DEBAT PAJAK
Metode Pembatasan Biaya Pinjaman Keperluan Pajak Diubah, Setuju?
Redaksi DDTCNews | Jumat, 24 Juni 2022 | 14:01 WIB
Metode Pembatasan Biaya Pinjaman Keperluan Pajak Diubah, Setuju?

JAKARTA, DDTCNews – Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) memperluas kewenangan menteri keuangan dalam menentukan instrumen atau metode pembatasan biaya pinjaman.

Sebelum diubah dengan UU HPP, ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU Pajak Penghasilan (PPh) s.t.d.t.d UU Cipta Kerja memuat kewenangan menteri keuangan untuk mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak.

Sekarang, sesuai dengan perubahan Pasal 18 ayat (1) UU PPh dalam UU HPP, menteri keuangan berwenang mengatur batasan jumlah biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan penghitungan pajak.

Baca Juga:
Pegawai Pajak Datangi Lokasi WP, Cek Omzet Sebelum dan Sesudah Pandemi

Berdasarkan pada penjelasan ayat tersebut, dalam menentukan batasan jumlah biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk tujuan perpajakan, digunakan metode yang lazim diterapkan di dunia internasional.

Salah satu metodenya adalah penentuan tingkat perbandingan tertentu yang wajar mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal (debt to equity ratio/DER). Metode ini sudah digunakan sebelum UU HPP terbit. Dalam PMK 169/2015, DER ditetapkan paling tinggi 4:1.

Kemudian, terdapat juga metode lainnya yang menggunakan persentase tertentu dari biaya pinjaman dibandingkan dengan pendapatan usaha sebelum dikurangi biaya pinjaman, pajak, depresiasi dan amortisasi. Metode ini dikenal sebagai earning stripping rules (ESR).

Baca Juga:
Sebanyak 11,6 Juta WP Orang Pribadi Sampaikan SPT Tahunan Tepat Waktu

OECD menyatakan penerapan ESR dapat menggunakan pendekatan fixed ratio rule dan group ratio rule. Fixed ratio rule adalah pendekatan dengan aturan rasio yang berlaku untuk seluruh entitas. Sementara itu, group ratio rule adalah ambang batas rasio bunga terhadap EBITDA di tingkat grup.

Group ratio rule memungkinkan perusahaan untuk mengurangkan biaya bunga hingga tingkat rasio biaya bunga bersih terhadap ESR dari grup usaha secara keseluruhan. Dengan demikian, selama rasio biaya bunga terhadap ESR suatu perusahaan tidak melebihi rasio di tingkat grup perusahaan maka biaya tersebut dapat menjadi pengurang.

Di samping kedua metode tersebut, menteri keuangan juga dapat menggunakan metode lainnya. Namun demikian, UU HPP tidak mengatur secara spesifik tentang metode lainnya yang dapat digunakan. Artinya, menteri keuangan lebih leluasa dalam menentukan metode.

Baca Juga:
Penegakan Hukum DJP, Pemulihan Pendapatan Negara Sentuh Rp1,6 Triliun

Pada dasarnya, pendekatan DER untuk tujuan perpajakan relatif lebih mudah dilakukan dan memberikan kepastian (OECD, 2015). Namun, pendekatan DER untuk membatasi biaya pinjaman yang boleh dikurangkan dapat diakali dengan menentukan tingkat suku bunga pinjaman.

“Keuntungan utama dari aturan DER ialah relatif mudah bagi perusahaan untuk menerapkan dan mengelola administrasi pajak,” tulis OECD dalam laporan berjudul Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions and Other Financial Payments, Action 4 2015 Final Report.

Pada kenyataannya, metode DER ini juga berpengaruh pada sumber pendanaan suatu perusahaan. Bagaimanapun, perusahaan melakukan berbagai cara termasuk mencari pinjaman dan memasarkan saham. Sebagai imbal hasil, perusahaan akan memberikan bunga atas pinjaman dan dividen kepada pemegang saham.

Baca Juga:
Manfaatkan! Pemberian Insentif PBB dan BPHTB di Semarang Diperpanjang

Dalam aspek perpajakan, biaya bunga pinjaman secara umum dapat dijadikan sebagai unsur pengurang penghasilan kena pajak. Sementara itu, dividen tidak dapat dijadikan unsur pengurang penghasilan kena pajak.

Kondisi ini rupanya dipandang sebagai sebuah insentif. Perusahaan akan lebih memilih sumber pendanaan yang bersumber dari utang atau pinjaman dibandingkan dengan modal (Blouin dkk, 2014). Oleh sebab itu, untuk tujuan perpajakan, biaya bunga pinjaman yang dapat dikurangkan jumlahnya dibatasi.

Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak (DJP) Mekar Satria Utama mengatakan metode DER sudah tidak banyak digunakan. "DER sudah tidak terlalu digunakan di banyak negara, yang dianggap lebih fair adalah menggunakan EBITDA.”

Baca Juga:
Informasi yang Wajib Termuat dalam Surat Keterangan Bebas PPnBM

Lantas, bagaimana menurut Anda? Apakah Anda setuju dengan adanya perubahan metode dalam menentukan batasan biaya pinjaman? Berikan pendapat Anda dalam kolom komentar.

Sebanyak 2 pembaca DDTCNews yang memberikan pendapat pada kolom komentar artikel ini dan telah menjawab beberapa pertanyaan dalam survei akan berkesempatan terpilih untuk mendapatkan uang tunai senilai total Rp1 juta (masing-masing pemenang Rp500.000).

Debat ini hanya bisa diikuti oleh warga negara Indonesia dan tidak berlaku untuk karyawan DDTC. Pemenang dipilih berdasarkan pada pengisian survei dan kolom komentar yang konstruktif, berdasarkan fakta, dan tidak mengandung unsur SARA.

Baca Juga:
Sumsel Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Mulai April Hingga Akhir Tahun

Keputusan pemenang ditentukan oleh tim DDTCNews dan bersifat mutlak serta tidak dapat diganggu gugat. Pajak hadiah ditanggung penyelenggara. Penilaian akan diberikan atas komentar dan jawaban yang masuk sampai dengan Selasa, 12 Juli 2022 pukul 15.00 WIB. Pengumuman pemenang akan disampaikan pada Jumat, 15 Juli 2022. (kaw)

*Redaksi DDTCNews memperpanjang periode debat hingga Selasa, 19 Juli 2022.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
Pilih Setuju atau Tidak Setuju lalu tuliskan komentar Anda
Setuju
Tidak Setuju
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Setuju
39
73.58%
Tidak Setuju
14
26.42%

Aullia Rachman

25 Juli 2022 | 16:51 WIB
rew

Istiana Hasanah

19 Juli 2022 | 23:14 WIB
Tidak setuju, karena metode DER ini juga berpengaruh pada sumber pendanaan suatu perusahaan. Apabila sumber pendaaan suatu perusahaan lancar maka berkemungkinan besar kegiatan operasional perusahaan tersebut tetap berjalan dengan lancar & laba yang dihasilkan dari perusahaan tersebut berkemungkinan besar akan lebih tinggi & dapat berpengaruh positif pada penerimaan negara sector pajak. Keuntungan lain dari metode DER ialah relatif mudah bagi perusahaan untuk menerapkan dan mengelola administrasi pajak sehingga hal tersebut tidak menyebabkan tingginya persentase ketidaktahuan atau kesulitan perusahaan dalam menerapkan metode DER & dalam mengelola administrasi pajak. Perubahan ketentuan dalam perpajakan sering kali menimbulkan pro dan kontra, apabila tidak ditingkatkannya sosialisasi dan/atau edukasi kepada WP dapat menimbulkan kesulitan bagi wajib pajak terhadap perubahan ketentuan perpajakan tersebut dan dapat menyebabkan pengaruh kurang baik dari sisi penerimaan negara. #MariBicara

fajarizki galuh syahbana yunus

19 Juli 2022 | 11:29 WIB
Perlu adanya penegasan lebih lanjut melalui penerbitan aturan turunan mengenai regulasi pembatasan biaya pinjaman. Hal ini guna memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.. Bagaimanapun, asas certainty memiliki kedudukan yang lebih utama dibanding asas equality dan efficiency. Selain itu, otoritas terkait juga perlu memperhatikan tren metode apa yang secara umum digunakan dalam lingkup perpajakan internasional. Jika memang terjadi pergeseran tren sehingga mayoritas negara di dunia menggunakan metode EBITDA dalam menentukan batasan biaya pinjaman, pemerintah perlu kiranya untuk menyusun aturan pelaksana mengenai ketentuan tersebut. Bagaimanapun, kebijakan yang dinamis tentu akan mendorong optimalisasi pemungutan pajak. Jika kita tetap berfokus pada metode DER, dikhawatirkan dapat terjadi pelebaran potential tax loss di masa yang akan datang. Hal ini mengingat pola penghindaran pajak akan terus berkembang. #MariBicara

Iqbal Nurrasyid

16 Juli 2022 | 21:08 WIB
Saya Setuju dengan adanya perubahan metode dalam menentukan batasan biaya pinjaman. dengan perubahan menggunakan EBITDA dijamin lebih adil dan tentunya dapat mengurangi kasus tindakan penghindaran pajak. #MariBicara

Rina

16 Juli 2022 | 18:30 WIB
Penggunaan metode yang baru memungkinkan tingkat bunga yang lebih stabil sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Lagipula dalam penerapan metode yang baru nantinya akan dievaluasi dan disesuaikan dengan kondisi di negara kita. Selain itu, banyaknya negara yang sudah menetapkan metode ini dapat dijadikan pembelajaran.

Eva

16 Juli 2022 | 14:40 WIB
setuju , karena dengan adanya pembatasan pinjaman ini pengelolaan juga akan lebih tersistematis.

Tasya Dinasari

16 Juli 2022 | 13:06 WIB
Pembatasan tersebut bertujuan agar tidak ada penyalahgunaan dividen menjadi biaya pinjaman sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak.

Mayang Permatasari Syahputri

16 Juli 2022 | 09:12 WIB
agar tidak disalahgunakan oleh WP untuk mengubah modal menjadi utang

Syaiful Bahri

16 Juli 2022 | 06:59 WIB
setuju, melihat praktik di luar negeri yang sudah banyak diterapkan tidak salah apabila menteri keuangan diberi keleluasaan dalam menentukan batasan biaya pinjamam sehingga basis pajak tidak tergerus

Arvya

15 Juli 2022 | 20:32 WIB
saya pikir sudah waktunya untuk menggunakan metode baru dalam mengurus batasan biaya pinjaman. Tujuannya agar lebih adil kedepan
ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Sabtu, 01 April 2023 | 14:00 WIB KPP MADYA DENPASAR Pegawai Pajak Datangi Lokasi WP, Cek Omzet Sebelum dan Sesudah Pandemi
Sabtu, 01 April 2023 | 12:45 WIB KEPATUHAN PAJAK Sebanyak 11,6 Juta WP Orang Pribadi Sampaikan SPT Tahunan Tepat Waktu
Sabtu, 01 April 2023 | 12:30 WIB PENEGAKAN HUKUM Penegakan Hukum DJP, Pemulihan Pendapatan Negara Sentuh Rp1,6 Triliun
Sabtu, 01 April 2023 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK Informasi yang Wajib Termuat dalam Surat Keterangan Bebas PPnBM
Sabtu, 01 April 2023 | 10:00 WIB PMK 155/2022 Catat! 5 Kesalahan Data PEB Ini Tak Bisa Dilakukan Pembetulan
Sabtu, 01 April 2023 | 09:15 WIB BINCANG ACADEMY Sengketa Pajak Biaya Promosi, Simak Penyebabnya dan Strateginya
Sabtu, 01 April 2023 | 09:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK Periode Lapor SPT Tahunan OP Sudah Lewat, Kalau Telat Kena Denda?
Sabtu, 01 April 2023 | 08:45 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN Laporan SPT Tahunan WP Bakal Diteliti, Penyampaian SP2DK Dievaluasi