencapai Rp71,4 triliun.

"Ini hanya dari 2 komoditas. Kita kehilangan penerimaan rata-rata senilai Rp7,41 triliun. Perdagangan kita tidak hanya 2 sektor komoditas ini saja. Jadi, pemerintah sebenarnya memiliki potensi penerimaan yang besar terkait dengan aliran dana gelap yang selama ini terjadi," ujar Deco, Rabu (31/1/2023).

Baca Juga:
Rasio Perpajakan 2025 Ditargetkan 10,09% hingga 10,29% PDB

Secara lebih terperinci, The Prakarsa mengestimasikan tren under-invoicing ekspor pada sektor perikanan cenderung mengalami penurunan dalam 10 tahun terakhir. Berbanding terbalik, under-invoicing impor pada sektor tersebut justru mengalami peningkatan.

Deco mengatakan tidak ada potensi penerimaan negara yang hilang dari under-invoicing ekspor perikanan mengingat tidak ada pungutan pajak dan nonpajak atas ekspor komoditas tersebut.

Dalam hal impor, Indonesia mengenakan PPN dengan tarif sebesar 10% dan PPh Pasal 22 Impor sebesar 2,5% untuk importir yang memiliki angka pengenal impor (API). Akibat under-invoicing impor, The Prakarsa mengestimasikan adanya kehilangan penerimaan senilai Rp2,7 triliun atau Rp270 miliar per tahun.

Baca Juga:
Soal PPN 12 Persen, Sri Mulyani: Kami Serahkan ke Pemerintah Baru

Kemudian, terkait dengan sektor batu bara, Deco mengatakan nilai under-invoicing ekspor dan impor pada sektor ini tercatat meningkat pesat dalam 10 tahun terakhir terutama pada rentang 2020-2021.

Perlu dicatat bahwa atas ekspor batu bara, Indonesia mengenakan PPh sebesar 1,5% dan royalti sebesar 5%. Akibat under-invoicing, terdapat kehilangan penerimaan dari ekspor batu bara senilai Rp6,7 triliun per tahun.

Selanjutnya, The Prakarsa mencatat impor batu bara dikenai PPN sebesar 10% dan PPh Pasal 22 Impor sebesar 2,5% bila importir batu bara memiliki API. Akibat under-invoicing, terdapat kehilangan penerimaan dari aktivitas impor batu bara senilai Rp486,6 miliar per tahun.

Baca Juga:
Mengenal Pajak Usaha yang Dikenakan ke Pedagang di Era Mataram Kuno

Sebagai catatan, estimasi kehilangan penerimaan negara akibat praktik invoicing yang dilakukan oleh The Prakarsa ini dihitung berdasarkan data perdagangan yang diperoleh dari UN Comtrade Database.

Berdasarkan data tersebut, ditemukan adanya selisih antara nilai ekspor Indonesia dan nilai yang dicatat oleh negara tujuan ekspor. Bila nilai yang dicatat oleh negara tujuan ekspor lebih besar dibandingkan dengan nilai ekspor yang dicatat oleh Indonesia, hal ini mengindikasikan adanya praktik under-invoicing ekspor.

Adapun under-invoicing impor terjadi bila nilai impor yang tercatat di Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan nilai ekspor yang dicatat oleh negara lain.

"Dari selisih itu seringkali ada pajak dan PNBP yang seharusnya bisa dikenakan atas produk tersebut, tetapi karena tidak dikenakan maka itu kami hitung sebagai potensi kerugian yang hilang," ujar Deco. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 20 Mei 2024 | 13:45 WIB RASIO PAJAK

Rasio Perpajakan 2025 Ditargetkan 10,09% hingga 10,29% PDB

Senin, 20 Mei 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Soal PPN 12 Persen, Sri Mulyani: Kami Serahkan ke Pemerintah Baru

Jumat, 17 Mei 2024 | 17:30 WIB SEJARAH PAJAK INDONESIA

Mengenal Pajak Usaha yang Dikenakan ke Pedagang di Era Mataram Kuno

Jumat, 17 Mei 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran Pajak Kripto Tembus Rp689 Miliar dalam 2 Tahun Terakhir

BERITA PILIHAN
Jumat, 24 Mei 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

WP Luar Negeri Dapat Hadiah Perlombaan, Begini Perlakuan Pajaknya

Jumat, 24 Mei 2024 | 14:44 WIB KABUPATEN MAJALENGKA

Pemkab Tetapkan 6 Tarif PBB-P2 Sesuai NJOP

Jumat, 24 Mei 2024 | 14:20 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Laporan Keuangan Koperasi, Ada Tahunan dan Periodik

Jumat, 24 Mei 2024 | 13:43 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Peraturan Baru Administrasi PPN Hasil Tembakau, Download di Sini!

Jumat, 24 Mei 2024 | 13:00 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Penggantian dalam Dasar Pengenaan Pajak PPN?

Jumat, 24 Mei 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

BPKP Klaim Beri Kontribusi ke Keuangan Negara hingga Rp310 Triliun

Jumat, 24 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Mantan Pegawai atas Jasa Produksi

Jumat, 24 Mei 2024 | 11:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Sebut Pemerintah Baru akan Mewarisi APBN yang Kredibel